
RADAR BOJONEGORO.JAWAPOS.COM- Bojonegoro memiliki APBD terbesar nomor dua di Jawa Timur. Yakni, Rp 7,9 trilin. Besarnya APBD itu berasal dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas).
Namun, apakah APBD yang besar itu sudah bisa menyejahterakan rakyat Bojonegoro?
Dengan APBD yang besar Pemkab Bojonegoro memang sudah melakukan pembangunan dalam skala besar selama lima tahun terakhir. Jalan, jembatan, gedung, saluran air, dan berbagai saran publik lainnya sudah dibangun.
Hal itu mudah bagi Pemkab Bojonegoro karena anggarannya tersedia. Namun, untuk menuju masyarakat yang sejahtera masih butuh kerja keras yang lebih.
Pada 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro mencatat jumlah masyarakat miskin di Bojonegoro mencapai 147.333 jiwa. Jumlah itu sekitar 11 persen dari populasi Bojonegoro yang mencapai 1,3 juta jiwa. Artinya jumlah orang miskin di Bojonegoro masih banyak.
Kemiskinan memang menjadi topik serius dimana-mana. Semua pemimpin dearah berusaha agar masyarakatnya keluar dari kemiskinan. Namun, mengurangi angka kemiskinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat hingga daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Diantaranya, pemberian BPNT, BLT, PKH dan berbagai program lain yang dibiayai daerah.
Semua itu masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Padahal, program-program itu sudah menelan dana miliaran hingga triliunan rupiah.
Program-program itu bagus, tapi masih belum menyentuh akar pemasalahan.
Kemiskinan adalah kondisi di mana orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, kebutuhan itu perlu dibantu pihak lain.
Tidak tercukupinya kebutuhan itu disebabkan pendapatan yang minim. Bahkan, di kasus tertentu tanpa ada penghasilan alias pengangguran.
Maka, yang dibutuhkan orang miskin adalah mendapatkan penghasilan yang cukup.
Pada 2024 Dinperinaker Bojonegoro mencatat bahwa jumlah pengangguran di Bojonegoro mencapai 1.729 orang. Jumlah itu tentu terus naik karena lulusan sekolah hingga perguruan tinggi juga bertambah. Sementara daya serap tenaga kerja sangat terbatas.
Di sinilah peran pemerintah diperlukan. Pemerintah harus menggaet investor agar membuka pabrik di Bojonegoro. Pabrik-pabrik itu akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ini yang belum banyak dilakukan selama enam tahun terakhir.
Upah minimum kabupaten (UMK) Bojonegoro yang lebih rendah dibanding daerah tetangga seperti Tuban dan Lamongan bisa menjadi salah satu daya tarik.
Tentu tidak hanya itu faktor penentunya, investor juga butuh keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses perizinan. Juga memastikan keamanan dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dengan kekuatan APBD terbesar kedua di Jatim tentunya terbuka lebar bagi Pemkab Bojonegoro untuk membuat program pengentasan kemiskinan.
Maka, sudah saatnya Bojonegoro terbebas dari status miskin ekstrem. Mari wujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. (zim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

