alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Sunday, July 3, 2022

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Ditargetkan Naik Rp 10 Miliar

Radar Bojonegoro – Luas areal tanaman tembakau tahun ini semakin meluas. Hal itu menjadi estimasi Pemkab Bojonegoro menaikkan target dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) pada Perubahan (P)-APBD 2020.

Dari Rp 39 miliar di APBD induk menjadi Rp 49 miliar di P-APBD. Kenaikan itu berdasarkan estimasi produksi tembakau tahun ini. Saat ini, dana itu masih belum terealiasi penuh. Hingga kemarin (25/9) baru 53 persen yang masuk di rekening kas daerah (kasda).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, kenaikan target DBHCT tahun ini dilakukan karena ada peningkatan produksi tembakau. Sehingga, penerimaan DBHCT dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan naik.

Tahun ini luas areal tanam tembakau di Bojonegoro mencapai 11 ribu hektare lebih. Dengan luasan itu tembakau yang dihasilkan juga cukup banyak. ‘’Target naik karena produksi tembakau juga banyak. Kalau pabrikannya tidak bertambah,’’ jelas mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) itu.

Baca Juga :  Banyak Pendonor, Stok Darah Aman Untuk Sepekan Ke Depan

DBHCT ditransfer oleh Kemenkeu. Dana itu masuk sebagai dana perimbangan yang diterima pemkab setiap tahun. Sementara, Bojo negoro adalah salah satu kabupaten penghasil tembakau yang cukup besar. Sejumlah pabrik rokok juga ada di Bojonegoro. Sehingga, penerimaan BCHCT juga cukup tinggi.

‘’Tahun lalu DBHCT yang diperoleh juga sama dengan tahun ini,’’ tuturnya. DBHCT digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Mulai pembelian alat-alat kesehatan hingga pembuatan sarana area ruang untuk perokok.

DBHCT juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, terlebih dulu harus mengajukan izin ke Kemenkeu. ‘’Tahun lalu ada Rp 10 miliar yang diajukan untuk digunakan pembangunan infrastruktur,’’ jelasnya. Hingga kini DBHCT diterima pemkab baru Rp 29 miliar.

Sisanya diperkirakan akan ditransfer dalam waktu dekat. Sebab, sebentar lagi masuk akhir tahun. ‘’DBHCT ditransfer dua kali,’’ jelasnya. Berbeda dengan DBHCT, DBH minyak dan gas (migas) tahun ini nilainya turun drastis.

Baca Juga :  Gadis Margomulyo Gantung Diri di Sidoarjo

Pemkab Bojonegoro hanya memasang Rp 577 miliar di P-APBD. Turun jauh dibanding APBD induk yang mencapai Rp 947 miliar. ‘’Kalau DBH migas memang mengalami penurunan,’’ ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, sektor pendapatan memang tidak banyak yang naik. Sehingga, naiknya DBHCT itu tentu sangat bagus. Bisa menutup berbagai pendapatan yang tahun ini mengalami penurunan.

‘’Semua sektor pendapatan tahun ini turun. Hanya DBHCT itu yang naik,’’ jelas pria asli Baureno itu Lasuri berharap, pemkab terus memperhatikan nasib petani tembakau. Sebab, saat ini harga tembakau masih belum begitu bagus.

Padahal, tembakau memberikan pendapatan banyak pada daerah. ‘’Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai petani tembakau malah kesulitan saat panen,’’ pungkasnya.

Radar Bojonegoro – Luas areal tanaman tembakau tahun ini semakin meluas. Hal itu menjadi estimasi Pemkab Bojonegoro menaikkan target dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) pada Perubahan (P)-APBD 2020.

Dari Rp 39 miliar di APBD induk menjadi Rp 49 miliar di P-APBD. Kenaikan itu berdasarkan estimasi produksi tembakau tahun ini. Saat ini, dana itu masih belum terealiasi penuh. Hingga kemarin (25/9) baru 53 persen yang masuk di rekening kas daerah (kasda).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, kenaikan target DBHCT tahun ini dilakukan karena ada peningkatan produksi tembakau. Sehingga, penerimaan DBHCT dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan naik.

Tahun ini luas areal tanam tembakau di Bojonegoro mencapai 11 ribu hektare lebih. Dengan luasan itu tembakau yang dihasilkan juga cukup banyak. ‘’Target naik karena produksi tembakau juga banyak. Kalau pabrikannya tidak bertambah,’’ jelas mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) itu.

Baca Juga :  87 CJH Cadangan Tidak Boleh Menuntut

DBHCT ditransfer oleh Kemenkeu. Dana itu masuk sebagai dana perimbangan yang diterima pemkab setiap tahun. Sementara, Bojo negoro adalah salah satu kabupaten penghasil tembakau yang cukup besar. Sejumlah pabrik rokok juga ada di Bojonegoro. Sehingga, penerimaan BCHCT juga cukup tinggi.

‘’Tahun lalu DBHCT yang diperoleh juga sama dengan tahun ini,’’ tuturnya. DBHCT digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Mulai pembelian alat-alat kesehatan hingga pembuatan sarana area ruang untuk perokok.

DBHCT juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, terlebih dulu harus mengajukan izin ke Kemenkeu. ‘’Tahun lalu ada Rp 10 miliar yang diajukan untuk digunakan pembangunan infrastruktur,’’ jelasnya. Hingga kini DBHCT diterima pemkab baru Rp 29 miliar.

Sisanya diperkirakan akan ditransfer dalam waktu dekat. Sebab, sebentar lagi masuk akhir tahun. ‘’DBHCT ditransfer dua kali,’’ jelasnya. Berbeda dengan DBHCT, DBH minyak dan gas (migas) tahun ini nilainya turun drastis.

Baca Juga :  Pebisnis Muda Genjot Tren Medsos

Pemkab Bojonegoro hanya memasang Rp 577 miliar di P-APBD. Turun jauh dibanding APBD induk yang mencapai Rp 947 miliar. ‘’Kalau DBH migas memang mengalami penurunan,’’ ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, sektor pendapatan memang tidak banyak yang naik. Sehingga, naiknya DBHCT itu tentu sangat bagus. Bisa menutup berbagai pendapatan yang tahun ini mengalami penurunan.

‘’Semua sektor pendapatan tahun ini turun. Hanya DBHCT itu yang naik,’’ jelas pria asli Baureno itu Lasuri berharap, pemkab terus memperhatikan nasib petani tembakau. Sebab, saat ini harga tembakau masih belum begitu bagus.

Padahal, tembakau memberikan pendapatan banyak pada daerah. ‘’Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai petani tembakau malah kesulitan saat panen,’’ pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Makin Sombong, Makin Bernilai

Kehilangan Akun Line


/