alexametrics
24 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Sogok Cincin hingga Rp 1 Juta

BOJONEGORO – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro ini cukup menghentak. Ambisi merebut kursi kepala desa (kades) seakan-akan jor-joran duit dan barang demi mendapat jabatan kursi kades.

Penelusuran Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (25/6), ternyata sogokan ke pemilih, calon kepala desa (cakades) hingga “menyuap” sebuah cincin kepada pemilih perempuan. Juga, terdapat sogokan uang hingga Rp 1 juta per pemilih.

Angka ini cukup besar, mengingat pemilihan di lingkup desa saja hingga Rp 1 juta. Fenomena ini tentu bukan mengedepankan adu program selama menjabat 6 tahun ke depan. Namun, bagi-bagi uang. Besaran politik uang bervariasi.

Informasi dihimpun sumber tepercaya, praktik sogokan cincin ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Gayam. Berembus cakades bagi-bagi cincin kepada pemilih perempuan dengan berat 1 gram per pemilih. Sedangkan, pemilih laki-laki mendapatkan uang tunai Rp 100 ribu hingga 250 ribu.

“Yang perempuan dapat cincin. Pemilih laki-laki dapat sarung dan uang tunai,” kata salah satu warga di Kecamatan Gayam menolak ditulis namanya.

Baca Juga :  Detail di Perencanaan, Kunci Sukses

Hal sama diungkapkan salah satu pemilih pria yang tinggal di dekat kawasan Blok Cepu tersebut. Dia tidak mendapatkan cincin emas. Karena, pemilih laki-laki, sehingga mendapatkan sarung dan uang. “Perempuan yang dapat cincin,” ujar dia.

Persaingan pilkades juga terasa di Kecamatan Sugihwaras. Berdasar sumber koran ini, terdapat cakades yang membagikan uang sogokan Rp 1 juta kepada pemilih. Dia pun sudah menerima uang tersebut. Nominal tersebut dinilainya hampir seimbang dengan calon yang lainnya.

“Karena persaingan ketat, antarcalon adu besar memberikan uang,” kata salah satu warga di Kecamatan Sugihwaras.

Di Kecamatan Malo, persaingan pilkades juga ramai. Di salah satu desa di Kecamatan Malo, cakades memberikan uang Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu untuk pemilih. Sumber koran ini dari warga Kecamatan Malo mengaku telah menerima uang Rp 500 ribu dari salah satu cakades. Sedangkan saudaranya dari cakades lain telah mendapatkan Rp 700 ribu.

Jumlah itu dinilai cukup tinggi dibanding pilkades sebelumnya. “Jumlah warganya sedikit, tapi dapatnya uang dari calon lumayan,” ungkap dia yang meminta tak disebutkan namanya.

Mundzar Fahman, dosen sekaligus praktisi kebijakan di Bojonegoro memastikan, semua bentuk pilihan saat ini tidak ada yang gratis. Dia mencontohkan, pemilihan legislatif (pileg) lalu, mayoritas yang terpilih mengeluarkan uang.

Baca Juga :  Dua Desa Ajukan Keberatan

Padahal, sudah ada lembaga yang mengawasinya, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun, praktik suap atau sogokan pemilihan itu, tidak ada yang terungkap. Karena praktik politik uang itu memang sulit dibuktikan.

Apalagi pilkades serentak tahun ini tak ada lembaga yang mengawasinya. Sehingga praktik politik uang bebas. “Kondisi di lapangan, praktiknya tak ada yang tidak menggunakan politik uang,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro itu.

Menurut dia, sebenarnya pemkab sudah berupaya untuk mengantisipasi adanya politik uang saat gelaran pilkades. Buktinya, biaya pendaftaran dan semua tahapan pilkades, sudah ditanggung oleh uang negara.

Namun, praktik di lapangan saat ini justru antarcalon berlomba merayu masyarakat memilihnya, dengan memberikan uang dengan nominal terus meningkat. Kondisi ini akan berdampak pada kades terpilih yang akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya.

“Karena saat mencalonkan mengeluarkan uang, pasti saat menjabat berpikir mencari cara mencari gantinya modal,” ujar dia.

