alexametrics
28.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

APBDes Molor Berpotensi Penyelewengan

KOTA – Setiap tahun Inspektorat Lamongan menemukan desa yang molor dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat dan molornya kegiatan pembangunan. Kepala Inspektorat Lamongan Agus Suyanto mengungkapkan, pada tahun lalu (2017), dari 462 desa di Lamongan masih ada lebih dari 25 desa yang belum menetapkan APBDes. ‘’Bahkan hingga memasuki Februari 2018,’’ ungkapnya.

Menurut dia, desa yang belum tuntas penetapan APBDes-nya itu mendapat pengawasan lebih intensif. Karena berawal dari kemoloran penetapan APBDes, cenderung berdampak pada dugaan penyelewengan dana desa. ‘’Setiap tahun pasti ada yang molor,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Menurut Agus, kemoloran itu berdampak pada mepetnya waktu penyerapan APBDes.

Baca Juga :  Deg – degan di Atas 

Sebab anggaran yang seharusnya sudah bisa diserap di awal tahun, terpaksa belum bisa diserap karena APBDes belum disahkan. Dia melanjutkan, molornya penetapan APBDes itu membuat perencanaan penyusunan anggaran berpotensi kurang baik. Sehingga penyerapannya juga berpotensi asal-asalan dan terkadang menumpuk di akhir tahun.

‘’Molornya APBDes itu menyebabkan penyerapannya tidak maksimal dan bisa bermasalah,’’ terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Lamongan itu. Sementara itu, Ketua Papdesi Lamongan Sirman menilai, adanya desa yang molor dalam penetapan APBDes karena anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) setiap tahun berubah.

Sehingga harus menyesuaikan kepastian anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN tersebut. ‘’Kadang informasi kepastian besaran DD dan ADD itu baru diterima desa mendekati tutup tahun. Masalah itu yang kadang menjadi kendala penyusunan APBDes,’’ katanya terpisah.

Baca Juga :  Harus Siapkan Pengungkit Ekonomi Jembatan Kanor-Rengel

KOTA – Setiap tahun Inspektorat Lamongan menemukan desa yang molor dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat dan molornya kegiatan pembangunan. Kepala Inspektorat Lamongan Agus Suyanto mengungkapkan, pada tahun lalu (2017), dari 462 desa di Lamongan masih ada lebih dari 25 desa yang belum menetapkan APBDes. ‘’Bahkan hingga memasuki Februari 2018,’’ ungkapnya.

Menurut dia, desa yang belum tuntas penetapan APBDes-nya itu mendapat pengawasan lebih intensif. Karena berawal dari kemoloran penetapan APBDes, cenderung berdampak pada dugaan penyelewengan dana desa. ‘’Setiap tahun pasti ada yang molor,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Menurut Agus, kemoloran itu berdampak pada mepetnya waktu penyerapan APBDes.

Baca Juga :  Stunting Tersebar di 34 Desa di Blora

Sebab anggaran yang seharusnya sudah bisa diserap di awal tahun, terpaksa belum bisa diserap karena APBDes belum disahkan. Dia melanjutkan, molornya penetapan APBDes itu membuat perencanaan penyusunan anggaran berpotensi kurang baik. Sehingga penyerapannya juga berpotensi asal-asalan dan terkadang menumpuk di akhir tahun.

‘’Molornya APBDes itu menyebabkan penyerapannya tidak maksimal dan bisa bermasalah,’’ terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Lamongan itu. Sementara itu, Ketua Papdesi Lamongan Sirman menilai, adanya desa yang molor dalam penetapan APBDes karena anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) setiap tahun berubah.

Sehingga harus menyesuaikan kepastian anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN tersebut. ‘’Kadang informasi kepastian besaran DD dan ADD itu baru diterima desa mendekati tutup tahun. Masalah itu yang kadang menjadi kendala penyusunan APBDes,’’ katanya terpisah.

Baca Juga :  Baru 191 Desa di Bojonegoro Terima DD

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/