alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Segel Tower BTS 

TIKUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Lamongan kembali menyegel tower base transceiver station (BTS) kemarin (25/7). Kali ini, lokasinya Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Lamongan.

‘’Kami mendapat laporan jika ada tower jaringan telepon yang beroperasi tapi belum mengantongi izin,’’ tutur Kepala Satpol PP Lamongan Bambang Hadjar P melalui Safari, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Lamongan.

Menurut dia, pihaknya memanggil pemilik lahan dan pengelola tower minggu lalu. Namun, penanggung jawab tidak menggubris peringatan yang dilayangkan. Akhirnya, tujuh petugas melakukan penyegelan paksa kemarin. 

‘’Sebelumnya sudah kami beri peringatan, tapi tidak ada itikad baik dari mereka,’’ tuturnya. 

Dia menjelaskan, tower BTS tersebut sebenarnya sudah berusaha mengurus perizinan dengan melengkapi persyaratan dari tingkat bawah. Yakni, tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi tower. Namun, pengelola belum mengajukan izin prinsip, izin mendirikan bangunan (IMB), serta izin lingkungan. Padahal, tower itu sudah berdiri hampir 100 persen.

Baca Juga :  Mobil Dinas Lawas Bakal Dilelang, Targetkan Rp 325 Juta

 ‘’Operasional menara telekomunikasi tersebut harus dihentikan hingga yang bersangkutan mengurus perizinan,’’ tutur Safari saat ditemui di ruang kerjanya. 

Tower tersebut dinilai melanggar Perda Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang izin menara telekomunikasi. Selain itu, melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang bangunan, serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 juga tentang bangunan. 

‘’Pengelola mengabaikan aturan yang sudah dituangkan dalam perda,’’ imbuhnya. 

Sebelumnya, tower BTS milik PT IBS di Desa Sungailebak, Kecamatan Karanggeneng dinonaktifkan. Tower tersebut sudah aktif tapi tak mengantongi izin. Kasus itu terkuak berkat laporan warga yang merasa menolak pembangunan tapi tower masih diaktifkan. ‘’Bahkan yang di Sungailebak beberapa kali mengaktifkan diam – diam meski sudah disegel,’’ kata Safari.

Baca Juga :  Bikin Proyek Fiktif, Eks Kades Dibee Jadi Tersangka

TIKUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Lamongan kembali menyegel tower base transceiver station (BTS) kemarin (25/7). Kali ini, lokasinya Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Lamongan.

‘’Kami mendapat laporan jika ada tower jaringan telepon yang beroperasi tapi belum mengantongi izin,’’ tutur Kepala Satpol PP Lamongan Bambang Hadjar P melalui Safari, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Lamongan.

Menurut dia, pihaknya memanggil pemilik lahan dan pengelola tower minggu lalu. Namun, penanggung jawab tidak menggubris peringatan yang dilayangkan. Akhirnya, tujuh petugas melakukan penyegelan paksa kemarin. 

‘’Sebelumnya sudah kami beri peringatan, tapi tidak ada itikad baik dari mereka,’’ tuturnya. 

Dia menjelaskan, tower BTS tersebut sebenarnya sudah berusaha mengurus perizinan dengan melengkapi persyaratan dari tingkat bawah. Yakni, tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi tower. Namun, pengelola belum mengajukan izin prinsip, izin mendirikan bangunan (IMB), serta izin lingkungan. Padahal, tower itu sudah berdiri hampir 100 persen.

Baca Juga :  Agensi Sampaikan Jin dan RM BTS Pulih dari Covid-19

 ‘’Operasional menara telekomunikasi tersebut harus dihentikan hingga yang bersangkutan mengurus perizinan,’’ tutur Safari saat ditemui di ruang kerjanya. 

Tower tersebut dinilai melanggar Perda Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang izin menara telekomunikasi. Selain itu, melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang bangunan, serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 juga tentang bangunan. 

‘’Pengelola mengabaikan aturan yang sudah dituangkan dalam perda,’’ imbuhnya. 

Sebelumnya, tower BTS milik PT IBS di Desa Sungailebak, Kecamatan Karanggeneng dinonaktifkan. Tower tersebut sudah aktif tapi tak mengantongi izin. Kasus itu terkuak berkat laporan warga yang merasa menolak pembangunan tapi tower masih diaktifkan. ‘’Bahkan yang di Sungailebak beberapa kali mengaktifkan diam – diam meski sudah disegel,’’ kata Safari.

Baca Juga :  Mobil Dinas Lawas Bakal Dilelang, Targetkan Rp 325 Juta

Artikel Terkait

Most Read

Konsumen Beralih Mesin Cuci

Mapel Keagamaan SD Dimatangkan

KKP Tetap Mengurangi Payang/Cantrang 

Artikel Terbaru


/