alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

APBD Perubahan Tuntas Akhir September

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses pengesahan APBD Perubahan 2019 masih belum tuntas. Saat ini masih tahap evaluasi Gubernur Jawa Timur (Jatim). Imbasnya, anggaran itu tak bisa digunakan secepatnya. Sebaliknya, diprediksi bisa digunakan akhir September. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menjelaskan, saat ini APBD perubahan masih tahap evaluasi gubernur. Proses itu berlangsung dua minggu setelah ditetapkan. Diperkirakan awal bulan depan baru tuntas proses evaluasi itu. ’’Kemungkinan awal September baru selesai evaluasi,’’ katanya kemarin (25/8).

Proses pengesahan APBD perubahan berlangsung normatif. Yakni sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga, prosesnya lebih lama. Sebelumnya, pemkab berencana melakukan percepatan pengajuan pengesahan. Sehingga, awal September nanti APBD perubahan bisa digunakan. Namun, itu tidak jadi karena penetapan baru dilakukan awal bulan ini. 

Baca Juga :  Lagi, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Anggota DPRD Sigit Kushariyanto mengatakan, waktu penyerapan APBD perubahan tidak lama. Yakni antara Oktober hingga Desember. Karena itu penyerapan harus dilakukan dengan cepat. ’’Waktunya mungkin tidak sampai tiga bulan. Pertengahan Desember mungkin sudah harus selesai,’’ tutur politikus Partai Golkar itu.

Setelah dilakukan perubahan, APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,1 triliun. Itu karena ada tambahan dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu Rp 2,1 triliun. Dan transfer dana bagi hasil (DBH) migas Rp 400 miliar. Sedangkan, APBD induk mencapai Rp 4,8 triliun. 

’’Anggaran sebesar itu penyerapannya juga harus maksimal,’’ tutur pria pernah menjabat ketua DPRD itu.

Sigit melanjutkan, tahun ini silpa diperkirakan juga besar. Bisa sama dengan tahun lalu atau lebih tinggi. ’’Semoga silpa tidak terlalu tinggi,’’ ungkap politikus Golkar itu.

Baca Juga :  Kenaikan Kasus Luar Biasa, Semua Tempat Ada Covid-19

Silpa tahun ini sudah bisa diprediksi. Sebab, pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,3 triliun di dana tidak terduga. Dana itu tidak bisa digunakan hingga tahun depan. ’’Bisa di APBD induk atau di perubahan tahun depan,’’ jelasnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses pengesahan APBD Perubahan 2019 masih belum tuntas. Saat ini masih tahap evaluasi Gubernur Jawa Timur (Jatim). Imbasnya, anggaran itu tak bisa digunakan secepatnya. Sebaliknya, diprediksi bisa digunakan akhir September. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menjelaskan, saat ini APBD perubahan masih tahap evaluasi gubernur. Proses itu berlangsung dua minggu setelah ditetapkan. Diperkirakan awal bulan depan baru tuntas proses evaluasi itu. ’’Kemungkinan awal September baru selesai evaluasi,’’ katanya kemarin (25/8).

Proses pengesahan APBD perubahan berlangsung normatif. Yakni sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga, prosesnya lebih lama. Sebelumnya, pemkab berencana melakukan percepatan pengajuan pengesahan. Sehingga, awal September nanti APBD perubahan bisa digunakan. Namun, itu tidak jadi karena penetapan baru dilakukan awal bulan ini. 

Baca Juga :  Pemkab Rumuskan Sanksi Untuk Kades yang Belum Lantik Perangkat Desa

Anggota DPRD Sigit Kushariyanto mengatakan, waktu penyerapan APBD perubahan tidak lama. Yakni antara Oktober hingga Desember. Karena itu penyerapan harus dilakukan dengan cepat. ’’Waktunya mungkin tidak sampai tiga bulan. Pertengahan Desember mungkin sudah harus selesai,’’ tutur politikus Partai Golkar itu.

Setelah dilakukan perubahan, APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,1 triliun. Itu karena ada tambahan dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu Rp 2,1 triliun. Dan transfer dana bagi hasil (DBH) migas Rp 400 miliar. Sedangkan, APBD induk mencapai Rp 4,8 triliun. 

’’Anggaran sebesar itu penyerapannya juga harus maksimal,’’ tutur pria pernah menjabat ketua DPRD itu.

Sigit melanjutkan, tahun ini silpa diperkirakan juga besar. Bisa sama dengan tahun lalu atau lebih tinggi. ’’Semoga silpa tidak terlalu tinggi,’’ ungkap politikus Golkar itu.

Baca Juga :  Industri Kain Tenun Berharap Pemasaran Normal

Silpa tahun ini sudah bisa diprediksi. Sebab, pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,3 triliun di dana tidak terduga. Dana itu tidak bisa digunakan hingga tahun depan. ’’Bisa di APBD induk atau di perubahan tahun depan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/