alexametrics
23.4 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Stabilitas Sosial Politik Relatif Terkendali

- Advertisement -

LEGISLATIF dan eksekutif memiliki ekualitas sama dan seimbang. Kedua konstruksi yang sejajar itu mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keseimbangan ini menelurkan sisi positif terhadap kondisi perpolitikan di Tuban. ‘’Sisi positifnya stabilitas sosial politik di Tuban relatif terkendali,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto.

Terbukti, lanjut ketua DPD PAN Tuban ini, hampir semua produk politik di Kabupaten Tuban berjalan lancar. Mulai proses pembentukan peraturan daerah tentang anggaran dan juga sejumlah produk hukum lainnya. Indikatornya segi kuantitas produk hukum cukup banyak. Selama empat tahun lebih hasil inisiasi DPRD Tuban berjalan dengan maksimal. Begitu juga fungsi budgeting yang setiap tahun melahirkan produk anggaran pendapatan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, terang aktivis senior ini, tentu masih ada kendala dan kekurangan akibat stabilitas sosial politik ini. ’’Karena itu, harapan kami ke depan kekurangankekurangan ini bisa dibenahi (oleh anggota DPRD periode 2019-2024),’’ jelas anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 ini.

Baca Juga :  Ajak Pemuda Berkompetisi

LEGISLATIF dan eksekutif memiliki ekualitas sama dan seimbang. Kedua konstruksi yang sejajar itu mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keseimbangan ini menelurkan sisi positif terhadap kondisi perpolitikan di Tuban. ‘’Sisi positifnya stabilitas sosial politik di Tuban relatif terkendali,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto.

Terbukti, lanjut ketua DPD PAN Tuban ini, hampir semua produk politik di Kabupaten Tuban berjalan lancar. Mulai proses pembentukan peraturan daerah tentang anggaran dan juga sejumlah produk hukum lainnya. Indikatornya segi kuantitas produk hukum cukup banyak. Selama empat tahun lebih hasil inisiasi DPRD Tuban berjalan dengan maksimal. Begitu juga fungsi budgeting yang setiap tahun melahirkan produk anggaran pendapatan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, terang aktivis senior ini, tentu masih ada kendala dan kekurangan akibat stabilitas sosial politik ini. ’’Karena itu, harapan kami ke depan kekurangankekurangan ini bisa dibenahi (oleh anggota DPRD periode 2019-2024),’’ jelas anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 ini.

Baca Juga :  Lawan Arus, Mobil Sehat Tabrak Motor, Satu Tewas

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/