alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Pembahasan Raperda Hiburan Deadlock

Radar Bojonegoro – Rencana kalangan DPRD mengusung rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan hiburan sedikit berliku. Pemkab Bojonegoro menilai raperda itu hampir sama dengan Perda Kepariwisataan. Yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016. Hal itu membuat pembahasan di panitia khusus (pansus) DPRD berjalan cukup alot.

Belum ada titik temu atau deadlock pembahasan ini sehingga harus dilakukan pembahasan ulang. Berdasar draf raperda tersebut, ada 12 ruang lingkup hiburan. Termasuk spesifik terkait hiburan malam dan karaoke.

Meliputi gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, karaoke, taman rekreasi, wisata olahraga minat khusus, wisata petualangan alam, pameran, jasa promotor, usaha hiburan dan rekreasi lainnya sesuai ketentuan.

Ketua Pansus Raperda Penyelengaraan Hiburan DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menjelaskan, pembahasan raperda itu cukup panjang. Bahkan, sampai terjadi debat kusir di antara anggota pansus dan dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar).

Baca Juga :  Sibuk Kerja, Jenguk Ibu Tetap jadi Prioritas

Alasan disbudpar, menurut Supriyanto, menilai raperda itu hampir sama dengan perda kepariwisataan. ‘’Beberapa pasal dinilai sudah ada di perda lama,’’ ujar politikus Golkar itu.

Namun, lanjut dia, pihaknya meminta agar disbudpar memaparkan pasal-pasal yang dinilai sama. Sehingga, bisa dilakukan koreksi. Karena itu, pembahasan pansus raperda itu harus dilakukan lagi. ‘’Tadi deadlock karena belum ada titik temu,’’ ujar Sekretaris Fraksi Golkar itu.

Menurut Supriyanto, disbudpar mengusulkan agar Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan itu diubah. Yakni, ditambahkan sejumlah poin di raperda baru itu. Sehingga, tidak perlu menyusun raperda baru.

Namun, DPRD belum menerima usulan itu. Raperda penyelengaraan hiburan itu akan secara spesifik mengatur tentang hiburan. ‘’Tempat hiburan seperti karaoke kan selama ini banyak. Baik di kota maupun di desa. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Buruh Turun Jalan Tuntut Pemenuhan Haknya

Kepala Disbudpar Budiyanto mengatakan bahwa pembahasan raperda penyelengaraan hiburan itu memang belum selesai. Pembahasan akan dilanjutkan lagi karena ada sejumlah hal yang belum selesai dibahas. ‘’Ada meteri perlu dilengkapi,’’ jelasnya.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Dheny Ike Kirmayanti menambahkan, raperda usulan DPRD itu memang hampir sama dengan raperda kepariwisataan. Terutama terkait sanksi-sanksinya. Sehingga, pembahasan terkait raperda itu belum bisa tuntas.

‘’Sejumlah pasal ada yang sama. Kami kira sudah terwadahi di perda kepariwisaraan,’’ jelasnya. Dia melanjutkan, awalnya pihaknya mengira raperda itu secara spesifik mengatur tentang hiburan dan pelaku hiburan. Namun, setelah dibahas drafnya mengatur hiburan secara global. Padahal, sebagian sudah ada di perda kepariwisataan. ‘’Memang ada yang lebih detail di raperda baru itu. Terutama tentang usaha karaoke,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Rencana kalangan DPRD mengusung rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan hiburan sedikit berliku. Pemkab Bojonegoro menilai raperda itu hampir sama dengan Perda Kepariwisataan. Yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016. Hal itu membuat pembahasan di panitia khusus (pansus) DPRD berjalan cukup alot.

Belum ada titik temu atau deadlock pembahasan ini sehingga harus dilakukan pembahasan ulang. Berdasar draf raperda tersebut, ada 12 ruang lingkup hiburan. Termasuk spesifik terkait hiburan malam dan karaoke.

Meliputi gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, karaoke, taman rekreasi, wisata olahraga minat khusus, wisata petualangan alam, pameran, jasa promotor, usaha hiburan dan rekreasi lainnya sesuai ketentuan.

Ketua Pansus Raperda Penyelengaraan Hiburan DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menjelaskan, pembahasan raperda itu cukup panjang. Bahkan, sampai terjadi debat kusir di antara anggota pansus dan dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar).

Baca Juga :  Prestasi Unirow Semakin Melejit : Unirow Mewisuda 1.409 Mahasiswa 

Alasan disbudpar, menurut Supriyanto, menilai raperda itu hampir sama dengan perda kepariwisataan. ‘’Beberapa pasal dinilai sudah ada di perda lama,’’ ujar politikus Golkar itu.

Namun, lanjut dia, pihaknya meminta agar disbudpar memaparkan pasal-pasal yang dinilai sama. Sehingga, bisa dilakukan koreksi. Karena itu, pembahasan pansus raperda itu harus dilakukan lagi. ‘’Tadi deadlock karena belum ada titik temu,’’ ujar Sekretaris Fraksi Golkar itu.

Menurut Supriyanto, disbudpar mengusulkan agar Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan itu diubah. Yakni, ditambahkan sejumlah poin di raperda baru itu. Sehingga, tidak perlu menyusun raperda baru.

Namun, DPRD belum menerima usulan itu. Raperda penyelengaraan hiburan itu akan secara spesifik mengatur tentang hiburan. ‘’Tempat hiburan seperti karaoke kan selama ini banyak. Baik di kota maupun di desa. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Terminal Jargas di Tengah Kota, DPRD Mengaku Tak Paham

Kepala Disbudpar Budiyanto mengatakan bahwa pembahasan raperda penyelengaraan hiburan itu memang belum selesai. Pembahasan akan dilanjutkan lagi karena ada sejumlah hal yang belum selesai dibahas. ‘’Ada meteri perlu dilengkapi,’’ jelasnya.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Dheny Ike Kirmayanti menambahkan, raperda usulan DPRD itu memang hampir sama dengan raperda kepariwisataan. Terutama terkait sanksi-sanksinya. Sehingga, pembahasan terkait raperda itu belum bisa tuntas.

‘’Sejumlah pasal ada yang sama. Kami kira sudah terwadahi di perda kepariwisaraan,’’ jelasnya. Dia melanjutkan, awalnya pihaknya mengira raperda itu secara spesifik mengatur tentang hiburan dan pelaku hiburan. Namun, setelah dibahas drafnya mengatur hiburan secara global. Padahal, sebagian sudah ada di perda kepariwisataan. ‘’Memang ada yang lebih detail di raperda baru itu. Terutama tentang usaha karaoke,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/