alexametrics
29.9 C
Bojonegoro
Thursday, May 19, 2022

Lah, Jual Lahan Asal Anak Kerja di Pabrik Milik Pembeli

KOTA – Jumlah petani di Lamongan kian berkurang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan berdasarkan sensus pertanian (ST) 2013, jumlah petani di Kota Soto ini masih 244.965 jiwa. Rinciannya, 175.827 petani laki-laki dan 69.138 jiwa petani perempuan.      

Sedangkan berdasarkan survei angkatan kerja daerah (sakerda) 2016, jumlah petani di Lamongan hanya 129.657 jiwa.

Jika dua data itu sebagai acuan, maka terjadi penurunan 115.308 petani selama kurun waktu tiga tahun.

‘’Dari sensus atau survei yang dilakukan BPS, tidak ada informasi penyebab turunnya jumlah petani tersebut,’’ kata Kepala BPS Lamongan, Sri Kadarwati, kemarin (25/9).

Menurut tokoh petani Lamongan, Mat Iskan, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah petani.

Baca Juga :  Waspadai Uang Palsu 

Faktor utama, sektor pertanian dinilai kurang menjanjikan. Selain itu, adanya anggapan petani merupakan pekerjaan yang rendah, khususnya petani kecil.

Serta, biaya-biaya produksi untuk bertani semakin mahal, sedangkan hasil produksi harganya tidak menentu saat panen. ‘’Sehingga banyak orang yang enggan menjadi petani,’’ ujarnya.

Mantan anggota DPRD Lamongan itu menjelaskan, karena masa depannya dianggap suram, regenerasi petani menjadi mandek.

Khususnya untuk pertanian tanaman pangan. ‘’Petani saat ini, khususnya untuk tanaman pangan, orientasinya sudah tidak bisa untuk menambah penghasilan.

Tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga,’’ tuturnya.

Menurut dia, kondisi itu diperparah dengan kebijakan pemerintah yang kurang mengangkat eksistensi petani.

Kebijakan pemerintah hanya terfokus pada peningkatan produksi pangan, bukan kesejahteraan atau daya beli petani.

Baca Juga :  Enam Rumah di Semanding Terancam Longsor

‘’Bagi petani yang sudah maju pun kurang tertarik dengan orientasi itu, meski ada berbagai bantuan benih maupun alsinta,’’ ujarnya.

Mat Iskan menuturkan, untuk mengangkat petani, seharusnya kebijakan pemerintah berorientasi pada pertanian terintegrasi.

Yakni, dalam satu kawasan ada pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, hingga peternakan. ‘’Dengan begitu hasil pertanian tanaman pangan berfungsi mencukupi kebutuhan pangan keluarga petani selama setahun.

Sedangkan untuk kebutuhan lain diambilkan dari dari hasil hortikultura, perikanan, atau peternakan. Dengan begitu petani berpeluang bisa lebih sejahtera,’’ tuturnya. 

Selengkapnya baca di Koran Jawa Pos Radar Bojonegoro hari ini…

KOTA – Jumlah petani di Lamongan kian berkurang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan berdasarkan sensus pertanian (ST) 2013, jumlah petani di Kota Soto ini masih 244.965 jiwa. Rinciannya, 175.827 petani laki-laki dan 69.138 jiwa petani perempuan.      

Sedangkan berdasarkan survei angkatan kerja daerah (sakerda) 2016, jumlah petani di Lamongan hanya 129.657 jiwa.

Jika dua data itu sebagai acuan, maka terjadi penurunan 115.308 petani selama kurun waktu tiga tahun.

‘’Dari sensus atau survei yang dilakukan BPS, tidak ada informasi penyebab turunnya jumlah petani tersebut,’’ kata Kepala BPS Lamongan, Sri Kadarwati, kemarin (25/9).

Menurut tokoh petani Lamongan, Mat Iskan, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah petani.

Baca Juga :  Kepastian Pembangunan Waduk Pejok Ditentukan Tahun Depan

Faktor utama, sektor pertanian dinilai kurang menjanjikan. Selain itu, adanya anggapan petani merupakan pekerjaan yang rendah, khususnya petani kecil.

Serta, biaya-biaya produksi untuk bertani semakin mahal, sedangkan hasil produksi harganya tidak menentu saat panen. ‘’Sehingga banyak orang yang enggan menjadi petani,’’ ujarnya.

Mantan anggota DPRD Lamongan itu menjelaskan, karena masa depannya dianggap suram, regenerasi petani menjadi mandek.

Khususnya untuk pertanian tanaman pangan. ‘’Petani saat ini, khususnya untuk tanaman pangan, orientasinya sudah tidak bisa untuk menambah penghasilan.

Tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga,’’ tuturnya.

Menurut dia, kondisi itu diperparah dengan kebijakan pemerintah yang kurang mengangkat eksistensi petani.

Kebijakan pemerintah hanya terfokus pada peningkatan produksi pangan, bukan kesejahteraan atau daya beli petani.

Baca Juga :  Waspadai Uang Palsu 

‘’Bagi petani yang sudah maju pun kurang tertarik dengan orientasi itu, meski ada berbagai bantuan benih maupun alsinta,’’ ujarnya.

Mat Iskan menuturkan, untuk mengangkat petani, seharusnya kebijakan pemerintah berorientasi pada pertanian terintegrasi.

Yakni, dalam satu kawasan ada pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, hingga peternakan. ‘’Dengan begitu hasil pertanian tanaman pangan berfungsi mencukupi kebutuhan pangan keluarga petani selama setahun.

Sedangkan untuk kebutuhan lain diambilkan dari dari hasil hortikultura, perikanan, atau peternakan. Dengan begitu petani berpeluang bisa lebih sejahtera,’’ tuturnya. 

Selengkapnya baca di Koran Jawa Pos Radar Bojonegoro hari ini…

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/