alexametrics
22.6 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Muncul Potensi Polemik Stan Permanen

KOTA – Rencana pembangunan stan PKL secara permanen di Alun – Alun Lamongan bakal memunculkan persoalan. Sebab, tidak semua PKL yang berjualan di trotoar alun-alun itu mendapatkan jatah stan food court permanen di alun – alun.Sesuai perencanaan, hanya ada 60 stan.

Padahal, pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan menyebutkan 80 PKL mendapatkan legalitas penempatan fasilitas umum tersebut.

‘’Jumlah PKL 80, sedangkan pembangunan stan food court hanya 60, hampir pasti ada yang tidak dapat jatah,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri, usai menggelar pertemuan dengan disperindag setempat kemarin (25/1).

Dia meminta izin penempatan PKL yang masih beroperasi di alun – alun ditinjau ulang. Alasannya, fasilitas umum tak boleh digunakan kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Ditantang Bojonegoro Selection¬†

Alun – alun harus dikembalikan fungsinya sebagai pusat hiburan dan kesenian warga Lamongan. Bukan untuk lokasi berjualan para PKL. Dia menyarankan lokasi PKL di luar alun – alun.

Sedangkan food court dikhusukan PKL yang sudah berkualitas.‘’Tahun lalu sudah dianggarkan untuk pembangunan lokasi PKL, namun saat ini masih sepi, butuh ketegasan pemkab,’’ ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa titik yang bisa digunakan PKL. Di antaranya, Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan Jalan  Laras – Liris Lamongan.

Sementara itu, Kepala Disperindag Lamongan M. Zamroni memastikan pembangunan alun – alun menjadi kewenangan dina perumahan dan pemukiman rakyat. Khusus PKL, menjadi kewenangannya.

Menurut dia, penempatan stan food court nanti diatur dengan regulasi yang bisa diterima semua pihak.

Baca Juga :  Angka Kematian Ibu di Lamongan Masuk Kategori Tinggi

‘’Tentang PKL ini memang masih dibahas agar tidak terjadi gejolak,’’ kata mantan camat Glagah tersebut. 

KOTA – Rencana pembangunan stan PKL secara permanen di Alun – Alun Lamongan bakal memunculkan persoalan. Sebab, tidak semua PKL yang berjualan di trotoar alun-alun itu mendapatkan jatah stan food court permanen di alun – alun.Sesuai perencanaan, hanya ada 60 stan.

Padahal, pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan menyebutkan 80 PKL mendapatkan legalitas penempatan fasilitas umum tersebut.

‘’Jumlah PKL 80, sedangkan pembangunan stan food court hanya 60, hampir pasti ada yang tidak dapat jatah,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri, usai menggelar pertemuan dengan disperindag setempat kemarin (25/1).

Dia meminta izin penempatan PKL yang masih beroperasi di alun – alun ditinjau ulang. Alasannya, fasilitas umum tak boleh digunakan kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Berusaha Enjoy Saja, Tidak Merasa Terbebani

Alun – alun harus dikembalikan fungsinya sebagai pusat hiburan dan kesenian warga Lamongan. Bukan untuk lokasi berjualan para PKL. Dia menyarankan lokasi PKL di luar alun – alun.

Sedangkan food court dikhusukan PKL yang sudah berkualitas.‘’Tahun lalu sudah dianggarkan untuk pembangunan lokasi PKL, namun saat ini masih sepi, butuh ketegasan pemkab,’’ ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa titik yang bisa digunakan PKL. Di antaranya, Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan Jalan  Laras – Liris Lamongan.

Sementara itu, Kepala Disperindag Lamongan M. Zamroni memastikan pembangunan alun – alun menjadi kewenangan dina perumahan dan pemukiman rakyat. Khusus PKL, menjadi kewenangannya.

Menurut dia, penempatan stan food court nanti diatur dengan regulasi yang bisa diterima semua pihak.

Baca Juga :  Pelayanan SKCK Dibatasi Wilayah

‘’Tentang PKL ini memang masih dibahas agar tidak terjadi gejolak,’’ kata mantan camat Glagah tersebut. 

Artikel Terkait

Most Read

Rusak Lagi

Ilmi Siap PTUN-kan Gubernur

Tiga Parpol Kawak Tak Penuhi Kuota

Artikel Terbaru


/