alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Hari Ini hanya Lantik Tiga Pimpinan DPRD

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pimpinan DPRD Lamongan seharusnya ada empat orang. Namun, gubernur Jatim baru ‘’merestui’’ tiga pimpinan definitif DPRD.  SK itu diberikan kepada Ketua DPRD Abdul Ghofur (PKB), Wakil Ketua I Retno Wardhani (Demokrat), dan wakil ketua II Darwoto (PDIP).

Sedangkan Wiji yang diusulkan menjadi wakil ketua III belum mengantongi SK gubernur. Dia belum bisa dilantik karena terkendala surat pengantar dari DPD PAN Lamongan.

‘’Ya benar SK gubernur Jatim sudah kita terima siang ini (kemarin),’’ tutur Sekretaris DPRD Lamongan, Aris Wibawa.

Dia menjelaskan, SK gubernur Jatim sudah dilaporkan kepada ketua DPRD sementara, Abdul Ghofur. Ketua DPRD sementara itu memerintahkan untuk diadakan acara pengucapan sumpah/janji pimpinan definitif.

Kenapa pelantikan mendesak untuk dilaksanakan? Aris menjelaskan, pihaknya tancap gas karena DPRD sudah menunggu momen ini. Setelah pelantikan, segera bisa dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Kemudian, melakukan pembahasan RKUA PPAS dan APBD 2020.

‘’Besok pagi (hari ini) pimpinan DPRD Lamongan masa jabatan 2019 – 2024 melakukan pengucapan sumpah/janji yang dipandu ketua PN setempat,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, sekretariat DPRD memproses usulan empat pimpinan definitif. Ghofur, Retno, dan Darwoto dilampiri surat pengantar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC partainya masing-masing.

Sedangkan surat pengantar Wiji hanya ditandatangani wakil ketua dan sekretaris DPD PAN setempat. ‘’Kita kirimkan seluruh usulan ke Biro Pemerintahan Provinsi Jatim, yang setelah itu kita tidak memiliki kewenangan dalam prosesnya,’’ katanya.

Baca Juga :  Tahun Depan, Gelar Pilkades di 162 Desa

Aris menjelaskan, ternyata hanya SK tiga pimpinan definitif yang disetujui. Pihaknya pun mempertanyakan kepada Biro Pemerintahan Provinsi Jatim. Pihaknya mendapatkan surat penjelasan bahwa SK Wiji sebagai wakil ketua III belum bisa diproses karena masalah administrasi.  Surat nomor 171/20096/011.2/2019 itu mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

‘’Pasal 39 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau anggaran rumah tangga politik,’’ kata Aris membacakan surat tersebut.

Poin kedua surat tersebut menyatakan, surat pengantar dari DPD PAN Lamongan hanya ditandatangai wakil ketua dan sekretaris. Poin ketiga, lanjut Aris, sehubungan dengan hal itu maka usulan calon pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dari PAN atas nama Wiji belum dapat diproses.

‘’Berdasar surat itu, dengan sangat menyesal belum bisa diproses kali ini. Tapi pimpinan dari PAN kalau sudah mendapatkan SK, bisa dilantik sendiri,’’ tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Lamongan, Husnul Aqib, menjelaskan, saat itu dirinya belum melihat isi dari SK DPP yang memutuskan Wiji sebagai wakil ketua III. Aqib mengaku, baru mendapatkan informasi dari eksekutif untuk menandatangani surat pengantar DPD PAN.

Setelah itu, lanjut dia, dirinya ke kantor DPD PAN, yang kemudian ada klarifikasi kalau sudah ada surat masuk yang ditandatangani wakil ketua dan sekretaris. Aqib mengaku sempat dimintai eksekutif tanda tangan lagi. Namun, dirinya menolak karena sudah ada surat pengantar yang masuk.

Baca Juga :  Disebut Hamil di FB, Istri Dianiaya

‘’Pada prinsipnya saya tidak berkeberatan. Sekarang oleh gubernur katanya dikembalikan surat tadi. Kita tunggu saja nanti. Kalau masih butuh tanda tangan saya, ya nanti saya tanda tangani,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, sebagian pengurus DPC PAN Se-Kabupaten Lamongan sempat melakukan aksi penolakan terhadap rekom DPP PAN yang menunjuk Wiji.

Aqib mengaku, hingga kini belum diajak komunikasi oleh Wiji. ‘’Saya ini taat dengan DPP. Apapun keputusan DPP saya taati. Pengajuan saja saya tandatangani kok. Karena itu sudah keputusannya, walaupun banyak yang menolak,’’ tukasnya.

Aqib yang berstatus ketua DPD, hingga saat ini belum mendapat jabatan di DPRD. Di level fraksi, dia juga hanya menjabat anggota. ‘’Biarlah saya menjadi anggota di fraksi. Semoga jabatan anggota itu yang manfaat. Saya jadi di dapil dua itu sudah berterima kasih kepada Allah. Semoga ada manfaatnya ke depan,’’ imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wiji mengaku aturan di Biro Pemerintahan Provinsi Jatim berbeda dengan AD/ART PAN. Yakni, surat pengantar bisa dari unsur pimpinan di partai.

‘’Tidak apa-apa, nanti diperbarui kalau ada kekurangannya. Kita mengikuti regulasi saja,’’ katanya.

Wiji mengaku bakal melakukan komunikasi dengan ketua DPD PAN terkait hal itu. Terkait dirinya tak bisa dilantik berbarengan dengan tiga pimpinan definitif DPRD Lamongan, Wiji mengaku tak mempermasalahkan.

