alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Sunday, July 3, 2022

Wujud Kerja Bersama DPRD Tuban Dengan Pemerintah Daerah

LIMA tahun silam anggota DPRD Tuban periode 2014-2019 resmi dilantik. Beragam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), penganggaran, dan pengawasan menjadi kewenangan utama wakil rakyat ini.
Tak hanya untuk keberlangsungan kinerjanya selama lima tahun. Namun, juga untuk pembangunan Tuban agar masyarakat lebih sejahtera. Istiqamah melayani rakyat sebagaimana yang digaungkan pemerintah daerah menjadi salah satu upaya menuju Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju, dan sejahtera.
Hasilnya, misi yang dicanangkan Pemkab Tuban berhasil diwujudkan atas sinergitas antara DPRD Tuban dan pemerintah daerah. Di antaranya meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama; meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang kreatif dan bersih; meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi ruang guna mendorong kemajuan daerah; membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
Visi dan misi yang berhasil dijalankan Pemkab Tuban ini, tak lepas dari tugas pokok dan fungsi anggota dewan periode 2014-2019. Alhasil, sederet prestasi diraih Pemkab Tuban selama periode tersebut. Salah satunya laporan hasil penilaian (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Dan, penghargaan lain seperti penghargaan Adipura,  penghargaan Indonesia’s Attractiveness Awars (IAA) kabupaten terbaik dan kabupaten potensial investasi,  penghargaan Natamukti  Nindya, sebagai kabupaten yang dinilai sukses mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tuban dan penghargaan Indonesia Presidential Award 2017, serta setumpuk penghargaan lain.
‘’Tanpa sinergitas tidak mungkin semua bisa dicapai. Berkat sinergi dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, semua capaian dapat dilalui sesuai dengan harapan pemerintah daerah,’’ kata Ketua DPRD Tuban M. Miyadi.
Menurut dia, legislatif juga terus mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan membangkitkan kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD), akuntabilitas keuangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru dengan sistem e-proposal, e-budgeting, dan e-planning. ‘’Itu harus menjadi kewajiban eksekutif. Sehingga, capaian WTP lima tahun selama ini berturut-turut merupakan sinergitas antara eksekutif bersama legislatif,’’ tegasnya.   
‘’Dan sejak awal kita sudah melakukan sinergi antara eksekutif dan legislatif yang bertujuan agar pembangunan di Tuban berjalan sesuai dengan visi dan misi,’’ tambahnya.   
Dijelaskan dia, selama ini pembangunan yang dijalankan terukur sesuai dengan perencanaan dan tak ada yang tertinggal. Salah satunya pembangunan Tuban Sport Center (TSC). Berhasil dibangun pula Stadion Bumi Wali berkapasitas 25 ribu penonton. Stadion yang berlokasi di Lingkungan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Tuban dan sekitarnya. Salah satu indikatornya adalah closing ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VI 2019 yang sukses terselenggara di stadion yang dibangun dari APBD 2018 ini. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.
Bahkan, selama periode ini pula, prestasi olahraga di Bumi Wali meningkat tajam. Seperti tim Persatu yang berhasil menjuarai Liga Nusantara 2014 dan naik kasta ke Liga 2. Bahkan, tim sepak bola porprov dan sejumlah cabor lain juga meraih medali emas, medali perak, dan medali perunggu.
Pembangunan infrastruktur lain juga berjalan dengan baik untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. ‘’Sudah barang tentu proses sinergitas itu ada kendala di lapangan. Nah, kendala-kendala ini setiap tahun dilakukan perbaikan. Setiap tahun dilakukan langkah terobosan. Sehingga dalam proses perbaikan itu mesti ada dan sudah dilakukan kedua lembaga baik itu legislatif maupun eksekutif,’’ jelas sekretaris DPC PKB Tuban itu.  
Di bagian lain, kinerja DPRD sebagai fungsi legislator juga berjalan maksimal dan tercapai targetnya. Dari fungsi tersebut telah melahirkan banyak perda. Baik dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD. ‘’Khusus untuk inisiatif DPRD, hampir setiap tahun kita targetkan delapan raperda inisiatif DPRD. Dan, ini sudah kita jalankan. Bahkan, semester pertama 2019 sudah memutuskan empat raperda inisiatif. Dan, terakhir kita ubah dua raperda inisiatif karena masa transisi DPRD,’’ tutur politikus asal Bojonegoro ini.
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, terang Pak Miya, sapaan akrabnya ini, setiap tahun proses  pembahasan anggaran terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Baik perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPAS) setiap tahunnya. Dan, perubahan APBD serta pembahasan APBD setiap tahun berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. ‘’Bahkan, sebelum mengakhiri masa jabatan sudah dilakukan perubahan KUAPPAS 2019, pembahasan KUAPPAS 2020, dan perubahan APBD 2019. Berarti tugas ini sudah selesai. Dan, untuk APBD 2020 nanti kita serahkan tugas kepada DPRD yang baru dilantik,’’ tuturnya.
Semua itu tak lepas dari doa dan dukungan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat Tuban yang turut memberikan sumbangsih masukan untuk berjalannya visi dan misi Pemkab Tuban. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Baca Juga :  ''Pelesiran'' Wakil (i) Rakyat

