alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Peringatan Hari Guru Nasional, Insentif BOSDa untuk Siapa?

Sabtu (25/11), seluruh guru di Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Di Tuban, peringatan harinya para pendidik itu ditandai dengan menggelar upacara bendera di masing-masing sekolah. BAGI sebagian guru di Tuban, utamanya yang berstatus guru tidak tetap (GTT), peringatan Hari Guru Nasional seakan hanya sebagai formalitas sebuah harapan dan janji-janji pemerintah yang bakal mensejahterakan mereka. Namun, selama itu pula, janji-janji manis itu belum sepenuhnya terealisasi. Masih sepenggal janji.

Betapa tidak, meski sama-sama menjadi seorang pendidik, para guru non-PNS harus menerima gaji yang jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan PNS, tak ubahnya seperti langit dan bumi. Padahal, keberadaan GTT ini cukup krusial dalam membantu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di masing-masing sekolah.

Selama ini, tak bisa dipungkiri GTT menjadi solusi atas problem minimnya jumlah guru  berstatus PNS. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang menggantungkan keberlangsungan KBM pada GTT seiring dengan jumlah guru PNS yang sangat minim.

Baca Juga :  Menuntut Fee Proyek, Diseret ke Meja Hijau

Namun sayang, keberadaan tenaga pendidik non-PNS ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah. Utamanya dalam urusan pemberian insentif atau tunjangan. Jangankan memberikan insentif yang layak, tunjangan bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa) pun sering telat. Tidak pernah tepat waktu. Berbeda dengan guru PNS yang setiap awal bulan tersenyum lega karena rekening banknya rutin terisi.

Berdasar penggalian informasi Jawa Pos Radar Tuban, tidak sedikit dari GTT yang mengeluh atas kebijakan sekolah yang membagi rata dana insentif dari BOSDa dengan guru yang berstatus PNS. Seperti yang dialami Sari, bukan nama sebenarnya. Dia mengeluhkan kebijakan sekolah yang tidak berpihak kepada GTT. 

Karena kebijakan bagi rata tersebut, jatah yang semestinya bisa diterima utuh, menjadi berkurang. Padahal, mereka yang berstatus PNS sudah mendapat gaji yang tergolong besar dari pemerintah. ‘’Kasihan teman-teman GTT, sudah tidak seberapa (insentif yang diterima, Red), tapi masih harus merelakan dibagi rata dengan mereka yang PNS,’’ ujar dia yang mengaku mendapat honor kisaran Rp 300 ribu per bulan.

Baca Juga :  Bosda Madin di Bojonegoro Tahun Depan Berdasar Data EMIS

Dia berharap, di momen Hari Guru Nasional ini pemerintah semakin memperhatikan nasib GTT. Sebab, diakui atau tidak peran GTT cukup krusial menyusul semakin berkurangnya guru PNS. ‘’Kami mengapresiasi adanya tambahan insentif yang diberikan pemkab. Tapi kami juga berharap, dinas terkait melakukan pengawasan secara ketat.

Jangan sampai proses pemberian insentif yang niatnya baik ini tidak tepat sasaran karena kebijakan sekolah yang membagi rata dengan guru yang sudah PNS,’’ tandas pendidik anak satu enggan namanya dikorankan itu.

Sabtu (25/11), seluruh guru di Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Di Tuban, peringatan harinya para pendidik itu ditandai dengan menggelar upacara bendera di masing-masing sekolah. BAGI sebagian guru di Tuban, utamanya yang berstatus guru tidak tetap (GTT), peringatan Hari Guru Nasional seakan hanya sebagai formalitas sebuah harapan dan janji-janji pemerintah yang bakal mensejahterakan mereka. Namun, selama itu pula, janji-janji manis itu belum sepenuhnya terealisasi. Masih sepenggal janji.

Betapa tidak, meski sama-sama menjadi seorang pendidik, para guru non-PNS harus menerima gaji yang jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan PNS, tak ubahnya seperti langit dan bumi. Padahal, keberadaan GTT ini cukup krusial dalam membantu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di masing-masing sekolah.

Selama ini, tak bisa dipungkiri GTT menjadi solusi atas problem minimnya jumlah guru  berstatus PNS. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang menggantungkan keberlangsungan KBM pada GTT seiring dengan jumlah guru PNS yang sangat minim.

Baca Juga :  Tingkatkan Profesionalitas Guru

Namun sayang, keberadaan tenaga pendidik non-PNS ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah. Utamanya dalam urusan pemberian insentif atau tunjangan. Jangankan memberikan insentif yang layak, tunjangan bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa) pun sering telat. Tidak pernah tepat waktu. Berbeda dengan guru PNS yang setiap awal bulan tersenyum lega karena rekening banknya rutin terisi.

Berdasar penggalian informasi Jawa Pos Radar Tuban, tidak sedikit dari GTT yang mengeluh atas kebijakan sekolah yang membagi rata dana insentif dari BOSDa dengan guru yang berstatus PNS. Seperti yang dialami Sari, bukan nama sebenarnya. Dia mengeluhkan kebijakan sekolah yang tidak berpihak kepada GTT. 

Karena kebijakan bagi rata tersebut, jatah yang semestinya bisa diterima utuh, menjadi berkurang. Padahal, mereka yang berstatus PNS sudah mendapat gaji yang tergolong besar dari pemerintah. ‘’Kasihan teman-teman GTT, sudah tidak seberapa (insentif yang diterima, Red), tapi masih harus merelakan dibagi rata dengan mereka yang PNS,’’ ujar dia yang mengaku mendapat honor kisaran Rp 300 ribu per bulan.

Baca Juga :  Memperkuat Muhammadiyah Melalui Amal Usaha Politik

Dia berharap, di momen Hari Guru Nasional ini pemerintah semakin memperhatikan nasib GTT. Sebab, diakui atau tidak peran GTT cukup krusial menyusul semakin berkurangnya guru PNS. ‘’Kami mengapresiasi adanya tambahan insentif yang diberikan pemkab. Tapi kami juga berharap, dinas terkait melakukan pengawasan secara ketat.

Jangan sampai proses pemberian insentif yang niatnya baik ini tidak tepat sasaran karena kebijakan sekolah yang membagi rata dengan guru yang sudah PNS,’’ tandas pendidik anak satu enggan namanya dikorankan itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/