
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sengketa antarpegawai program nasional makan bergizi gratis (MBG) menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Informasi tersebut sempat beredar di sejumlah media sosial (medsos) hingga berujung audiensi di Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, kemarin (16/11).
Dinamika di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumbang, Kecamatan Kota itu bermula dari hak cuti tak sesuai dan berujung dikeluarkan. Audiensi berlangsung panas, meski berakhir damai.
"Audiensi hari ini (kemarin, red) menindaklanjuti surat terkait tata kelola SPPG Sumbang. Kami mendatangkan semua pihak dari pemohon audiensi, yayasan, mitra, kepala SPPG, hingga korwil (koordinator wilayah)," kata Ketua Komisi C DPD Bojonegoro Ahmad Supriyanto.
Baca Juga: SPPG Ngawen 1 Jadi Pilot Project, Skema MBG Prasmanan Mulai Diuji
Berdasar audiensi, lanjut dia, terjadi kesalahpahaman tentang hak cuti hamil dan melahirkan ahli gizi berinisial S dengan pihak dapur SPPG. Menurutnya, dari diskusi di ruang Komisi C itu seluruh pihak sepakat damai dan bisa memahami. Serta, tak mengganggu program nasional Presiden Prabowo Subianto.
"Letak kesalahpahamannya adalah saat ahli gizi cuti hamil, secara detail regulasi atau aturan cuti yang menggantikan siapa sedangkan dapur tidak boleh kosong itu belum jelas. Sudah jadi ahli gizi di dapur lain, karena dapur sebelumnya sudah ada ganti," ujarnya.
Saat disinggung regulasi regulasi cuti pegawai, menurut dia, skema dapur SPPG berbeda. Dapur tak boleh kosong. Petunjuk teknis (juknis) di dapur SPPG dari badan gizi nasional (BGN) belum ada. Ia mendorong juknis tersebut segera ada. "Belum ada aturan terkait cuti itu untuk dapur SPPG. Dari BGN terkait itu (cuti) belum ada, sehingga teman-teman di lapangan belum tahu. Kami mendorong untuk itu," pungkas dia. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




