alexametrics
25.3 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

DPRD Bojonegoro Gelar Tiga Rapat Paripurna

Radar Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro gelar tiga rapat paripurna kemarin malam (23/9). Rapat telah memenuhi kuorum, 37 dari total 50 anggota DPRD Bojonegoro hadir secara luring dan daring. Turut hadir Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun pimpinan rapat paripurna terdiri atas Imam Sholikin, Sukur Priyanto, Mitro’atin, dan Wawan Kurni yanto. Ada tiga agenda di antaranya penyampaian nota penjelasan bupati terkait empat rancangan peraturan daerah (raperda). Yakni, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya, Perubahan Keempat atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Agenda selanjutnya penyampaian pendapat akhir delapan fraksi DPRD Bojonegoro terkait Raperda tentang P-APBD 2022.

Juga penetapan serta penandatanganan nota persetujuan bersama Raperda tentang P-APBD Tahun 2021. Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Dita Pratama membacakan pendapat akhir terkait Raperda P-APBD 2021.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Ia menjelaskan, bahwa raperda merupakan penyesuaian situasi dan kondisi pendapatan maupun belanja di Bojonegoro. Harapannya untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya di tengah pandemi Covid-19. “Pembangunan infrastruktur juga sudah baik, guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Pada dasarnya, fraksi PKB mendukung dan menyetujui disahkannya Raperda tentang P-APBD 2021. Jubir Fraksi Partai Demokrat Didik Trisetyo Purnomo menyampaikan, bahwa dari sisi pendapatan ada kenaikan, sehingga ke depannya bisa dinaikkan dan dipertahankan. Sedangkan dari sisi belanja yang mana serapan masih rendah, tentu harus segera ditingkatkan.

“Fraksi Partai Demokrat mendorong adanya efektivitas dan efisiensi penyerapan APBD. Berharap silpa jangan terlalu besar, sehingga mohon diperhatikan,” tuturnya.

Selanjutnya berkas pendapat akhir dari Fraksi Partai Gerindra, Golkar, PDI-P, PPP, Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia, dan PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna. Adapun Jubir Badan Anggara (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menyampaikan laporan terkait Raperda tentang P-APBD 2021, bahwa disepakati pendapatan Rp 4,2 triliun dan belanja Rp 6,27 triliun. Jadi defisit sebesar Rp 1,9 triliun.

Baca Juga :  Pencarian Dua Bocah Tenggelam di Bendung Gerak Babat

Rinciannya pendapatan pada APBD 2021 induk Rp 3,7 triliun alami kenaikan 13,2 persen menjadi Rp 4,2 triliun. Di antaranya pendapatan asli daerah (PAD) sebelumnya Rp 691 miliar naik 32,07 persen menjadi Rp 912,9. Pendapatan transfer Rp 2,9 triliun naik 6,65 persen menjadi Rp 3,1 triliun, pendapatan lainlain yang sah sebelumnya Rp 98,4 miliar naik 77,05 persen menjadi Rp 174,3 miliar. “Lalu, belanja pada APBD 2021 induk Rp 6,2 triliun naik 0,88 persen menjadi Rp 6,27 triliun,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih atas disahkannya Raperda tentang P-APBD 2021. Bupati mengimbau kepada seluruh OPD segera melaksanakan program kerja sesuai kebijakan. Mengingat tahun 2021 segera selesai tiga bulan lagi.

Bupati mengapresiasi DPRD yang melakukan tugas pengawasan secara proporsional dan profesional. “Dengan pengawasan dari DPRD, pengelolaan APBD bisa semakin akuntabel dan transparan,” pungkasnya. 

 

Radar Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro gelar tiga rapat paripurna kemarin malam (23/9). Rapat telah memenuhi kuorum, 37 dari total 50 anggota DPRD Bojonegoro hadir secara luring dan daring. Turut hadir Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun pimpinan rapat paripurna terdiri atas Imam Sholikin, Sukur Priyanto, Mitro’atin, dan Wawan Kurni yanto. Ada tiga agenda di antaranya penyampaian nota penjelasan bupati terkait empat rancangan peraturan daerah (raperda). Yakni, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya, Perubahan Keempat atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Agenda selanjutnya penyampaian pendapat akhir delapan fraksi DPRD Bojonegoro terkait Raperda tentang P-APBD 2022.

Juga penetapan serta penandatanganan nota persetujuan bersama Raperda tentang P-APBD Tahun 2021. Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Dita Pratama membacakan pendapat akhir terkait Raperda P-APBD 2021.

Baca Juga :  Sumpah Sarmini

Ia menjelaskan, bahwa raperda merupakan penyesuaian situasi dan kondisi pendapatan maupun belanja di Bojonegoro. Harapannya untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya di tengah pandemi Covid-19. “Pembangunan infrastruktur juga sudah baik, guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Pada dasarnya, fraksi PKB mendukung dan menyetujui disahkannya Raperda tentang P-APBD 2021. Jubir Fraksi Partai Demokrat Didik Trisetyo Purnomo menyampaikan, bahwa dari sisi pendapatan ada kenaikan, sehingga ke depannya bisa dinaikkan dan dipertahankan. Sedangkan dari sisi belanja yang mana serapan masih rendah, tentu harus segera ditingkatkan.

“Fraksi Partai Demokrat mendorong adanya efektivitas dan efisiensi penyerapan APBD. Berharap silpa jangan terlalu besar, sehingga mohon diperhatikan,” tuturnya.

Selanjutnya berkas pendapat akhir dari Fraksi Partai Gerindra, Golkar, PDI-P, PPP, Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia, dan PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna. Adapun Jubir Badan Anggara (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menyampaikan laporan terkait Raperda tentang P-APBD 2021, bahwa disepakati pendapatan Rp 4,2 triliun dan belanja Rp 6,27 triliun. Jadi defisit sebesar Rp 1,9 triliun.

Baca Juga :  Suka Kegiatan Sosial

Rinciannya pendapatan pada APBD 2021 induk Rp 3,7 triliun alami kenaikan 13,2 persen menjadi Rp 4,2 triliun. Di antaranya pendapatan asli daerah (PAD) sebelumnya Rp 691 miliar naik 32,07 persen menjadi Rp 912,9. Pendapatan transfer Rp 2,9 triliun naik 6,65 persen menjadi Rp 3,1 triliun, pendapatan lainlain yang sah sebelumnya Rp 98,4 miliar naik 77,05 persen menjadi Rp 174,3 miliar. “Lalu, belanja pada APBD 2021 induk Rp 6,2 triliun naik 0,88 persen menjadi Rp 6,27 triliun,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih atas disahkannya Raperda tentang P-APBD 2021. Bupati mengimbau kepada seluruh OPD segera melaksanakan program kerja sesuai kebijakan. Mengingat tahun 2021 segera selesai tiga bulan lagi.

Bupati mengapresiasi DPRD yang melakukan tugas pengawasan secara proporsional dan profesional. “Dengan pengawasan dari DPRD, pengelolaan APBD bisa semakin akuntabel dan transparan,” pungkasnya. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Ajang Silaturahmi Empat Bupati

Bus Terguling, Satu Pemotor Tewas

Mobil LCGC Diincar Ibu Muda

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/