alexametrics
25 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Rp 2 Miliar Anggaran Perdin DPRD Bojonegoro Direfocusing

Radar Bojonegoro – Anggota DPRD Bojonegoro merelakan anggaran perjalanan dinas (perdin) terkena refocusing. Itu karena anggaran tidak terpakai setelah larangan bepergian keluar daerah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Anggaran akan di-refocusing atau dialihkan itu sebesar Rp 2,2 miliar. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin menjelaskan, sejumlah anggaran perdin tidak bisa digunakan.

Sejak PPKM darurat diberlakukan tidak ada perjalanan dinas ke luar daerah. Sehingga, anggaran perdin itu juga tidak bisa diserap.

Hal itu membuat para wakil rakyat berinisiatif mengalihkan anggaran itu untuk kegiatan lain. ‘’Kami sepakat untuk mengalihkannya untuk membantu penanganan Covid-19,’’ jelas.

Total anggaran perdin akan dialihkan sebesar Rp 2,2 miliar. Namun, itu bukan semua sisa anggaran perdin tahun ini. DPRD masih menyisakan sejumlah anggaran untuk perdin. Terutama perdin yang bersifat mendesak.

Baca Juga :  Paspor CJH Dilembur Hari Libur

‘’Jadi, masih ada perdin. Terutama untuk kegiatan yang urgen,’’ jelasnya. Pengalihan anggaran perdin untuk penanganan Covid-19 akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, jika durasi waktu tidak mencukupi akan dilakukan saat Perubahan-APBD 2021 mendatang.

‘’Intinya pergeseran tetap dilakukan sesuai regulasi,’’ jelasnya. Jika anggaran itu tidak dialihkan, menurut Imam, akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Hal itu tentu akan membuat besaran silpa tahun ini bisa sama banyaknya dengan tahun lalu.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Edi Susanto menambahkan, tidak se mua anggaran perdin dialihkan. Masih ada sejumlah perdin tetap dipertahankan. Salah satunya anggaran perdin untuk fasilitasi peraturan daerah (perda). Juga kegiatan lainnya yang urgen. ‘’Tidak semuanya masih ada yang disisakan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ujian Paket C Diduga Disusupi Joki

Perdin DPRD terdiri dari dua jenis. Perdin luar daerah dan perdin dalam daerah. Perdin luar daerah total anggarannya sebesar Rp 19,5 miliar. Sedangkan perdin dalam daerah sebesar Rp 1,1 miliar. Perdin itu terdiri dari berbagai item. Ada untuk fasilitasi kegiatan perda hingga kegiatan koordinasi dengan pusat.

Selain itu, perdin dalam daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebagian dana perdin itu sudah terserap. ‘’Sesuai kesepakatan pim pinan anggaran yang tidak digunakan itu dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19,’’ ujarnya.

Radar Bojonegoro – Anggota DPRD Bojonegoro merelakan anggaran perjalanan dinas (perdin) terkena refocusing. Itu karena anggaran tidak terpakai setelah larangan bepergian keluar daerah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Anggaran akan di-refocusing atau dialihkan itu sebesar Rp 2,2 miliar. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin menjelaskan, sejumlah anggaran perdin tidak bisa digunakan.

Sejak PPKM darurat diberlakukan tidak ada perjalanan dinas ke luar daerah. Sehingga, anggaran perdin itu juga tidak bisa diserap.

Hal itu membuat para wakil rakyat berinisiatif mengalihkan anggaran itu untuk kegiatan lain. ‘’Kami sepakat untuk mengalihkannya untuk membantu penanganan Covid-19,’’ jelas.

Total anggaran perdin akan dialihkan sebesar Rp 2,2 miliar. Namun, itu bukan semua sisa anggaran perdin tahun ini. DPRD masih menyisakan sejumlah anggaran untuk perdin. Terutama perdin yang bersifat mendesak.

Baca Juga :  Pulang Kampung, Saghara Main di Stadion

‘’Jadi, masih ada perdin. Terutama untuk kegiatan yang urgen,’’ jelasnya. Pengalihan anggaran perdin untuk penanganan Covid-19 akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, jika durasi waktu tidak mencukupi akan dilakukan saat Perubahan-APBD 2021 mendatang.

‘’Intinya pergeseran tetap dilakukan sesuai regulasi,’’ jelasnya. Jika anggaran itu tidak dialihkan, menurut Imam, akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Hal itu tentu akan membuat besaran silpa tahun ini bisa sama banyaknya dengan tahun lalu.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Edi Susanto menambahkan, tidak se mua anggaran perdin dialihkan. Masih ada sejumlah perdin tetap dipertahankan. Salah satunya anggaran perdin untuk fasilitasi peraturan daerah (perda). Juga kegiatan lainnya yang urgen. ‘’Tidak semuanya masih ada yang disisakan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program ke Guru Kemenag

Perdin DPRD terdiri dari dua jenis. Perdin luar daerah dan perdin dalam daerah. Perdin luar daerah total anggarannya sebesar Rp 19,5 miliar. Sedangkan perdin dalam daerah sebesar Rp 1,1 miliar. Perdin itu terdiri dari berbagai item. Ada untuk fasilitasi kegiatan perda hingga kegiatan koordinasi dengan pusat.

Selain itu, perdin dalam daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebagian dana perdin itu sudah terserap. ‘’Sesuai kesepakatan pim pinan anggaran yang tidak digunakan itu dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/