alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Inspektur Syamsul Ditahan

BOJONEGORO – Mengenakan baju batik kuning, Inspektur Kabupaten Bojonegoro Syamsul Hadi keluar dari ruang pemeriksaan lantai dua kantor kejaksaan negeri (kejari) setempat kemarin (25/4) siang. Tak ada senyum maupun ucapan terlontar dari pimpinan Inspektorat Bojonegoro.

Dikawal petugas kejari, Syamsul Hadi bergegas menuju mobil tahanan. Sekitar pukul 14.30, Syamsul dibawa ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jalan Diponegoro. Penahanan Syamsul ini setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran audit internal 2015-2017.

Perkara ini diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar.  Selama menjalani pemeriksaan, tersangka didampingi pengacaranya Bayu Wibisono asal Jakarta. Pemeriksaan berlangsung sekitar 5 jam. “Ditahan karena sebentar lagi pensiun, khawatir akan menghambat proses hukum,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Achmad Fauzan.

Penahanan tahap pertama ini, tim jaksa penyidik memiliki waktu selama 20 hari. “Jika waktu itu (penahanan) nanti kurang, tentu akan diperpanjang lagi,” lanjutnya. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan. Meskipun sebelumnya, sebelum diperiksa oleh tim penyidik, tersangka mengaku sehat.

Baca Juga :  Gara-Gara Bediang, Tujuh Rumah Terbakar

Menurut Fauzan, proses hukum menjerat Syamsul ini berjalan cukup panjang. Bahkan sudah berganti dari kepala kejari hingga kepala seksi (kasi) pidana khusus (pidsus) beberapa kali. Proses itu terpaksa dilalui karena untuk pembuktian, dan pihaknya harus mengantongi alat bukti yang kuat.

Sehingga, pihaknya meminta keterangan ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pejabat memahami regulasi tentang penggunaan dana audit. Pihaknya juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kerugian negara.

“Memang prosesnya panjang. Membutuhkan alat bukti dan beberapa saksi,” ujarnya tanpa menyebut alat bukti digunakan menjerat tersangka.

Sesuai hasil penyidikan, kata Fauzan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengemplang anggaran program audit internal inspektorat sejak 2015 hingga 2017. Sesuai audit BPK, tersangka diduga merugikan uang negara sekitar Rp 1,7 miliar.

Baca Juga :  Pengembalian Lebih Bayar Proyek Belum Jelas

Namun, anggaran tersebut tidak dinikmati sendiri. Sebaliknya, beberapa stafnya juga ikut menikmatinya. Namun, penyidik hanya menetapkan Syamsul sebagai tersangka tunggal. Alasannya, beberapa stafnya sudah mengembalikan ke kas daerah (kasda).

Khusus tersangka, ternyata tak mengembalikan uang negara yang dinikmatinya diduga untuk kepentingan pribadi. Sehingga, ditetapkan sebagai tersangka tunggal. “Staf yang lain ikut merasakan uang itu, tapi sudah dikembalikan. Tinggal tersangka yang tak mau mengembalikan,” ujarnya.

Tersangka, menurut Fauzan, diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, Bayu Wibisono penasihat hukum tersangka menyayangkan penahanan terhadap kliennya. Karena selama ini kliennya bersikap kooperatif. Namun, pihaknya juga belum memutuskan mengajukan penangguhan penahanan.

“Untuk penangguhan, kami akan konsultasi dulu dengan keluarganya,” ujarnya.

BOJONEGORO – Mengenakan baju batik kuning, Inspektur Kabupaten Bojonegoro Syamsul Hadi keluar dari ruang pemeriksaan lantai dua kantor kejaksaan negeri (kejari) setempat kemarin (25/4) siang. Tak ada senyum maupun ucapan terlontar dari pimpinan Inspektorat Bojonegoro.

Dikawal petugas kejari, Syamsul Hadi bergegas menuju mobil tahanan. Sekitar pukul 14.30, Syamsul dibawa ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jalan Diponegoro. Penahanan Syamsul ini setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran audit internal 2015-2017.

Perkara ini diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar.  Selama menjalani pemeriksaan, tersangka didampingi pengacaranya Bayu Wibisono asal Jakarta. Pemeriksaan berlangsung sekitar 5 jam. “Ditahan karena sebentar lagi pensiun, khawatir akan menghambat proses hukum,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Achmad Fauzan.

Penahanan tahap pertama ini, tim jaksa penyidik memiliki waktu selama 20 hari. “Jika waktu itu (penahanan) nanti kurang, tentu akan diperpanjang lagi,” lanjutnya. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan. Meskipun sebelumnya, sebelum diperiksa oleh tim penyidik, tersangka mengaku sehat.

Baca Juga :  Belum Ada Mengajukan Keberatan

Menurut Fauzan, proses hukum menjerat Syamsul ini berjalan cukup panjang. Bahkan sudah berganti dari kepala kejari hingga kepala seksi (kasi) pidana khusus (pidsus) beberapa kali. Proses itu terpaksa dilalui karena untuk pembuktian, dan pihaknya harus mengantongi alat bukti yang kuat.

Sehingga, pihaknya meminta keterangan ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pejabat memahami regulasi tentang penggunaan dana audit. Pihaknya juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kerugian negara.

“Memang prosesnya panjang. Membutuhkan alat bukti dan beberapa saksi,” ujarnya tanpa menyebut alat bukti digunakan menjerat tersangka.

Sesuai hasil penyidikan, kata Fauzan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengemplang anggaran program audit internal inspektorat sejak 2015 hingga 2017. Sesuai audit BPK, tersangka diduga merugikan uang negara sekitar Rp 1,7 miliar.

Baca Juga :  Kue Keranjang Penanda Imlek Datang

Namun, anggaran tersebut tidak dinikmati sendiri. Sebaliknya, beberapa stafnya juga ikut menikmatinya. Namun, penyidik hanya menetapkan Syamsul sebagai tersangka tunggal. Alasannya, beberapa stafnya sudah mengembalikan ke kas daerah (kasda).

Khusus tersangka, ternyata tak mengembalikan uang negara yang dinikmatinya diduga untuk kepentingan pribadi. Sehingga, ditetapkan sebagai tersangka tunggal. “Staf yang lain ikut merasakan uang itu, tapi sudah dikembalikan. Tinggal tersangka yang tak mau mengembalikan,” ujarnya.

Tersangka, menurut Fauzan, diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, Bayu Wibisono penasihat hukum tersangka menyayangkan penahanan terhadap kliennya. Karena selama ini kliennya bersikap kooperatif. Namun, pihaknya juga belum memutuskan mengajukan penangguhan penahanan.

“Untuk penangguhan, kami akan konsultasi dulu dengan keluarganya,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/