‘’Tidak masalah, jika saya dilantik sendiri nantinya,’’ ujarnya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pimpinan DPRD Lamongan seharusnya ada empat orang. Namun, gubernur Jatim baru ‘’merestui’’ tiga pimpinan definitif DPRD.  SK itu diberikan kepada Ketua DPRD Abdul Ghofur (PKB), Wakil Ketua I Retno Wardhani (Demokrat), dan wakil ketua II Darwoto (PDIP).

Sedangkan Wiji yang diusulkan menjadi wakil ketua III belum mengantongi SK gubernur. Dia belum bisa dilantik karena terkendala surat pengantar dari DPD PAN Lamongan.

‘’Ya benar SK gubernur Jatim sudah kita terima siang ini (kemarin),’’ tutur Sekretaris DPRD Lamongan, Aris Wibawa.

Dia menjelaskan, SK gubernur Jatim sudah dilaporkan kepada ketua DPRD sementara, Abdul Ghofur. Ketua DPRD sementara itu memerintahkan untuk diadakan acara pengucapan sumpah/janji pimpinan definitif.

Kenapa pelantikan mendesak untuk dilaksanakan? Aris menjelaskan, pihaknya tancap gas karena DPRD sudah menunggu momen ini. Setelah pelantikan, segera bisa dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Kemudian, melakukan pembahasan RKUA PPAS dan APBD 2020.

‘’Besok pagi (hari ini) pimpinan DPRD Lamongan masa jabatan 2019 – 2024 melakukan pengucapan sumpah/janji yang dipandu ketua PN setempat,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, sekretariat DPRD memproses usulan empat pimpinan definitif. Ghofur, Retno, dan Darwoto dilampiri surat pengantar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC partainya masing-masing.

Sedangkan surat pengantar Wiji hanya ditandatangani wakil ketua dan sekretaris DPD PAN setempat. ‘’Kita kirimkan seluruh usulan ke Biro Pemerintahan Provinsi Jatim, yang setelah itu kita tidak memiliki kewenangan dalam prosesnya,’’ katanya.

Baca Juga :  Semangat Kegotongroyongan Meningkatkan Kemanunggalan

Aris menjelaskan, ternyata hanya SK tiga pimpinan definitif yang disetujui. Pihaknya pun mempertanyakan kepada Biro Pemerintahan Provinsi Jatim. Pihaknya mendapatkan surat penjelasan bahwa SK Wiji sebagai wakil ketua III belum bisa diproses karena masalah administrasi.  Surat nomor 171/20096/011.2/2019 itu mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

‘’Pasal 39 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau anggaran rumah tangga politik,’’ kata Aris membacakan surat tersebut.

Poin kedua surat tersebut menyatakan, surat pengantar dari DPD PAN Lamongan hanya ditandatangai wakil ketua dan sekretaris. Poin ketiga, lanjut Aris, sehubungan dengan hal itu maka usulan calon pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dari PAN atas nama Wiji belum dapat diproses.

‘’Berdasar surat itu, dengan sangat menyesal belum bisa diproses kali ini. Tapi pimpinan dari PAN kalau sudah mendapatkan SK, bisa dilantik sendiri,’’ tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Lamongan, Husnul Aqib, menjelaskan, saat itu dirinya belum melihat isi dari SK DPP yang memutuskan Wiji sebagai wakil ketua III. Aqib mengaku, baru mendapatkan informasi dari eksekutif untuk menandatangani surat pengantar DPD PAN.

Setelah itu, lanjut dia, dirinya ke kantor DPD PAN, yang kemudian ada klarifikasi kalau sudah ada surat masuk yang ditandatangani wakil ketua dan sekretaris. Aqib mengaku sempat dimintai eksekutif tanda tangan lagi. Namun, dirinya menolak karena sudah ada surat pengantar yang masuk.

Baca Juga :  Dua KA Terlambat Tiga Jam, setelah Insiden Dua Truk Tertabrak KA di Lamongan

‘’Pada prinsipnya saya tidak berkeberatan. Sekarang oleh gubernur katanya dikembalikan surat tadi. Kita tunggu saja nanti. Kalau masih butuh tanda tangan saya, ya nanti saya tanda tangani,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, sebagian pengurus DPC PAN Se-Kabupaten Lamongan sempat melakukan aksi penolakan terhadap rekom DPP PAN yang menunjuk Wiji.

Aqib mengaku, hingga kini belum diajak komunikasi oleh Wiji. ‘’Saya ini taat dengan DPP. Apapun keputusan DPP saya taati. Pengajuan saja saya tandatangani kok. Karena itu sudah keputusannya, walaupun banyak yang menolak,’’ tukasnya.

Aqib yang berstatus ketua DPD, hingga saat ini belum mendapat jabatan di DPRD. Di level fraksi, dia juga hanya menjabat anggota. ‘’Biarlah saya menjadi anggota di fraksi. Semoga jabatan anggota itu yang manfaat. Saya jadi di dapil dua itu sudah berterima kasih kepada Allah. Semoga ada manfaatnya ke depan,’’ imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wiji mengaku aturan di Biro Pemerintahan Provinsi Jatim berbeda dengan AD/ART PAN. Yakni, surat pengantar bisa dari unsur pimpinan di partai.

‘’Tidak apa-apa, nanti diperbarui kalau ada kekurangannya. Kita mengikuti regulasi saja,’’ katanya.

Wiji mengaku bakal melakukan komunikasi dengan ketua DPD PAN terkait hal itu. Terkait dirinya tak bisa dilantik berbarengan dengan tiga pimpinan definitif DPRD Lamongan, Wiji mengaku tak mempermasalahkan.

‘’Tidak masalah, jika saya dilantik sendiri nantinya,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/