KOTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan berencana membatasi pendirian lembaga PAUD. Tujuannya, meningkatkan kompetensi dari lembaga sebelumnya. Sebab, dari 2.265 lembaga PAUD, hanya 420 lembaga dinyatakan terakreditasi. Kepala Disdik Lamongan, Adi Suwito, mengatakan, pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap lembaga PAUD. Peningkatan mutu pendidikan harus dimulai sejak dini.
Selama ini, pendirian lembaga PAUD lebih mudah karena pengurusan izinnya tidak rumit. Bahkan, satu yayasan dapat memiliki lembaga PAUD lebih dari satu jenis. “Kita tingkatkan kualitas lembaga yang ada, jangan terus mendirikan baru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdik Lamongan, Indro Suharto, menyatakan, lembaga PAUD harus bersaing dalam pengelolaan administrasi dan metode pembelajarannya.
Lembaga ini nantinya tidak bisa mencairkan bantuan operasional pendidikan (BOP) apabila belum terakreditasi. Indro menjelaskan, lambatnya proses akreditasi PAUD di Lamongan disebabkan kurangnya pengelolaan administrasi.
Lembaga enggan berurusan dengan berbagai berkas untuk pengajuan akreditasi. Padahal, bila akreditasi, lembaga tersebut secara resmi diakui nasional. Keuntungannya, lembaga akan lebih mudah mendapatkan bantuan.
Sebab, pusat sekarang lebih selektif dalam mengeluarkan bantuan. “Kalau lembaga tidak aktif, bisa ketinggalan,” tuturnya. Indro menambahkan, dari 420 lembaga yang mengajukan akreditasi. Dari jumlah itu, 116 lembaga sudah mendapatkan penilaian.
Sedangkan 304 lembaga lainnya masih menunggu hasil kunjungan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sehingga lembaga tersebut belum mendapatkan nilai karena masih mengajukan. Sementara jumlah lembaga PAUD di Lamongan mencapai 2.265 lembaga.
Rinciannya, 1.092 kelompok bermain (KB), 1.007 TK, SPS 157 satuan PAUD sejenis, dan 9 Taman Pendidikan Anak.