LIMA tahun silam anggota DPRD Tuban periode 2014-2019 resmi dilantik. Beragam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), penganggaran, dan pengawasan menjadi kewenangan utama wakil rakyat ini.
Tak hanya untuk keberlangsungan kinerjanya selama lima tahun. Namun, juga untuk pembangunan Tuban agar masyarakat lebih sejahtera. Istiqamah melayani rakyat sebagaimana yang digaungkan pemerintah daerah menjadi salah satu upaya menuju Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju, dan sejahtera.
Hasilnya, misi yang dicanangkan Pemkab Tuban berhasil diwujudkan atas sinergitas antara DPRD Tuban dan pemerintah daerah. Di antaranya meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama; meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang kreatif dan bersih; meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi ruang guna mendorong kemajuan daerah; membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
Visi dan misi yang berhasil dijalankan Pemkab Tuban ini, tak lepas dari tugas pokok dan fungsi anggota dewan periode 2014-2019. Alhasil, sederet prestasi diraih Pemkab Tuban selama periode tersebut. Salah satunya laporan hasil penilaian (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Dan, penghargaan lain seperti penghargaan Adipura,  penghargaan Indonesia’s Attractiveness Awars (IAA) kabupaten terbaik dan kabupaten potensial investasi,  penghargaan Natamukti  Nindya, sebagai kabupaten yang dinilai sukses mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tuban dan penghargaan Indonesia Presidential Award 2017, serta setumpuk penghargaan lain.
‘’Tanpa sinergitas tidak mungkin semua bisa dicapai. Berkat sinergi dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, semua capaian dapat dilalui sesuai dengan harapan pemerintah daerah,’’ kata Ketua DPRD Tuban M. Miyadi.
Menurut dia, legislatif juga terus mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan membangkitkan kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD), akuntabilitas keuangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru dengan sistem e-proposal, e-budgeting, dan e-planning. ‘’Itu harus menjadi kewajiban eksekutif. Sehingga, capaian WTP lima tahun selama ini berturut-turut merupakan sinergitas antara eksekutif bersama legislatif,’’ tegasnya.   
‘’Dan sejak awal kita sudah melakukan sinergi antara eksekutif dan legislatif yang bertujuan agar pembangunan di Tuban berjalan sesuai dengan visi dan misi,’’ tambahnya.   
Dijelaskan dia, selama ini pembangunan yang dijalankan terukur sesuai dengan perencanaan dan tak ada yang tertinggal. Salah satunya pembangunan Tuban Sport Center (TSC). Berhasil dibangun pula Stadion Bumi Wali berkapasitas 25 ribu penonton. Stadion yang berlokasi di Lingkungan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Tuban dan sekitarnya. Salah satu indikatornya adalah closing ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VI 2019 yang sukses terselenggara di stadion yang dibangun dari APBD 2018 ini. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.
Bahkan, selama periode ini pula, prestasi olahraga di Bumi Wali meningkat tajam. Seperti tim Persatu yang berhasil menjuarai Liga Nusantara 2014 dan naik kasta ke Liga 2. Bahkan, tim sepak bola porprov dan sejumlah cabor lain juga meraih medali emas, medali perak, dan medali perunggu.
Pembangunan infrastruktur lain juga berjalan dengan baik untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. ‘’Sudah barang tentu proses sinergitas itu ada kendala di lapangan. Nah, kendala-kendala ini setiap tahun dilakukan perbaikan. Setiap tahun dilakukan langkah terobosan. Sehingga dalam proses perbaikan itu mesti ada dan sudah dilakukan kedua lembaga baik itu legislatif maupun eksekutif,’’ jelas sekretaris DPC PKB Tuban itu.  
Di bagian lain, kinerja DPRD sebagai fungsi legislator juga berjalan maksimal dan tercapai targetnya. Dari fungsi tersebut telah melahirkan banyak perda. Baik dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD. ‘’Khusus untuk inisiatif DPRD, hampir setiap tahun kita targetkan delapan raperda inisiatif DPRD. Dan, ini sudah kita jalankan. Bahkan, semester pertama 2019 sudah memutuskan empat raperda inisiatif. Dan, terakhir kita ubah dua raperda inisiatif karena masa transisi DPRD,’’ tutur politikus asal Bojonegoro ini.
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, terang Pak Miya, sapaan akrabnya ini, setiap tahun proses  pembahasan anggaran terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Baik perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUAPPAS) setiap tahunnya. Dan, perubahan APBD serta pembahasan APBD setiap tahun berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. ‘’Bahkan, sebelum mengakhiri masa jabatan sudah dilakukan perubahan KUAPPAS 2019, pembahasan KUAPPAS 2020, dan perubahan APBD 2019. Berarti tugas ini sudah selesai. Dan, untuk APBD 2020 nanti kita serahkan tugas kepada DPRD yang baru dilantik,’’ tuturnya.
Semua itu tak lepas dari doa dan dukungan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat Tuban yang turut memberikan sumbangsih masukan untuk berjalannya visi dan misi Pemkab Tuban. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Baca Juga :  ''Pelesiran'' Wakil (i) Rakyat

Artikel Terkait

Most Read

Proyeksi Porprov Didominasi Atlet Putri

Tembakau Jawa Tak Diminati

Tahun Ini Disdik Rekrut 54 Kasek

Artikel Terbaru

Makin Sombong, Makin Bernilai

Kehilangan Akun Line


/