BOJONEGORO – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro ini cukup menghentak. Ambisi merebut kursi kepala desa (kades) seakan-akan jor-joran duit dan barang demi mendapat jabatan kursi kades.

Penelusuran Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (25/6), ternyata sogokan ke pemilih, calon kepala desa (cakades) hingga “menyuap” sebuah cincin kepada pemilih perempuan. Juga, terdapat sogokan uang hingga Rp 1 juta per pemilih.

Angka ini cukup besar, mengingat pemilihan di lingkup desa saja hingga Rp 1 juta. Fenomena ini tentu bukan mengedepankan adu program selama menjabat 6 tahun ke depan. Namun, bagi-bagi uang. Besaran politik uang bervariasi.

Informasi dihimpun sumber tepercaya, praktik sogokan cincin ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Gayam. Berembus cakades bagi-bagi cincin kepada pemilih perempuan dengan berat 1 gram per pemilih. Sedangkan, pemilih laki-laki mendapatkan uang tunai Rp 100 ribu hingga 250 ribu.

“Yang perempuan dapat cincin. Pemilih laki-laki dapat sarung dan uang tunai,” kata salah satu warga di Kecamatan Gayam menolak ditulis namanya.

Baca Juga :  Sertu Budi Suwantoro Terus Jalin Komunikasi dengan Warga Desa Cilibang

Hal sama diungkapkan salah satu pemilih pria yang tinggal di dekat kawasan Blok Cepu tersebut. Dia tidak mendapatkan cincin emas. Karena, pemilih laki-laki, sehingga mendapatkan sarung dan uang. “Perempuan yang dapat cincin,” ujar dia.

Persaingan pilkades juga terasa di Kecamatan Sugihwaras. Berdasar sumber koran ini, terdapat cakades yang membagikan uang sogokan Rp 1 juta kepada pemilih. Dia pun sudah menerima uang tersebut. Nominal tersebut dinilainya hampir seimbang dengan calon yang lainnya.

“Karena persaingan ketat, antarcalon adu besar memberikan uang,” kata salah satu warga di Kecamatan Sugihwaras.

Di Kecamatan Malo, persaingan pilkades juga ramai. Di salah satu desa di Kecamatan Malo, cakades memberikan uang Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu untuk pemilih. Sumber koran ini dari warga Kecamatan Malo mengaku telah menerima uang Rp 500 ribu dari salah satu cakades. Sedangkan saudaranya dari cakades lain telah mendapatkan Rp 700 ribu.

Jumlah itu dinilai cukup tinggi dibanding pilkades sebelumnya. “Jumlah warganya sedikit, tapi dapatnya uang dari calon lumayan,” ungkap dia yang meminta tak disebutkan namanya.

Mundzar Fahman, dosen sekaligus praktisi kebijakan di Bojonegoro memastikan, semua bentuk pilihan saat ini tidak ada yang gratis. Dia mencontohkan, pemilihan legislatif (pileg) lalu, mayoritas yang terpilih mengeluarkan uang.

Baca Juga :  Hari Tenang, Seluruh APK Diturunkan

Padahal, sudah ada lembaga yang mengawasinya, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun, praktik suap atau sogokan pemilihan itu, tidak ada yang terungkap. Karena praktik politik uang itu memang sulit dibuktikan.

Apalagi pilkades serentak tahun ini tak ada lembaga yang mengawasinya. Sehingga praktik politik uang bebas. “Kondisi di lapangan, praktiknya tak ada yang tidak menggunakan politik uang,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro itu.

Menurut dia, sebenarnya pemkab sudah berupaya untuk mengantisipasi adanya politik uang saat gelaran pilkades. Buktinya, biaya pendaftaran dan semua tahapan pilkades, sudah ditanggung oleh uang negara.

Namun, praktik di lapangan saat ini justru antarcalon berlomba merayu masyarakat memilihnya, dengan memberikan uang dengan nominal terus meningkat. Kondisi ini akan berdampak pada kades terpilih yang akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya.

“Karena saat mencalonkan mengeluarkan uang, pasti saat menjabat berpikir mencari cara mencari gantinya modal,” ujar dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/