alexametrics
24 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Perlu Intervensi Pemerintah Kontrol HPP Gabah

Radar Bojonegoro – Anjloknya harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) membuat petani memilih menyimpan gabah. Memilih tak menjual gabah. Sisa musim hujan saat ini tak menggiurkan petani menanam padi. Harga gabah anjlok tentu diperlukan intervensi pemerintah agar pembelian sesuai HPP.

Puguh Prianggoro salah satu petani di Kecamatan Gayam mengatakan, petani saat ini kesulitan menjual gabah. Harganya jatuh sekitar Rp 3.000 per kilogram (kg). Padahal, biasanya mencapai Rp 4.000. “Seperti sulapan, hasil panen bagus tapi harganya justru turun,” katanya kemarin (24/3).

Akibat harga anjlok, Puguh memilih membawa pulang dan menyimpan gabah di rumah. Rencananya akan dijual dalam bentuk beras meski harus menambah biaya penggilingan. “Akan dijual beras agar mengangkat harga,” ujar dia.

Sementara ini sisa musim hujan saat ini, Puguh dan petani lainnya memilih tidak menanam padi. Sebaliknya menanam kedelai, kacang, maupun semangka. Setalah tiga bulan berikutnya akan menanam padi kembali. “Ada yang menanam semangka, namun setelah puasa baru panen,” ujar petani berusia 26 tahun ini.

Baca Juga :  Lukis Kayu di Entong, Bentuk Karikatur hingga Bergaya Western

Puguh meminta pemerinatah tak tutup mata dengan anjloknya harga gabah. Padahal, harga pupuk mahal, tapi ketika panen justru harga gabah turun. Harusnya harga dinaikkan. “Masih ada satu petak sawah belum dipanen,” ujar petani muda ini.

Puryaji petani lainnya di Kecamatan Ngasem mengatakan, di daerah masih terdapat petani menanam padi. Namun, ada yang menanam jagung. Musim tanam padi di Kecamatan Ngasem berpatokan pada ketersediaan air. “Meski harga rendah namun masih ada air tetap tanam,” ungkapnya.

Pur sapaanya meminta pemerintah mengontrol harga gabah. Sehingga masa tanam kedua harga kembali normal dan terjual dengan harga lebih tinggi. Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan, perlu intervensi pemerintah agar gabah dibeli sesuai HPP. Sebab yang menentukan HPP adalah pemerintah, sehingga memiliki kewenangan.

Baca Juga :  Rokok Naik? Bea Cukai Pastikan Belum Ada Informasi Resmi

Harga gabah rendah sudah terjadi lama. Dan kini mulai meningkat. Namun nilai tukat petani (NTP) tetap turun karena pendapatan petani juga menurun. Terkait BUMDes yang bergerak di bidang agribisnis, Sigit menjelaskan modal BUMDes masih minim. Hanya Rp 100 juta. Sehingga tidak mampu berdampak besar. Hanya mampu menyerap sedikit gabah dari petani. “Hibah untuk BUMDes hanya Rp 100 juta. Mungkin hanya bisa menyerap beberapa hektar gabah dari poktan,” jelasnya. (irv)

Radar Bojonegoro – Anjloknya harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) membuat petani memilih menyimpan gabah. Memilih tak menjual gabah. Sisa musim hujan saat ini tak menggiurkan petani menanam padi. Harga gabah anjlok tentu diperlukan intervensi pemerintah agar pembelian sesuai HPP.

Puguh Prianggoro salah satu petani di Kecamatan Gayam mengatakan, petani saat ini kesulitan menjual gabah. Harganya jatuh sekitar Rp 3.000 per kilogram (kg). Padahal, biasanya mencapai Rp 4.000. “Seperti sulapan, hasil panen bagus tapi harganya justru turun,” katanya kemarin (24/3).

Akibat harga anjlok, Puguh memilih membawa pulang dan menyimpan gabah di rumah. Rencananya akan dijual dalam bentuk beras meski harus menambah biaya penggilingan. “Akan dijual beras agar mengangkat harga,” ujar dia.

Sementara ini sisa musim hujan saat ini, Puguh dan petani lainnya memilih tidak menanam padi. Sebaliknya menanam kedelai, kacang, maupun semangka. Setalah tiga bulan berikutnya akan menanam padi kembali. “Ada yang menanam semangka, namun setelah puasa baru panen,” ujar petani berusia 26 tahun ini.

Baca Juga :  Ganti Pohon Jenis Peneduh

Puguh meminta pemerinatah tak tutup mata dengan anjloknya harga gabah. Padahal, harga pupuk mahal, tapi ketika panen justru harga gabah turun. Harusnya harga dinaikkan. “Masih ada satu petak sawah belum dipanen,” ujar petani muda ini.

Puryaji petani lainnya di Kecamatan Ngasem mengatakan, di daerah masih terdapat petani menanam padi. Namun, ada yang menanam jagung. Musim tanam padi di Kecamatan Ngasem berpatokan pada ketersediaan air. “Meski harga rendah namun masih ada air tetap tanam,” ungkapnya.

Pur sapaanya meminta pemerintah mengontrol harga gabah. Sehingga masa tanam kedua harga kembali normal dan terjual dengan harga lebih tinggi. Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan, perlu intervensi pemerintah agar gabah dibeli sesuai HPP. Sebab yang menentukan HPP adalah pemerintah, sehingga memiliki kewenangan.

Baca Juga :  Kasus HIV Lamongan Terbanyak di Kecamatan Turi

Harga gabah rendah sudah terjadi lama. Dan kini mulai meningkat. Namun nilai tukat petani (NTP) tetap turun karena pendapatan petani juga menurun. Terkait BUMDes yang bergerak di bidang agribisnis, Sigit menjelaskan modal BUMDes masih minim. Hanya Rp 100 juta. Sehingga tidak mampu berdampak besar. Hanya mampu menyerap sedikit gabah dari petani. “Hibah untuk BUMDes hanya Rp 100 juta. Mungkin hanya bisa menyerap beberapa hektar gabah dari poktan,” jelasnya. (irv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/