alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

Dompet Kades Lebih Tebal

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Imbas melonjaknya kenaikan alokasi dana desa (ADD) hampir dua kali lipat, dompet kepala desa dan perangkatnya bakal lebih tebal. Sebab, besaran gaji dan tunjangan perangkat pada 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan selama ini mengacu dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Sesuai regulasinya, maksimal biaya gaji dan tunjangan penyelenggara pemerintahan desa 30 persen. ’’Ya nanti (pendapatan kades dan perangkat) bisa naik karena ADD naik,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djuono Poerwiyanto, kemarin (25/10).

Menurut dia, Perbup Nomor 33/2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan  total anggaran ADD bagi 419 desa Rp 617 miliar.  ADD dalam APBD induk yang sebelumnya tercantum di Perbup Nomor 06/2019 hanya Rp 310 miliar. ’’Semoga bisa terserap maksimal, meskipun sudah mendekati akhir tahun,’’ harap mantan camat Balen itu.

Baca Juga :  Fasilitas Gym Mulai Dibuka Sejak PPKM Level 1

Dia menambahkan, besaran penghasilan kades dan perangkatnya sudah diatur dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2018. Regulasi itu dibuat Bupati Anna Mu’awanah ketika awal menjabat.

Meski sudah ditentukan besaran maksimal penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya, lonjakan ADD itu tidak menutup kemungkinan membuat pendapatan penyelenggara pemdes juga ikut naik.

’’Karena siltap dan tunjangan kades beserta perangkat itu mengacu besaran ADD,’’ tandasnya.

Sementara itu, komisi A DPRD Bojonegoro berharap banyaknya anggaran yang mengalir ke rekening desa itu bisa mempercepat pembangunan desa. Jangan sampai disalahgunakan.

Sesuai data di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, sudah ada tiga kepala desa yang terjerat kasus korupsi karena membelanjakan APBDes tidak sesuai regulasi. ’’Silakan dibelanjakan sesuai aturan, jangan sampai nanti ada yang berurusan dengan penegak hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.

Baca Juga :  Awas Hujan Lebih Lebat, Angin Lebih Kencang

Kejari Bojonegoro juga memantau pergerakan aliran keuangan dari kas daerah (kasda) kebupaten ke masing-masing rekening desa. Hal itu menjadi atensi pimpinan. ’’Kami tetap memantau, jangan sampai ada kerugian negara,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Syamsul Anam.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Imbas melonjaknya kenaikan alokasi dana desa (ADD) hampir dua kali lipat, dompet kepala desa dan perangkatnya bakal lebih tebal. Sebab, besaran gaji dan tunjangan perangkat pada 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan selama ini mengacu dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Sesuai regulasinya, maksimal biaya gaji dan tunjangan penyelenggara pemerintahan desa 30 persen. ’’Ya nanti (pendapatan kades dan perangkat) bisa naik karena ADD naik,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djuono Poerwiyanto, kemarin (25/10).

Menurut dia, Perbup Nomor 33/2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan  total anggaran ADD bagi 419 desa Rp 617 miliar.  ADD dalam APBD induk yang sebelumnya tercantum di Perbup Nomor 06/2019 hanya Rp 310 miliar. ’’Semoga bisa terserap maksimal, meskipun sudah mendekati akhir tahun,’’ harap mantan camat Balen itu.

Baca Juga :  Hari Kesehatan Nasional, Masih Ada Empat Nakes Positif Covid-19

Dia menambahkan, besaran penghasilan kades dan perangkatnya sudah diatur dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2018. Regulasi itu dibuat Bupati Anna Mu’awanah ketika awal menjabat.

Meski sudah ditentukan besaran maksimal penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya, lonjakan ADD itu tidak menutup kemungkinan membuat pendapatan penyelenggara pemdes juga ikut naik.

’’Karena siltap dan tunjangan kades beserta perangkat itu mengacu besaran ADD,’’ tandasnya.

Sementara itu, komisi A DPRD Bojonegoro berharap banyaknya anggaran yang mengalir ke rekening desa itu bisa mempercepat pembangunan desa. Jangan sampai disalahgunakan.

Sesuai data di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, sudah ada tiga kepala desa yang terjerat kasus korupsi karena membelanjakan APBDes tidak sesuai regulasi. ’’Silakan dibelanjakan sesuai aturan, jangan sampai nanti ada yang berurusan dengan penegak hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.

Baca Juga :  Pasar Sayur Hidroponik Menjanjikan

Kejari Bojonegoro juga memantau pergerakan aliran keuangan dari kas daerah (kasda) kebupaten ke masing-masing rekening desa. Hal itu menjadi atensi pimpinan. ’’Kami tetap memantau, jangan sampai ada kerugian negara,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Syamsul Anam.

Artikel Terkait

Most Read

Belajar Industri Tekstil

Uji coba untuk Para Pemain Cadangan

Korban Pengeroyokan Mengenali Pelaku

Artikel Terbaru

/