alexametrics
30.4 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Syamsul Pertanyakan Penerima Uang

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sidang dugaan korupsi anggaran auditor internal Inspektorat Bojonegoro dengan terdakwa Inspektur (nonaktif) Syamsul Hadi kemarin (25/7) membuka fakta baru. Terdakwa melalui penasihat hukumnya mempertanyakan pihak yang menikmati kerugian negara.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu, dengan agenda eksepsi atau menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sementara terdakwa menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro.

Bayu Wibisono, penasihat hukum terdakwa mempertanyakan sisa kerugian negara itu dinikmati oleh siapa saja. Dan bagaimana pertanggungjawabannya. Alasan itu, setelah kerugian negara perkara audit internal senilai Rp 1,7 miliar.

Baca Juga :  Tanggul Jebol, Rugi Rp 2 M dan 200 Hektare Sawah Terendam

Sementara, kata Bayu, sapaannya, berdasar dakwaan yang dibaca JPU pada sidang sebelumnya, uang kerugian negara yang dinikmati kliennya hanya sekitar Rp 500 juta. “Saat pembacaan dakwaan, JPU kurang memberikan penjelasan secara lengkap,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Bayu mengatakan, arah dakwaan JPU masih kurang jelas. Termasuk menyinggung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Mei 2018 lalu. “Pada putusan PTUN itu kan terbukti bahwa Pak Syamsul tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jadi pihak kejari (kejaksaan negeri) atas dasar apa menyidik perkara ini,” tegasnya.

Dekri Wahyudi, tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengatakan, akan menanggapi eksepsi terdakwa dalam sidang Kamis depan (1/8). Tim JPU sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk menyanggah eksepsi, salah satunya keterangan sekaligus pendapat dari enam saksi ahli yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa memang melanggar hukum.

Baca Juga :  Sebelas Komunitas Kolaborasi KITA Gelar Donor Darah

“Tentu kami akan berpatokan dengan keterangan para saksi ahli,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Achmad Fauzan mengatakan, terkait sisa uang kerugian negara Rp 1,2 miliar sudah dikembalikan oleh 49 staf Inspektorat Bojonegoro.

Bahkan, 49 staf tersebut juga sudah dimintai keterangan. Dan, sudah mengembalikan kerugian negara tesebut.  “49 staf itu hanya sebagai saksi. Sebab adanya kerugian negara itu karena kebijakan yang dibuat oleh terdakwa,” pungkasnya.

Fauzan merasa tidak masalah dengan eksepsi yang diajukan terdakwa. Kejari optimistis menjalankan semua proses peradilan sudah sesuai prosedur.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sidang dugaan korupsi anggaran auditor internal Inspektorat Bojonegoro dengan terdakwa Inspektur (nonaktif) Syamsul Hadi kemarin (25/7) membuka fakta baru. Terdakwa melalui penasihat hukumnya mempertanyakan pihak yang menikmati kerugian negara.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu, dengan agenda eksepsi atau menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sementara terdakwa menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro.

Bayu Wibisono, penasihat hukum terdakwa mempertanyakan sisa kerugian negara itu dinikmati oleh siapa saja. Dan bagaimana pertanggungjawabannya. Alasan itu, setelah kerugian negara perkara audit internal senilai Rp 1,7 miliar.

Baca Juga :  Hutan Terluas di Kecamatan Sambeng

Sementara, kata Bayu, sapaannya, berdasar dakwaan yang dibaca JPU pada sidang sebelumnya, uang kerugian negara yang dinikmati kliennya hanya sekitar Rp 500 juta. “Saat pembacaan dakwaan, JPU kurang memberikan penjelasan secara lengkap,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Bayu mengatakan, arah dakwaan JPU masih kurang jelas. Termasuk menyinggung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Mei 2018 lalu. “Pada putusan PTUN itu kan terbukti bahwa Pak Syamsul tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jadi pihak kejari (kejaksaan negeri) atas dasar apa menyidik perkara ini,” tegasnya.

Dekri Wahyudi, tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengatakan, akan menanggapi eksepsi terdakwa dalam sidang Kamis depan (1/8). Tim JPU sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk menyanggah eksepsi, salah satunya keterangan sekaligus pendapat dari enam saksi ahli yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa memang melanggar hukum.

Baca Juga :  Diresmikan 2 Pekan Lalu, Pasar Banjarejo Masih Belum Dibuka

“Tentu kami akan berpatokan dengan keterangan para saksi ahli,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Achmad Fauzan mengatakan, terkait sisa uang kerugian negara Rp 1,2 miliar sudah dikembalikan oleh 49 staf Inspektorat Bojonegoro.

Bahkan, 49 staf tersebut juga sudah dimintai keterangan. Dan, sudah mengembalikan kerugian negara tesebut.  “49 staf itu hanya sebagai saksi. Sebab adanya kerugian negara itu karena kebijakan yang dibuat oleh terdakwa,” pungkasnya.

Fauzan merasa tidak masalah dengan eksepsi yang diajukan terdakwa. Kejari optimistis menjalankan semua proses peradilan sudah sesuai prosedur.

Artikel Terkait

Most Read

Larang Siswa Tangani MPLS

Bakal Bermain Full Team

Fokus Tuntaskan Proyek Strategis

Artikel Terbaru


/