alexametrics
23.4 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Peserta Seleksi Perades Glagahan Wadul Dewan

- Advertisement -

BOJONEGORO – Belasan peserta seleksi perangkat desa (perades) Glagahan Kecamatan Sugihwaras mengadu ke Komisi A DPRD.

Mereka mengadukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi perades yang dilaksanakan 21 Februari lalu itu. Termasuk ada dugaan kecurangan pembuatan soal.

Pembuatan soal yang seharusnya dilakukan secara terbuka dengan diketahui oleh perwakilan peserta, tiba-tiba sudah langsung dibuat.

Peserta hanya disuruh memilih satu diantara dua paket soal. ‘’Seharusnya dibuat dengan disaksikan perwakilan dari peserta,’’ ujar Agus Budi Cahyono, salah satu peserta saat mengadu di DPRD.

- Advertisement -

Agus melanjutkan SK yang diberikan pada peserta oleh tertulis SK Kades Alasgung. Bukan SK Kades Glagahan. Menurutnya, itu menjadi perhatian serius peserta karena mereka mempermasalahkan itu sah dan tidaknya SK itu.

Baca Juga :  Industri Kain Tenun Berharap Pemasaran Normal

SK tidak, kata dia, ada tanda tangan dan stempel panitia seleksi perades.

Kejanggalan lain yakni tidak adanya tes bakat skolastik dalam 100 soal yang dikerjakan. Soal-soal yang diberikan hanya tes kemapuan dasar.

Padahal, dalam peraturan bupati (perbub) nomor 36 tahun 2017 disebutkan bahwa soalnya ada tes kemampuan dasar dan tes bakat skolastik.

‘’Saat kami tanya panitia mereka hanya diam tidak memberikan jawaban,’’ ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk membahasan masalah itu. Dalam waktu dekat, pihak desa juga akan diundang. ‘’Kami juga minta bukti tentang apa yang disampaikan tentang berbagai persoalan tadi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Proyek Trotoar Hindari Dampak Bisnis

Selain desa Glagahan, Pemkab dan Komisi A kemarin juga menggelar rapat mengenai masalah di Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem.

Yakni, fokus pada putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang hingga kini belum dilaksanakan Pemkab. Padahal, putusan sudah dikeluarkan sejak akhir tahun lalu.

BOJONEGORO – Belasan peserta seleksi perangkat desa (perades) Glagahan Kecamatan Sugihwaras mengadu ke Komisi A DPRD.

Mereka mengadukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi perades yang dilaksanakan 21 Februari lalu itu. Termasuk ada dugaan kecurangan pembuatan soal.

Pembuatan soal yang seharusnya dilakukan secara terbuka dengan diketahui oleh perwakilan peserta, tiba-tiba sudah langsung dibuat.

Peserta hanya disuruh memilih satu diantara dua paket soal. ‘’Seharusnya dibuat dengan disaksikan perwakilan dari peserta,’’ ujar Agus Budi Cahyono, salah satu peserta saat mengadu di DPRD.

- Advertisement -

Agus melanjutkan SK yang diberikan pada peserta oleh tertulis SK Kades Alasgung. Bukan SK Kades Glagahan. Menurutnya, itu menjadi perhatian serius peserta karena mereka mempermasalahkan itu sah dan tidaknya SK itu.

Baca Juga :  Berebut Kursi OPD Beranggaran Rp 1 Triliun

SK tidak, kata dia, ada tanda tangan dan stempel panitia seleksi perades.

Kejanggalan lain yakni tidak adanya tes bakat skolastik dalam 100 soal yang dikerjakan. Soal-soal yang diberikan hanya tes kemapuan dasar.

Padahal, dalam peraturan bupati (perbub) nomor 36 tahun 2017 disebutkan bahwa soalnya ada tes kemampuan dasar dan tes bakat skolastik.

‘’Saat kami tanya panitia mereka hanya diam tidak memberikan jawaban,’’ ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk membahasan masalah itu. Dalam waktu dekat, pihak desa juga akan diundang. ‘’Kami juga minta bukti tentang apa yang disampaikan tentang berbagai persoalan tadi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  PPDB Belum Dimulai, Madrasah Sudah Buka Jalur Khusus

Selain desa Glagahan, Pemkab dan Komisi A kemarin juga menggelar rapat mengenai masalah di Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem.

Yakni, fokus pada putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang hingga kini belum dilaksanakan Pemkab. Padahal, putusan sudah dikeluarkan sejak akhir tahun lalu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/