alexametrics
27.3 C
Bojonegoro
Saturday, May 28, 2022

Sally: Ramah Anak Saja Belum, Kok Disebut Layak Anak

BOJONEGORO – Piagam kabupaten layak anak (KLA) yang diperoleh Bojonegoro tiap tahun belum patut diapresiasi.  Faktanya Bojonegoro hingga sekarang saja belum ramah anak kok bisa-bisanya disebut layak anak. “Jangan ngomong layak dulu. Harus kita fokuskan apa yang sudah bisa diciptakan agar bisa ramah anak,” tegas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro terkait Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2018.

Sally menyebutkan bukti, beberapa hari lalu ada bocah kelas 5 SD disetubuhi oleh dua orang sekaligus.  Bahkan, informasinya ada iktikad perdamaian terhadap kasus tersebut. “Hal ini tentunya menjadi highlight point saya di Hari Anak Nasional, seharusnya ini menjadi semangat untuk menekan bersama-sama,” ujarnya.

Masih banyak ditemukan, masyarakat justru memupuk atau melanggengkan kasus-kasus kekerasan pada anak. Padahal, nasib korban kekerasan itu pasti memiliki trauma mendalam. “Itu yang ketahuan hanya satu dua, saya yakin di luar sana banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang berakhir perdamaian,” katanya. 

Tindakan seperti itu tentu akan membuat para pelaku kekerasan pada anak menyepelekan dan bisa mengulanginya kembali. Setidaknya, Pemkab Bojonegoro bisa menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak-anak di Bojonegoro.

Toh, selama ini di Bojonegoro tidak punya rumah aman dan jumlah psikolog tidak terlalu banyak. “Jangan sampai ada yang bertentangan dengan semangat kita menggalakkan penghapusan kekerasan pada anak, semuanya dari tingkat bawah hingga eksekutif harus memiliki semangat tersebut,” tuturnya.

Sejak tahun lalu, Komisi C DPRD Bojonegoro juga belum menuntaskan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro. Dia menilai dan mengakui bahwa perda tersebut molor, tetapi tetap akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. “Sekarang tinggal penjadwalan rapat pembahasan draf naskah. Kemungkinan bulan depan dibahas di level pansus,” ujarnya.

Baca Juga :  Harga Tembakau Mulai Menurun

Draf rancangan perda tersebut menurut Sally, sesuai dengan kebutuhan dan studi kasus terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Perundang-undangan yang sudah ada dinilai oleh DPRD Bojonegoro masih banyak yang tidak sesuai jika diterapkan sesuai kondisi daerah.

Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa terminimalisir dengan adanya bimbingan konseling bagi pelaku juga korban. “Sehingga dengan adanya perda tersebut sesuai dengan kebutuhan kasus di Bojonegoro dan mampu menjawab kebutuhan anak-anak di Bojonegoro,” jelas politisi asal Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bojonegoro Niko Fatkuria, berpendapat bahwa pihak Pemkab Bojonegoro masih kurang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak ke desa-desa.

Sehingga, idealnya dibentuk forum anak desa untuk mewadahi aspirasi dan kreasi anak-anak. Adapun terkait kasus anak yang masih banyak terjadi juga dibutuhkannya kader-kader serta pelaporan kekerasan anak dari tingkat terkecil di desa. “Sehingga anak-anak Bojonegoro dari tingkat desa hingga kota bisa terlindungi oleh lingkungannya,” kata pria asal Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander itu. 

Dia pun memberi masukan kepada Pemkab Bojonegoro bahwa perlunya peningkatan cakupan akta kelahiran anak sebagai hak anak atas identitas diri dan perlindungan. Kemudian, perlunya ada kegiatan seni budaya dan permainan tradisional untuk melawan kecanduan gadget.

“Selain itu, pun harus ada peran orang tua yang mendampingi secara ekstra, setidaknya kasih sayang yang cukup bagi anak,” ujarnya. Salah satunya perlu digalakkan ialah gerakan belajar bersama orang tua pukul 18.00 – 20.00 agar tercipta generasi yang berprestasi.

Baca Juga :  Bupati Arief Ajak Budayakan Hidup Sehat

Menurut dia, hak anak terpenting adalah hak mendapat pendidikan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta perlindungan atas kekerasan atau bullying, baik di media sosial atau di lingkungan anak tersebut.

“Kami pun akan terus fokus mengawal setidaknya di tiga bidang, di antaranya pendampingan anak berhadapan hukum (baik pelaku atau korban kekerasan), kegiatan parenting dan sosialisasi pendidikan ramah anak, lalu yang terakhir mendukung kegiatan seni, budaya, dan olahraga untuk anak-anak,” pungkasnya. 

Ketua Korpri Cabang Bojonegoro Linda Estri Liyanawati mengatakan, pada momentum Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini justru Bojonegoro ada kasus memalukan. Sebab, di bulan sama dengan peringatan HAN, Bojonegoro terjadi pencabulan anak di bawah umur. Ini sangat buruk. Dan tentu saja, menunjukkan perhatian pada anak masih kurang. 

Pemerintah, kata Linda, seharusnya segera melakukan evaluasi terkait sistem pengawasan anak. Setidaknya, mampu memberi pemahaman pada orang tua agar memberi pengawasan dan perhatian pada anak. Selain itu, para pelaku kekerasan dan pencabulan anak juga harus dihukum maksimal. 

Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pelecehan dan pencabulan anak harus dihukum maksimal. Pemerintah harus mampu memunculkan efek jera pada pelaku. Sehingga, insiden tidak terulang. Kasus-kasus pelecehan, kata dia, jika tidak dihukum maksimal bakal terulang.

