alexametrics
24.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Disdik Belum Pastikan Belajar Tatap Muka Tahun Depan

Radar Bojonegoro – Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro belum memastikan lembaga sekolahnya menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas tahun depan. Seiring terbitnya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait diperbolehkannya semua sekolah di daerah menggelar tatap muka.

Meski begitu, SKB tersebut sifatnya tidak mewajibkan. Sekadar memperbolehkan. Untuk keputusan final menjadi wewenang pemkab. Utamanya pimpinan daerah melalui disdik dan Tim Satgas Covid-19. Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, belum bisa memastikan.

Sebab, masih akan menjalani rapat virtual dengan Kemendikbud dalam waktu dekat. Rencananya berlangsung antara Kamis (hari ini) atau Jumat (besok). ‘’Nanti kami informasikan teknisnya,” katanya kemarin (25/11). Sehingga, lanjut Dandi, setelah mengikuti rapat, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lainnya. Maksudnya membawa hasil informasi rapat dilakukan tindak lanjut. Kaitannya kemungkinan menggelar pembe lajaran tatap muka.

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Lamongan Torehkan Prestasi, Senantiasa Berinovasi

‘’Sementara begitu. Akan kami kaji selanjutnya,” ujar mantan kepala dinas kepemudaaan dan olahraga (dispora) itu. Ketua Komisi C DPRD Mochlasin Affan mendukung adanya kebijakan tersebut. Karena terbitnya SKB empat menteri melalui kajian mendalam di tingkat kementerian. Termasuk penjabaran terkait risiko jika siswa terus menerus menjalani pembelajaran daring. Alias tanpa tatap muka sekalipun. Sehingga, protokol kesehatan harus diterapkan dan ketat diperhatikan.

Setidaknya ada simulasi sebelum menerapkan proses kegiatan belajar tatap muka. Jangan sampai nanti saat diberlakukan pembelajaran tatap muka, justru muncul klaster baru di sekolahan. ‘’Ini yang harus diantisipasi,” katanya kemarin (25/11). Menurut dia, perangkat kebu tuhan melaksanakan kegiatan tatap muka harus matang dan siap. Seperti tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan rutin, hingga menjaga jarak di dalam maupun di luar kelas. Juga teknis transportasi siswa sepulang dari sekolah.

Baca Juga :  Sapi dari Lamongan Dilarang Masuk ke Bojonegoro

Menurut Affan, pihaknya dalam hal ini tidak mendorong disdik agar sekolah menggelar tatap muka. Lebih kepada mendukung keputusan pemerintah pusat. Karena itu pasti sudah melalui kajian yang mendalam. Lebih penting pihaknya sepakat jika disdik mempunyai pemetaan dan survei lapangan sendiri. Tidak bisa hanya mengikuti kebijakan dari pusat. Karena pemkab beserta disdik setempat paling tahu kondisi dan sebaran Covid-19 di daerah.

‘’Kalaupun seandainya disdik tidak menerapakan pembelajaran tatap muka seperti di SKB empat menteri, saya pikir tidak ada masalah. Namun, harus bisa dijelaskan kepada publik alasan tidak menjalankan SKB empat menteri itu,” ujar Afan.

Radar Bojonegoro – Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro belum memastikan lembaga sekolahnya menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas tahun depan. Seiring terbitnya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait diperbolehkannya semua sekolah di daerah menggelar tatap muka.

Meski begitu, SKB tersebut sifatnya tidak mewajibkan. Sekadar memperbolehkan. Untuk keputusan final menjadi wewenang pemkab. Utamanya pimpinan daerah melalui disdik dan Tim Satgas Covid-19. Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, belum bisa memastikan.

Sebab, masih akan menjalani rapat virtual dengan Kemendikbud dalam waktu dekat. Rencananya berlangsung antara Kamis (hari ini) atau Jumat (besok). ‘’Nanti kami informasikan teknisnya,” katanya kemarin (25/11). Sehingga, lanjut Dandi, setelah mengikuti rapat, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lainnya. Maksudnya membawa hasil informasi rapat dilakukan tindak lanjut. Kaitannya kemungkinan menggelar pembe lajaran tatap muka.

Baca Juga :  PNS Menjadi Tersangka Dugaan Korupsi PBB

‘’Sementara begitu. Akan kami kaji selanjutnya,” ujar mantan kepala dinas kepemudaaan dan olahraga (dispora) itu. Ketua Komisi C DPRD Mochlasin Affan mendukung adanya kebijakan tersebut. Karena terbitnya SKB empat menteri melalui kajian mendalam di tingkat kementerian. Termasuk penjabaran terkait risiko jika siswa terus menerus menjalani pembelajaran daring. Alias tanpa tatap muka sekalipun. Sehingga, protokol kesehatan harus diterapkan dan ketat diperhatikan.

Setidaknya ada simulasi sebelum menerapkan proses kegiatan belajar tatap muka. Jangan sampai nanti saat diberlakukan pembelajaran tatap muka, justru muncul klaster baru di sekolahan. ‘’Ini yang harus diantisipasi,” katanya kemarin (25/11). Menurut dia, perangkat kebu tuhan melaksanakan kegiatan tatap muka harus matang dan siap. Seperti tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan rutin, hingga menjaga jarak di dalam maupun di luar kelas. Juga teknis transportasi siswa sepulang dari sekolah.

Baca Juga :  Jabatan Kepala OPD Kosong Mulai Terisi

Menurut Affan, pihaknya dalam hal ini tidak mendorong disdik agar sekolah menggelar tatap muka. Lebih kepada mendukung keputusan pemerintah pusat. Karena itu pasti sudah melalui kajian yang mendalam. Lebih penting pihaknya sepakat jika disdik mempunyai pemetaan dan survei lapangan sendiri. Tidak bisa hanya mengikuti kebijakan dari pusat. Karena pemkab beserta disdik setempat paling tahu kondisi dan sebaran Covid-19 di daerah.

‘’Kalaupun seandainya disdik tidak menerapakan pembelajaran tatap muka seperti di SKB empat menteri, saya pikir tidak ada masalah. Namun, harus bisa dijelaskan kepada publik alasan tidak menjalankan SKB empat menteri itu,” ujar Afan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/