alexametrics
28.9 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Dua Predator Seksual Divonis Penjara Enam dan Tujuh Tahun

Radar Bojonegoro – Sidang terhadap dua terdakwa asusila dengan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi atensi. Dua terdakwa dengan perkara terpisah ini sudah diganjar vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

Mujiharto, 54, divonis pidana penjara enam tahun, Selasa (22/6) lalu. Vonis ini setelah terdakwa terbukti melakukan pencabulan anak perempuan penyandang disabilitas usia 12 tahun. Terdakwa asal Kecamatan Kasiman itu mendekam di tahanan.

Sebelumnya, Kamis (17/6) Masirin, 60, divonis pidana penjara tujuh tahun. Vonis itu setelah terdakwa asal Kecamatan Balen itu terbukti melakukan persetubuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Vonis dijatuhkan kedua terdakwa ternyata lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Terdakwa Masirin dan Mujiharto sebelumnya dituntut JPU, pidana penjara delapan tahun.

Humas PN Bojonegoro Zainal Ahmad mengatakan, terdakwa Masirin terbukti bersalah melanggar pasal 286 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan orang tak berdaya secara berlanjut.

Sedangkan, terdakwa Mujiharto terbukti bersalah melanggar tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga :  Jadi Perantau, Beradaptasi dengan Lingkungan Baru

“Terdakwa Masirin divonis pidana penjara tujuh tahun. Terdakwa Mujiharto divonis enam tahun serta pidana denda Rp 50 juta subsider kurungan dua bulan,” imbuh Zainal. Majelis hakim menilai hal-hal memberatkan terdakwa karena perbuatannya telah merusak masa depan korban. Dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dan hal meringankan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Usai putusan, JPU dan terdakwa menerima putusan majelis hakim,” bebernya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Anik Yuliarsih mengatakan, kasus asusila di Bojonegoro wajib menjadi atensi seluruh elemen masyarakat.

Bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebenarnya pencegahan paling mendasar dari keluarga. Sejak Januari hingga Mei sudah ada 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihaknya fokus melakukan pendampingan hukum sekaligus psikologis bagi para korban. Disinggung terkait sosialisasi produk hukum terkait UU Perlindungan Anak mampu asusila secara umum sudah pernah dilakukan pada 2020.

Baca Juga :  UMKM Penerima BPUM Kaget, Saldo Tabungan Bank Tertulis Minus

“Kami sudah pernah sosialisasi bersama satgas PPA, ada narasumber dari kalangan advokat. Sebenarnya tahun ini mau mengadakan lagi kegiatan, tapi ternyata ada lonjakan kasus Covid-19, jadi kami tunda dulu,” pungkasnya.

Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah menilai kasus asusila di Bojonegoro masih tergolong tinggi. Mengingat selama enam bulan ada enam perkara disidangkan pengadilan. Terkait putusan dijatuhkan kepada para terdakwa harus lebih maksimal demi efek jera. Namun, ia berharap tidak hanya hukuman penjara saja dijatuhkan kepada para predator seksual. Juga perlu disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU tersebut juga mengatur adanya rehabilitasi bagi para predator seksual agar tidak mengulangi perbuatannya.

Radar Bojonegoro – Sidang terhadap dua terdakwa asusila dengan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi atensi. Dua terdakwa dengan perkara terpisah ini sudah diganjar vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

Mujiharto, 54, divonis pidana penjara enam tahun, Selasa (22/6) lalu. Vonis ini setelah terdakwa terbukti melakukan pencabulan anak perempuan penyandang disabilitas usia 12 tahun. Terdakwa asal Kecamatan Kasiman itu mendekam di tahanan.

Sebelumnya, Kamis (17/6) Masirin, 60, divonis pidana penjara tujuh tahun. Vonis itu setelah terdakwa asal Kecamatan Balen itu terbukti melakukan persetubuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Vonis dijatuhkan kedua terdakwa ternyata lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Terdakwa Masirin dan Mujiharto sebelumnya dituntut JPU, pidana penjara delapan tahun.

Humas PN Bojonegoro Zainal Ahmad mengatakan, terdakwa Masirin terbukti bersalah melanggar pasal 286 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan orang tak berdaya secara berlanjut.

Sedangkan, terdakwa Mujiharto terbukti bersalah melanggar tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga :  Bersiap Jadi Tuan Rumah Porprov

“Terdakwa Masirin divonis pidana penjara tujuh tahun. Terdakwa Mujiharto divonis enam tahun serta pidana denda Rp 50 juta subsider kurungan dua bulan,” imbuh Zainal. Majelis hakim menilai hal-hal memberatkan terdakwa karena perbuatannya telah merusak masa depan korban. Dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dan hal meringankan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Usai putusan, JPU dan terdakwa menerima putusan majelis hakim,” bebernya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Anik Yuliarsih mengatakan, kasus asusila di Bojonegoro wajib menjadi atensi seluruh elemen masyarakat.

Bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebenarnya pencegahan paling mendasar dari keluarga. Sejak Januari hingga Mei sudah ada 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihaknya fokus melakukan pendampingan hukum sekaligus psikologis bagi para korban. Disinggung terkait sosialisasi produk hukum terkait UU Perlindungan Anak mampu asusila secara umum sudah pernah dilakukan pada 2020.

Baca Juga :  Khawatir Anjlok Pasca Kebijakan Impor

“Kami sudah pernah sosialisasi bersama satgas PPA, ada narasumber dari kalangan advokat. Sebenarnya tahun ini mau mengadakan lagi kegiatan, tapi ternyata ada lonjakan kasus Covid-19, jadi kami tunda dulu,” pungkasnya.

Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah menilai kasus asusila di Bojonegoro masih tergolong tinggi. Mengingat selama enam bulan ada enam perkara disidangkan pengadilan. Terkait putusan dijatuhkan kepada para terdakwa harus lebih maksimal demi efek jera. Namun, ia berharap tidak hanya hukuman penjara saja dijatuhkan kepada para predator seksual. Juga perlu disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU tersebut juga mengatur adanya rehabilitasi bagi para predator seksual agar tidak mengulangi perbuatannya.

Artikel Terkait

Most Read

Bupati Kumpulkan Ketua Parpol

Tewas Terjepit Bodi Truk

Kemeriahan Alisco

Artikel Terbaru


/