alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Petakan Guru DPK

KOTA – Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jatim di Lamongan memetakan guru PNS Diperbantukan (DPK) di swasta. Kepala Cabdin Pendidikan Provinsi Jatim di Lamongan, Sri Yuliasih, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemendikbud tak ingin ada penumpukan guru PNS di salah satu sekolah. Mereka harus disebar ke sekolah yang ada di zonanya.

‘’Pemetaan DPK tahap 1 sudah kita lakukan,’’ ujar Yuli saat dikonfirmasi via ponsel.

Dia menjelaskan, jumlah guru PNS Se-Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Lamongan terdata 1.018 orang. Dari jumlah itu, 899 guru mengajar di 13 SMA negeri dan 6 SMK negeri Se-Kabupaten Lamongan. Sisanya, 119 guru, statusnya DPK di swasta. Selain itu, terdata 222 guru tidak tetap.

Baca Juga :  Sumbangan Dana Kampanye Untuk Paslon Dibatasi

‘’Lamongan masih ada seratus lebih PNS guru di sekolah swasta. Kita lakukan pelan-pelan, karena banyak pertimbangannya,’’ ujar Yuli. 

Dia menilai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan rotasi dengan pemerataan guru per zona bagi sekolah negeri masih berupa wacana.

‘’Kita sudah mendapatkan informasi terkait itu. Masih berupa wacana dan belum ada Pergubnya,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (24/6).

Yuli menambahkan, dengan adanya PPDB zonasi, semuanya harus ditata. Termasuk sarana prasarana (sarpras) semua sekolah harus dipenuhi. Serta, gurunya harus dievaluasi dan dirotasi. ‘’Supaya tidak ada ketimpangan sekolah kota dan sekolah pinggiran,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, PPDB sistem zonasi sempat menimbulkan persoalan di sejumlah daerah.  Mendikbud kemudian melayangkan surat edaran nomor 3 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru.

Baca Juga :  Dahlan Iskan: Jangan Manjakan Pelaku Usaha

SE itu perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2019, ke Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Yuli menjelaskan, jalur yang diterapkan mekanismenya 20 persen dari mitra warga di offline, 50 persen zonasi online, 20 persen zonasi berdasarkan nilai ujian nasional (UN), 5 persen pindah tugas dan jalur prestasi online.

‘’Tida berpengaruh dengan adanya perubahan itu. Karena di Jatim sudah diterapkan jalur prestasi 5 persen offline dan 20 persen online,’’ klaimnya.

KOTA – Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jatim di Lamongan memetakan guru PNS Diperbantukan (DPK) di swasta. Kepala Cabdin Pendidikan Provinsi Jatim di Lamongan, Sri Yuliasih, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemendikbud tak ingin ada penumpukan guru PNS di salah satu sekolah. Mereka harus disebar ke sekolah yang ada di zonanya.

‘’Pemetaan DPK tahap 1 sudah kita lakukan,’’ ujar Yuli saat dikonfirmasi via ponsel.

Dia menjelaskan, jumlah guru PNS Se-Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Lamongan terdata 1.018 orang. Dari jumlah itu, 899 guru mengajar di 13 SMA negeri dan 6 SMK negeri Se-Kabupaten Lamongan. Sisanya, 119 guru, statusnya DPK di swasta. Selain itu, terdata 222 guru tidak tetap.

Baca Juga :  Gadis ini Tak Sengaja Terjun ke Dunia MUA

‘’Lamongan masih ada seratus lebih PNS guru di sekolah swasta. Kita lakukan pelan-pelan, karena banyak pertimbangannya,’’ ujar Yuli. 

Dia menilai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan rotasi dengan pemerataan guru per zona bagi sekolah negeri masih berupa wacana.

‘’Kita sudah mendapatkan informasi terkait itu. Masih berupa wacana dan belum ada Pergubnya,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (24/6).

Yuli menambahkan, dengan adanya PPDB zonasi, semuanya harus ditata. Termasuk sarana prasarana (sarpras) semua sekolah harus dipenuhi. Serta, gurunya harus dievaluasi dan dirotasi. ‘’Supaya tidak ada ketimpangan sekolah kota dan sekolah pinggiran,’’ imbuhnya.

Seperti diberitakan, PPDB sistem zonasi sempat menimbulkan persoalan di sejumlah daerah.  Mendikbud kemudian melayangkan surat edaran nomor 3 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru.

Baca Juga :  Dibuat Bahan The, Tak Boleh Kena Sinar Matahari

SE itu perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2019, ke Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Yuli menjelaskan, jalur yang diterapkan mekanismenya 20 persen dari mitra warga di offline, 50 persen zonasi online, 20 persen zonasi berdasarkan nilai ujian nasional (UN), 5 persen pindah tugas dan jalur prestasi online.

‘’Tida berpengaruh dengan adanya perubahan itu. Karena di Jatim sudah diterapkan jalur prestasi 5 persen offline dan 20 persen online,’’ klaimnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/