alexametrics
22.6 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Asuransi Pertanian Baru Terserap 30 Persen 

KOTA – Program asuransi pertanian kurang mendapat respon petani di Lamongan. Dari kuota 87.833 hektare (ha) tahun lalu (2017), hanya terserap 26.577 ha atau 30 persen. ‘’Baru 30 persen target asuransi pertanian yang terserap,’’ kata Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan, Hartiwi Sistri Utami Kamis (25/1).

Menurut dia, selama ini sosialisasi ke petani kurang. Sehingga petani masih belum mengerti manfaat asuransi pertanian. ‘’Melalui petugas lapangan, sosialisasi akan terus dilakukan. Supaya petani bisa mengantisipasi adanya serangan hama atau perubahan cuaca yang berdampak pada gagal panen,’’ terangnya. 

Dia menjelaskan, petani  terlambat dalam memahami manfaat asuransi. Mereka merasa belum membutuhkan program tersebut. Sehingga ketika bencana terjadi, petani tidak bisa melakukan tanam kembali, karena kehabisan modal akibat gagal panen. Jika petani sudah mendaftar asuransi, masalah kehabisan modal tanam bisa diantisipasi dengan mengajukan klaim. “Tidak ada perhitungan berapa lama petani sudah membayar premi. Asalkan sudah terdaftar, bisa mengajukan klaim,” terangnya. 

Baca Juga :  Latihan Peningkatan Kompetensi Pemadam Kebakaran

Menurut Tiwi, program asuransi merupakan tabungan jangka panjang. Manfaatnya diperoleh saat membutuhkan. Tapi kepedulian harus dilakukan sejak awal. Sebab ketika petani tidak mendaftarkan asuransi sejak awal, pemerintah tidak bisa membantu memberikan klaim. Jika terdaftar, petani secara cuma-cuma mendapatkan subsidi Rp 144 Ribu per hektare, dengan membayar premi asuransi Rp 36 Ribu per ha setiap musim. ‘’Sehingga petani akan mendapatkan klaim Rp 6 Juta per ha,’’ ungkapnya. 

Dia mengungkapkan, rendahnya penyerapan asuransi pertanian disebabkan pemahaman petani terhadap manfaat asuransi masih rendah. Penilaian terhadap pengelolaan dana asuransi yang buruk masih melekat pada masyarakat desa. Sehingga petugas asuransi pertanian kesulitan menyampaikan kepada petani. Tetapi ketika terjadi gagal panen, petani berharap ada subsidi pemerintah untuk mengatasinya. “Gagal panen bukan kesalahan pemerintah tapi alam. Pemerintah hanya mencarikan solusi,” tukasnya. 

Baca Juga :  Ironis, LPj BOS Molor Terus

Tiwi menambahkan, petani kerap salah mengartikan mekanisme asuransi pertanian. Klaim asuransi baru bisa dikeluarkan apabila terjadi gagal panen minimal 75 persen. Jika kegagalan di bawah 50 persen, klaim tidak bisa dikeluarkan. “Karena aturan tersebut sudah disepakati pemerintah dan pihak asuransi,” terangnya.

KOTA – Program asuransi pertanian kurang mendapat respon petani di Lamongan. Dari kuota 87.833 hektare (ha) tahun lalu (2017), hanya terserap 26.577 ha atau 30 persen. ‘’Baru 30 persen target asuransi pertanian yang terserap,’’ kata Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan, Hartiwi Sistri Utami Kamis (25/1).

Menurut dia, selama ini sosialisasi ke petani kurang. Sehingga petani masih belum mengerti manfaat asuransi pertanian. ‘’Melalui petugas lapangan, sosialisasi akan terus dilakukan. Supaya petani bisa mengantisipasi adanya serangan hama atau perubahan cuaca yang berdampak pada gagal panen,’’ terangnya. 

Dia menjelaskan, petani  terlambat dalam memahami manfaat asuransi. Mereka merasa belum membutuhkan program tersebut. Sehingga ketika bencana terjadi, petani tidak bisa melakukan tanam kembali, karena kehabisan modal akibat gagal panen. Jika petani sudah mendaftar asuransi, masalah kehabisan modal tanam bisa diantisipasi dengan mengajukan klaim. “Tidak ada perhitungan berapa lama petani sudah membayar premi. Asalkan sudah terdaftar, bisa mengajukan klaim,” terangnya. 

Baca Juga :  Latihan Peningkatan Kompetensi Pemadam Kebakaran

Menurut Tiwi, program asuransi merupakan tabungan jangka panjang. Manfaatnya diperoleh saat membutuhkan. Tapi kepedulian harus dilakukan sejak awal. Sebab ketika petani tidak mendaftarkan asuransi sejak awal, pemerintah tidak bisa membantu memberikan klaim. Jika terdaftar, petani secara cuma-cuma mendapatkan subsidi Rp 144 Ribu per hektare, dengan membayar premi asuransi Rp 36 Ribu per ha setiap musim. ‘’Sehingga petani akan mendapatkan klaim Rp 6 Juta per ha,’’ ungkapnya. 

Dia mengungkapkan, rendahnya penyerapan asuransi pertanian disebabkan pemahaman petani terhadap manfaat asuransi masih rendah. Penilaian terhadap pengelolaan dana asuransi yang buruk masih melekat pada masyarakat desa. Sehingga petugas asuransi pertanian kesulitan menyampaikan kepada petani. Tetapi ketika terjadi gagal panen, petani berharap ada subsidi pemerintah untuk mengatasinya. “Gagal panen bukan kesalahan pemerintah tapi alam. Pemerintah hanya mencarikan solusi,” tukasnya. 

Baca Juga :  Ironis, LPj BOS Molor Terus

Tiwi menambahkan, petani kerap salah mengartikan mekanisme asuransi pertanian. Klaim asuransi baru bisa dikeluarkan apabila terjadi gagal panen minimal 75 persen. Jika kegagalan di bawah 50 persen, klaim tidak bisa dikeluarkan. “Karena aturan tersebut sudah disepakati pemerintah dan pihak asuransi,” terangnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/