alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Data Lama Berkurang 4 Ribu KPM 

LAMONGAN, Radar Lamongan – Jumlah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kementrian Sosial berkurang lagi 4 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, data awalnya ada 60 ribu KPM. Data itu kemudian dievaluasi tahap pertama dan berkurang menjadi 57 ribu KPM. 

Jika dikurangi lagi 4 ribu KPM, maka jumlah penerima regular terdata 53 ribu KPM. 

‘’Kita evaluasi terus komponennya supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ujar Koordinator PKH Kabupaten Lamongan, Dwi Hari Mulyono. 

Menurut dia, penghapusan jumlah penerima bantuan KPM ini dilakukan setelah pemutakhiran oleh tim PKH ke lapangan. 

Acuannya berbeda dengan penghapusan data kemiskinan yang dilakukan dinas. Data yang divalidasi pemkab tujuannya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Semua bantuan kemiskinan atau prasejahtera dari pemkab mengacu pada data tersebut. 

Baca Juga :  Usai Jual Tanah, Uang Dirampok

Sementara data penerima PKH dilakukan pemutakhiran setiap bulan.  Sehingga ada data dihapus dan ditambahkan. Dia mencontohkan setelah dievaluasi penerima regular hanya 53 ribu KPM. Karena ada pemutakhiran langsung di masyarakat, maka kembali ditemukan data penerima baru 1.080 KPM. Sehingga totalnya ada sekitar 54 ribu KPM yang bisa mencairkan dana tersebut akhir tahun ini. 

Besaran bantuan, menurut Hari, disesuaikan komponen, tidak lagi flat. Dia mencontohkan bantuan komponen setiap jiwa ibu hamil Rp 2,4 juta. Anak usia dini Rp 2,4 juta, siswa SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta. Sedangkan disabilitas berat Rp 2,4 juta dan lanjut usia (lansia) Rp 2,4 juta. Pencairan dana bantuan setahun itu dilakukan per triwulan. 

Baca Juga :  Pelantikan Perangkat Tak Dipungut Biaya 

“PKH akses diberikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pulau terluar, besarannya Rp 1 juta per keluarga per tahun,” tuturnya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Jumlah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kementrian Sosial berkurang lagi 4 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, data awalnya ada 60 ribu KPM. Data itu kemudian dievaluasi tahap pertama dan berkurang menjadi 57 ribu KPM. 

Jika dikurangi lagi 4 ribu KPM, maka jumlah penerima regular terdata 53 ribu KPM. 

‘’Kita evaluasi terus komponennya supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ujar Koordinator PKH Kabupaten Lamongan, Dwi Hari Mulyono. 

Menurut dia, penghapusan jumlah penerima bantuan KPM ini dilakukan setelah pemutakhiran oleh tim PKH ke lapangan. 

Acuannya berbeda dengan penghapusan data kemiskinan yang dilakukan dinas. Data yang divalidasi pemkab tujuannya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Semua bantuan kemiskinan atau prasejahtera dari pemkab mengacu pada data tersebut. 

Baca Juga :  DPRD Ingatkan Pemdes Agar Proaktif

Sementara data penerima PKH dilakukan pemutakhiran setiap bulan.  Sehingga ada data dihapus dan ditambahkan. Dia mencontohkan setelah dievaluasi penerima regular hanya 53 ribu KPM. Karena ada pemutakhiran langsung di masyarakat, maka kembali ditemukan data penerima baru 1.080 KPM. Sehingga totalnya ada sekitar 54 ribu KPM yang bisa mencairkan dana tersebut akhir tahun ini. 

Besaran bantuan, menurut Hari, disesuaikan komponen, tidak lagi flat. Dia mencontohkan bantuan komponen setiap jiwa ibu hamil Rp 2,4 juta. Anak usia dini Rp 2,4 juta, siswa SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta. Sedangkan disabilitas berat Rp 2,4 juta dan lanjut usia (lansia) Rp 2,4 juta. Pencairan dana bantuan setahun itu dilakukan per triwulan. 

Baca Juga :  Ujian Kelas 12 Dikelola Sekolah atau Disdik?

“PKH akses diberikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pulau terluar, besarannya Rp 1 juta per keluarga per tahun,” tuturnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/