alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Taksi Online Perlu Regulasi 

LAMONGAN – Peraturan operasional taksi online harus ditetapkan. Terutama aturan terkait lokasi pengambilan penumpang taksi online. Sebab, hal itu bisa memantik kecemburuan sopir angkutan konvensional.  Diberitakan sebelumnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lamongan sempat menerima keluhan dari sopir bus, yang mendapati taksi online mengambil penumpang di Stasiun Lamongan. ‘’Aturannya memang harus dipertegas,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Lamongan Amir sabtu (24/2).

Amir menegaskan, kejadian di luar Lamongan harus menjadi pelajaran. Yakni boikot taksi online oleh sopir angkutan konvensional sering terjadi. Sehingga, potensi itu masih bisa terjadi di Lamongan, jika nantinya makin banyak taksi online yang beroperasi. ‘’Perlu diantisipasi lebih awal, sebelum nantinya timbul permasalahan di kemudian hari,’’ imbuhnya. 

Baca Juga :  Meningkat, Nikah Dini Membuka Pintu Sejahtera atau Jurang Perceraian?

Tidak bisa dipungkiri dengan era digital, taksi online cukup membantu masyarakat.  Tapi di sisi lain potensi terjadinya perselisihan tak boleh luput dari perhatian. Tak hanya taksi online yang beroperasi, tapi juga ojek online (ojol) sudah masuk di Lamongan. ‘’Tak hanya diberlakukan pada taksi online, tapi juga operator ojek online harus diatur juga,’’ tukasnya.  

Amir mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Lamongan segera duduk bersama dengan operator taksi online dan Organda Lamongan. Sehingga, menyepakati aturan harus ditaati oleh operator taksi online. ‘’Selama ini jadi masalah tempat pengambilan penumpangnya. Jangan sampai ada kecemburuan dan memicu hal-hal tidak diinginkan,’’ ujarnya.

LAMONGAN – Peraturan operasional taksi online harus ditetapkan. Terutama aturan terkait lokasi pengambilan penumpang taksi online. Sebab, hal itu bisa memantik kecemburuan sopir angkutan konvensional.  Diberitakan sebelumnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lamongan sempat menerima keluhan dari sopir bus, yang mendapati taksi online mengambil penumpang di Stasiun Lamongan. ‘’Aturannya memang harus dipertegas,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Lamongan Amir sabtu (24/2).

Amir menegaskan, kejadian di luar Lamongan harus menjadi pelajaran. Yakni boikot taksi online oleh sopir angkutan konvensional sering terjadi. Sehingga, potensi itu masih bisa terjadi di Lamongan, jika nantinya makin banyak taksi online yang beroperasi. ‘’Perlu diantisipasi lebih awal, sebelum nantinya timbul permasalahan di kemudian hari,’’ imbuhnya. 

Baca Juga :  Meningkat, Nikah Dini Membuka Pintu Sejahtera atau Jurang Perceraian?

Tidak bisa dipungkiri dengan era digital, taksi online cukup membantu masyarakat.  Tapi di sisi lain potensi terjadinya perselisihan tak boleh luput dari perhatian. Tak hanya taksi online yang beroperasi, tapi juga ojek online (ojol) sudah masuk di Lamongan. ‘’Tak hanya diberlakukan pada taksi online, tapi juga operator ojek online harus diatur juga,’’ tukasnya.  

Amir mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Lamongan segera duduk bersama dengan operator taksi online dan Organda Lamongan. Sehingga, menyepakati aturan harus ditaati oleh operator taksi online. ‘’Selama ini jadi masalah tempat pengambilan penumpangnya. Jangan sampai ada kecemburuan dan memicu hal-hal tidak diinginkan,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/