alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Gaji Kades dan Perangkat Desa Bakal Naik

Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) di Bojonegoro bisa tersenyum. Tahun ini alokasi dana desa (ADD) naik. Artinya, gaji kepala desa dan perangkat juga ikut naik.

Dibanding tahun lalu, ADD mengalami kenaikan Rp 17 miliar. Kenaikan itu ditopang dana bagi hasil (DBH) migas yang dipasang cukup besar tahun ini. Tahun lalu besaran ADD mencapai Rp 196 miliar. Tahun ini besaran ADD adalah Rp 213,4 miliar. Selisih Rp 17 miliar lebih banyak dibanding tahun lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, tahun ini ADD mengalami kenaikan. Hal itu karena sejumlah pendapatan dipasang lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Misalnya, dana bagi hasil migas (DBH) migas yang dipasang di APBD sebesar Rp 984 miliar. Jumlah itu lebih besar dibanding tahun lalu dipasang Rp 956 miliar. Namun, target itu turun menjadi Rp 583 miliar akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Janji 15 Raperda, DPRD Klaim Sesuai Kemampuan

Ibnu menjelaskan, besaran DBH ditentukan oleh tiga faktor. Yakni, dana alokasi umum (DAU), dana transfer DBH migas, dan pendapatan asli daerah (PAD). Besaran PAD yang masuk ADD hanya 10 persen. Karena itu, semakin besar penerimaan tiga dana itu, ADD diterima desa semakin besar. ‘’Faktor ADD naik karena ada kenaikan dana itu,’’ tuturnya.

Besaran ADD diterima desa tidak sama. Ada beberapa indi kator yang menentukan besaran ADD. Mulai luas wilayah, jarak dengan kabupaten, dan jumlah warganya. Namun, peruntukan dana desa itu tetap sama. Yakni, untuk gaji kades dan perangkat. Juga untuk biaya operasional pemdes.

‘’ADD dicairkan tiga kali dalam setahun. Sama seperti pencairan dana desa (DD),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Bantuan Air Bersih Dari PDAM, Diserbu Warga Dusun Kalirau

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmudin membenarkan kenaikan ADD itu. Namun, dia belum memastikan kapan ADD itu bakal cair. Saat ini masih proses pembuatan peraturan bupati (perbup) baru. Setiap tahun perbup tentang ADD itu selalu diperbaharui. ‘’Setiap tahun kami selalu buat perbup baru,’’ ujar mantan Kabag Umum Setda itu.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro Sujoko menyambut baik adanya kenaikan ADD yang berpotensi menaikkan gaji aparatur desa. Namun, dia meminta agar rencana ini diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur desa dalam pelayanan masyarakat.

Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) di Bojonegoro bisa tersenyum. Tahun ini alokasi dana desa (ADD) naik. Artinya, gaji kepala desa dan perangkat juga ikut naik.

Dibanding tahun lalu, ADD mengalami kenaikan Rp 17 miliar. Kenaikan itu ditopang dana bagi hasil (DBH) migas yang dipasang cukup besar tahun ini. Tahun lalu besaran ADD mencapai Rp 196 miliar. Tahun ini besaran ADD adalah Rp 213,4 miliar. Selisih Rp 17 miliar lebih banyak dibanding tahun lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, tahun ini ADD mengalami kenaikan. Hal itu karena sejumlah pendapatan dipasang lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Misalnya, dana bagi hasil migas (DBH) migas yang dipasang di APBD sebesar Rp 984 miliar. Jumlah itu lebih besar dibanding tahun lalu dipasang Rp 956 miliar. Namun, target itu turun menjadi Rp 583 miliar akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Harga Bawang Merah-Tomat Naik

Ibnu menjelaskan, besaran DBH ditentukan oleh tiga faktor. Yakni, dana alokasi umum (DAU), dana transfer DBH migas, dan pendapatan asli daerah (PAD). Besaran PAD yang masuk ADD hanya 10 persen. Karena itu, semakin besar penerimaan tiga dana itu, ADD diterima desa semakin besar. ‘’Faktor ADD naik karena ada kenaikan dana itu,’’ tuturnya.

Besaran ADD diterima desa tidak sama. Ada beberapa indi kator yang menentukan besaran ADD. Mulai luas wilayah, jarak dengan kabupaten, dan jumlah warganya. Namun, peruntukan dana desa itu tetap sama. Yakni, untuk gaji kades dan perangkat. Juga untuk biaya operasional pemdes.

‘’ADD dicairkan tiga kali dalam setahun. Sama seperti pencairan dana desa (DD),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Terbanyak Akibat Korsleting

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmudin membenarkan kenaikan ADD itu. Namun, dia belum memastikan kapan ADD itu bakal cair. Saat ini masih proses pembuatan peraturan bupati (perbup) baru. Setiap tahun perbup tentang ADD itu selalu diperbaharui. ‘’Setiap tahun kami selalu buat perbup baru,’’ ujar mantan Kabag Umum Setda itu.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro Sujoko menyambut baik adanya kenaikan ADD yang berpotensi menaikkan gaji aparatur desa. Namun, dia meminta agar rencana ini diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur desa dalam pelayanan masyarakat.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/