alexametrics
28.7 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Kerja Sama Belum Tuntas, Pendapatan Kahyangan Api Menguap

Radar Bojonegoro – Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Bojonegoro dan Perhutani terkait wisata Kahyangan Api jadi sorotan. Berimbas objek wisata api abadi itu tak bisa ditarik retribusi. Akibatnya berdampak tidak tercapainya target pendapatan sektor pariwisata. Hingga kini pendapatan dari sektor wisata baru tercapai 70 persen.

Kalangan DPRD meminta pemkab melakukan pembahasan langsung dengan dirut Perum Perhutani pusat untuk mengatasi masalah itu. Apalagi, banyak objek wisata berada di kawasan hutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Budiyanto mengatakan, tahun ini target pendapatan dari sektor pariwisata adalah Rp 811 juta. Itu dari tiga objek wisata dikelola pemkab. Yakni, Kahyangan Api, Waduk Pacal, dan Tirtawana Dander.

Dari jumlah itu yang tercapai hingga saat ini adalah Rp 567 juta atau 70 persen. ‘’Posisi saat ini yang tercapai itu,’’ katanya saat ditemui di sela rapat anggaran di gedung DPRD kemarin. Hingga akhir Desember nanti, lanjut Budi, pihaknya hanya menargetkan 80 persen. Tidak berani mematok hingga 100 persen. Sebab, ada sejumlah pendapatan tidak bisa dikejar tahun ini. Yakni, dari Kahyangan Api. ‘’Dari Kahyangan Api belum bisa masuk karena PKS belum selesai,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Makam Raden Adipati Aryo dan Kanjeng Sumantri Dijadikan Wisata Religi

Belum selesainya PKS antara pemkab dan Perhutani dalam pengelolaan Kahyangan Api membuat pendapatan dari objek wisata itu menguap. Sebab, tidak ada retribusi di objek wisata berlokasi di Kecamatan Ngasem itu. ‘’Sehingga, tanpa Kahyangan Api kami hanya menargetkan 80 persen,’’ jelasnya.

Budi menjelaskan, sudah menanyakan hal itu ke Perhutani KPH Bojonegoro. Namun, Perhutani KPH Bojonegoro menunggu hasil dari Perhutani Divre Jatim. Sampai saat ini hasilnya belum turun. ‘’Infonya Divre Jatim masih menunggu arahan dari dirut pusat terkait dengan kerja sama itu,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Manajer Wisata Perhutani KPH Bojonegoro Heri Nurcahyono menjelaskan, perjanjian kerja sama antara pemkab dan Perhutani terkait Kahyangan Api masih proses di Perhutani Divre Jatim. Pengajuannya sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Hingga kini masih belum turun.

Baca Juga :  Wisuda Purna Siswa ke-65 dan Tahfidzul Qur’an ke-6 SMPN 1 Lamongan

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Sunjani meminta pemkab melakukan pembahasan dengan dirut Perum Perhutani pusat. Sehingga, bisa diketahui tentang kelanjutan kerja sama itu. Sebab, wisata di Bojonegoro banyak yang berlokasi di wilayah hutan Perhutani. ‘’Jadi saran kami langsung komunikasi ke dirut Perhutani pusat,’’ jelasnya.

Menurut politikus PKB itu, wisata di Bojonegoro memang banyak di wilayah hutan. Baik yang dikelola pemkab maupun desa. Jika masalah itu terjadi di objek wisata lainnya, bisa mengham bat sektor pariwisata. ‘’Komunikasi dengan dirut Perhutani adalah salah satu solusi yang tepat,’’ jelasnya. 

Radar Bojonegoro – Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Bojonegoro dan Perhutani terkait wisata Kahyangan Api jadi sorotan. Berimbas objek wisata api abadi itu tak bisa ditarik retribusi. Akibatnya berdampak tidak tercapainya target pendapatan sektor pariwisata. Hingga kini pendapatan dari sektor wisata baru tercapai 70 persen.

Kalangan DPRD meminta pemkab melakukan pembahasan langsung dengan dirut Perum Perhutani pusat untuk mengatasi masalah itu. Apalagi, banyak objek wisata berada di kawasan hutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Budiyanto mengatakan, tahun ini target pendapatan dari sektor pariwisata adalah Rp 811 juta. Itu dari tiga objek wisata dikelola pemkab. Yakni, Kahyangan Api, Waduk Pacal, dan Tirtawana Dander.

Dari jumlah itu yang tercapai hingga saat ini adalah Rp 567 juta atau 70 persen. ‘’Posisi saat ini yang tercapai itu,’’ katanya saat ditemui di sela rapat anggaran di gedung DPRD kemarin. Hingga akhir Desember nanti, lanjut Budi, pihaknya hanya menargetkan 80 persen. Tidak berani mematok hingga 100 persen. Sebab, ada sejumlah pendapatan tidak bisa dikejar tahun ini. Yakni, dari Kahyangan Api. ‘’Dari Kahyangan Api belum bisa masuk karena PKS belum selesai,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Tunjuk Naim sebagai Ketua, Mutoyo Jadi Sekretaris

Belum selesainya PKS antara pemkab dan Perhutani dalam pengelolaan Kahyangan Api membuat pendapatan dari objek wisata itu menguap. Sebab, tidak ada retribusi di objek wisata berlokasi di Kecamatan Ngasem itu. ‘’Sehingga, tanpa Kahyangan Api kami hanya menargetkan 80 persen,’’ jelasnya.

Budi menjelaskan, sudah menanyakan hal itu ke Perhutani KPH Bojonegoro. Namun, Perhutani KPH Bojonegoro menunggu hasil dari Perhutani Divre Jatim. Sampai saat ini hasilnya belum turun. ‘’Infonya Divre Jatim masih menunggu arahan dari dirut pusat terkait dengan kerja sama itu,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Manajer Wisata Perhutani KPH Bojonegoro Heri Nurcahyono menjelaskan, perjanjian kerja sama antara pemkab dan Perhutani terkait Kahyangan Api masih proses di Perhutani Divre Jatim. Pengajuannya sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Hingga kini masih belum turun.

Baca Juga :  Bisnis Jaket Jins Laris Gara Gara Dilan

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Sunjani meminta pemkab melakukan pembahasan dengan dirut Perum Perhutani pusat. Sehingga, bisa diketahui tentang kelanjutan kerja sama itu. Sebab, wisata di Bojonegoro banyak yang berlokasi di wilayah hutan Perhutani. ‘’Jadi saran kami langsung komunikasi ke dirut Perhutani pusat,’’ jelasnya.

Menurut politikus PKB itu, wisata di Bojonegoro memang banyak di wilayah hutan. Baik yang dikelola pemkab maupun desa. Jika masalah itu terjadi di objek wisata lainnya, bisa mengham bat sektor pariwisata. ‘’Komunikasi dengan dirut Perhutani adalah salah satu solusi yang tepat,’’ jelasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/