BOJONEGORO – Piagam kabupaten layak anak (KLA) yang diperoleh Bojonegoro tiap tahun belum patut diapresiasi.  Faktanya Bojonegoro hingga sekarang saja belum ramah anak kok bisa-bisanya disebut layak anak. “Jangan ngomong layak dulu. Harus kita fokuskan apa yang sudah bisa diciptakan agar bisa ramah anak,” tegas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro terkait Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2018.

Sally menyebutkan bukti, beberapa hari lalu ada bocah kelas 5 SD disetubuhi oleh dua orang sekaligus.  Bahkan, informasinya ada iktikad perdamaian terhadap kasus tersebut. “Hal ini tentunya menjadi highlight point saya di Hari Anak Nasional, seharusnya ini menjadi semangat untuk menekan bersama-sama,” ujarnya.

Masih banyak ditemukan, masyarakat justru memupuk atau melanggengkan kasus-kasus kekerasan pada anak. Padahal, nasib korban kekerasan itu pasti memiliki trauma mendalam. “Itu yang ketahuan hanya satu dua, saya yakin di luar sana banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang berakhir perdamaian,” katanya. 

Tindakan seperti itu tentu akan membuat para pelaku kekerasan pada anak menyepelekan dan bisa mengulanginya kembali. Setidaknya, Pemkab Bojonegoro bisa menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak-anak di Bojonegoro.

Toh, selama ini di Bojonegoro tidak punya rumah aman dan jumlah psikolog tidak terlalu banyak. “Jangan sampai ada yang bertentangan dengan semangat kita menggalakkan penghapusan kekerasan pada anak, semuanya dari tingkat bawah hingga eksekutif harus memiliki semangat tersebut,” tuturnya.

Sejak tahun lalu, Komisi C DPRD Bojonegoro juga belum menuntaskan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro. Dia menilai dan mengakui bahwa perda tersebut molor, tetapi tetap akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. “Sekarang tinggal penjadwalan rapat pembahasan draf naskah. Kemungkinan bulan depan dibahas di level pansus,” ujarnya.

Baca Juga :  Harga Tembakau Mulai Menurun

Draf rancangan perda tersebut menurut Sally, sesuai dengan kebutuhan dan studi kasus terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Perundang-undangan yang sudah ada dinilai oleh DPRD Bojonegoro masih banyak yang tidak sesuai jika diterapkan sesuai kondisi daerah.

Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa terminimalisir dengan adanya bimbingan konseling bagi pelaku juga korban. “Sehingga dengan adanya perda tersebut sesuai dengan kebutuhan kasus di Bojonegoro dan mampu menjawab kebutuhan anak-anak di Bojonegoro,” jelas politisi asal Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bojonegoro Niko Fatkuria, berpendapat bahwa pihak Pemkab Bojonegoro masih kurang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak ke desa-desa.

Sehingga, idealnya dibentuk forum anak desa untuk mewadahi aspirasi dan kreasi anak-anak. Adapun terkait kasus anak yang masih banyak terjadi juga dibutuhkannya kader-kader serta pelaporan kekerasan anak dari tingkat terkecil di desa. “Sehingga anak-anak Bojonegoro dari tingkat desa hingga kota bisa terlindungi oleh lingkungannya,” kata pria asal Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander itu. 

Dia pun memberi masukan kepada Pemkab Bojonegoro bahwa perlunya peningkatan cakupan akta kelahiran anak sebagai hak anak atas identitas diri dan perlindungan. Kemudian, perlunya ada kegiatan seni budaya dan permainan tradisional untuk melawan kecanduan gadget.

“Selain itu, pun harus ada peran orang tua yang mendampingi secara ekstra, setidaknya kasih sayang yang cukup bagi anak,” ujarnya. Salah satunya perlu digalakkan ialah gerakan belajar bersama orang tua pukul 18.00 – 20.00 agar tercipta generasi yang berprestasi.

Baca Juga :  3.905 Guru SMA SMK Menanti Vaksinasi

Menurut dia, hak anak terpenting adalah hak mendapat pendidikan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta perlindungan atas kekerasan atau bullying, baik di media sosial atau di lingkungan anak tersebut.

“Kami pun akan terus fokus mengawal setidaknya di tiga bidang, di antaranya pendampingan anak berhadapan hukum (baik pelaku atau korban kekerasan), kegiatan parenting dan sosialisasi pendidikan ramah anak, lalu yang terakhir mendukung kegiatan seni, budaya, dan olahraga untuk anak-anak,” pungkasnya. 

Ketua Korpri Cabang Bojonegoro Linda Estri Liyanawati mengatakan, pada momentum Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini justru Bojonegoro ada kasus memalukan. Sebab, di bulan sama dengan peringatan HAN, Bojonegoro terjadi pencabulan anak di bawah umur. Ini sangat buruk. Dan tentu saja, menunjukkan perhatian pada anak masih kurang. 

Pemerintah, kata Linda, seharusnya segera melakukan evaluasi terkait sistem pengawasan anak. Setidaknya, mampu memberi pemahaman pada orang tua agar memberi pengawasan dan perhatian pada anak. Selain itu, para pelaku kekerasan dan pencabulan anak juga harus dihukum maksimal. 

Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pelecehan dan pencabulan anak harus dihukum maksimal. Pemerintah harus mampu memunculkan efek jera pada pelaku. Sehingga, insiden tidak terulang. Kasus-kasus pelecehan, kata dia, jika tidak dihukum maksimal bakal terulang.

Artikel Terkait

Most Read

Mayat Wanita Tua Mengapung di Sungai

Besok, Puncak Awarding Tryout

Jabatan Nur Sujito Segera Berakhir

Artikel Terbaru


/