Radar Bojonegoro – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 diproyeksi mencapai Rp 6 triliun. Namun, besaran itu tetap harus mengalami defisit sebesar Rp 2,3 triliun. Sebab, belanja lebih besar dibanding pendapatan. Defisit ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), yakni Rp 2,3 triliun.
Sementara, penda patan tahun depan diproyeksikan hanya mencapai Rp 3,7 triliun. Sedangkan, belanjanya mencapai Rp 6 triliun. Berdasar draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 masih fokus ke perbaikan infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, pasar, dan gedung.
‘’Yang paling banyak adalah di dinas PU bina marga, cipta karya, dan dinas PU SDA. Utamanya anggaran menyelesaikan jalan cor beton dan ratusan jembatan. Dari tiga dinas itu saja sudah menyerap Rp 2 triliun anggaran,’’ ujar Anggota Badan (Banggar) DPRD Lasuri kemarin.
Selain itu, tahun depan juga akan dilakukan pembangunan jalan desa dan jalan nasional senilai Rp 80 miliar. Pembangunan empat pasar senilai Rp 90 miliar. Sementara itu, lanjut Lasuri, dinas pendidikan juga mendapakan alokasi anggaran cukup besar tahun depan.
Sekitar Rp 1 triliun. Itu untuk berbagai kegiatan. Mulai tunjangan GTT/PTT, beasiswa, dan perbaikan gedung sekolah. Lasuri melanjutkan, pembahasan APBD 2021 segera dilakukan. Sebab, APBD 2021 harus segera disahkan sebulan sebelum tahun anggaran baru.
Artinya, akhir November nanti APBD harus sudah disahkan oleh DPRD. ‘’Jika tidak disahkan, bisa kena sanksi dari Kemendagri,’’ jelasnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi membenarkan, besaran proyeksi APBD tahun depan mencapai Rp 6 triliun.
Namun, itu masih akan dibahas lagi dengan DPRD. ‘’Ya, proyeksinya memang segitu,’’ tuturnya. Ibnu menjelaskan, pendapatan tahun depan sedikit lebih banyak dibanding tahun ini. Tahun ini pendapatan mencapai Rp 3,5 triliun. Sedangkan tahun depan targetnya mencapai Rp 3,7 triliun.
‘’Ada kenaikan dibanding tahun ini,’’ jelasnya. Tahun ini pendapatan sebenarnya ditarget Rp 4 triliun. Namun, pada perubahan-APBD dikoreksi menjadi Rp 3,5 triliun. Penurunan itu karena ada penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19.
Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Jawa Timur Dakelan mengatakan, defisit anggaran memang diperbolehkan. Namun, pemerintah daerah juga harus memiliki perhitungan terkait penutupan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) itu.
Defisit bisa ditutup dengan banyak cara. Yakni, dengan pendapatan asli daerah, silpa, dan dengan utang daerah. ‘’Pemerintah daerah bisa utang bank,’’ ujarnya. Terkait dengan defisit APBD Bojonegoro 2021, lanjutnya, sudah disiapkan penutupannya. Yakni, dengan silpa tahun ini. ‘’Silpa bisa dari efisiensi atau dari kegiatan tidak terlaksana,’’ jelasnya.
