alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

DPRD Gelar Paripurna Pengesahan Perda RPJMD

BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 pada Sabtu (23/2). 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sigit Kushariyanto itu dihadiri oleh Bupati Anna Mu’awanah, Wakil Bupati Budi Irawanto, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. 

Rapat awali dengan laporan setiap panitia khusus (pansus) RPJMD. Penyampaian laporan dilakukan oleh masing-masing juru bicara pansus. Mulai pansus 1 sampai pansus 4. Dalam laporannya, masing-masing pansus menyampaikan hasil pembahasan RPJMD dengan sejumlah OPD yang telah selesai dilaksanakan sebelumnya. 

Semua pansus merekomendasikan agar raperda RPJMD itu disahkan menjadi perda RPJMD. Pimpinan rapat kemudian mengesahkan raperda RPJMD itu menjadi perda. Pengesahan dilakukan berdasarkan persetujuan anggota DPRD.

Baca Juga :  Mulai Dipisah, Latihan Bumi Wali FC-Persatu

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang  harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. 

Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah. Dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Baca Juga :  Menurut Gadis ini Jadi Jurnalis itu Menantang

BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 pada Sabtu (23/2). 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sigit Kushariyanto itu dihadiri oleh Bupati Anna Mu’awanah, Wakil Bupati Budi Irawanto, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. 

Rapat awali dengan laporan setiap panitia khusus (pansus) RPJMD. Penyampaian laporan dilakukan oleh masing-masing juru bicara pansus. Mulai pansus 1 sampai pansus 4. Dalam laporannya, masing-masing pansus menyampaikan hasil pembahasan RPJMD dengan sejumlah OPD yang telah selesai dilaksanakan sebelumnya. 

Semua pansus merekomendasikan agar raperda RPJMD itu disahkan menjadi perda RPJMD. Pimpinan rapat kemudian mengesahkan raperda RPJMD itu menjadi perda. Pengesahan dilakukan berdasarkan persetujuan anggota DPRD.

Baca Juga :  Trauma, Keluarga Tolak Pelaku Pembunuhan Ibu Kandung Pulang  

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang  harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. 

Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah. Dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Baca Juga :  Pendapatan Menggiurkan, tapi Tetap Rentan dan Berisiko

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/