alexametrics
31.6 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Setahun, 7 Jabatan Kepala OPD Masih Kosong

BOJONEGORO – Jabatan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih kosong hingga kini. Padahal, Pemkab Bojonegoro sudah melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong itu.

“Sampai saat ini belum ada orang yang dinyatakan menang lelang menempati posisi yang dilelang,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Anam Warsito kemarin (23/6).

Anam menjelaskan, setelah ada pemenangnya, pemkab seharusnya segera melakukan pengisian. Sehingga, kekosongan jabatan tidak berlangsung lama. Bahkan, sejumlah OPD jabatan kepala dinasnya kosong sejak setahun lalu.

Jabatan kepala dinas perdagangan (disdag) kosong sejak awal 2018. Sebab, kepala dinasnya mengundurkan diri ikut pemilihan bupati (pilbup). Kepala dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan tata ruang kosong sejak September 2018. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) juga kosong sejak akhir tahun lalu.

Baca Juga :  Menariknya Gagasan Membangun Kawasan

Anam menuturkan, banyaknya jabatan kepala dinas kosong itu tentunya membuat kinerja OPD tidak bisa maksimal. Sehingga, pemkab harus segera melakukan pengisian. Apalagi, orang-orang berkompeten yang menempatinya sudah ada. Yakni, dinyatakan memenuhi syarat dalam lelang jabatan.

Selain itu, Anam menyayangkan belum terisinya jabatan sekretaris daerah (sekda) definitif. Padahal, sesuai aturannya pemkab seharusnya sudah menentukan sekda definitif. “Namun, kenyataannya hingga kini jabatan sekda masih dijabat Pj (penjabat),” terangnya.

Anam menjelaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, jabatan Pj sekda hanya bisa tiga bulan dan diperpanjang tiga bulan lagi. Namun, jabatan Pj Sekda Bojonegoro sudah setahun lebih. Tepatnya sejak Maret 2018 lalu. “Bahkan, jika masa jabatannya dua kali 6 bulan sekalipun sudah kelewat,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Menurut Anam, sekda adalah jabatan urgen atau vital. Sejumlah kegiatan pemkab berhubungan jabatan itu. Baik berkaitan anggaran maupun lainnya. “Pertanyaannya, sah atau tidak dokumen-dokumen ditandatangani Pj sekda. Mengingat masa jabatannya sudah kelewat,” jelasnya.

Baca Juga :  Status PPKM di Bojonegoro Masih Level Dua

Dalam waktu dekat, pemkab akan menanyakan hal itu pada BKPP. Sehingga, bisa diketahui apa kendala yang dialami hingga belum dilakukan pengisian jabatan. “Kebetulan Senin (hari ini, Red) kami ada rapat. Kami akan bahas juga dengan pemkab,” terang Anam.

Anam menambahkan, dalam waktu dekat komisi aparatur sipil negara (KASN) akan melakukan investigasi di Bojonegoro. Itu berkaitan pengisian jabatan kepala dinas perpustakaan dan arsip diisi orang yang bukan peserta lelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP Djoko Lukito belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai itu. Sebab, pihaknya tidak berwenang melakukan pengisian jabatan kosong itu. “Saya menunggu perintah. Jadi, saya tidak bisa menjawabnya,” singkatnya.

BOJONEGORO – Jabatan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih kosong hingga kini. Padahal, Pemkab Bojonegoro sudah melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong itu.

“Sampai saat ini belum ada orang yang dinyatakan menang lelang menempati posisi yang dilelang,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Anam Warsito kemarin (23/6).

Anam menjelaskan, setelah ada pemenangnya, pemkab seharusnya segera melakukan pengisian. Sehingga, kekosongan jabatan tidak berlangsung lama. Bahkan, sejumlah OPD jabatan kepala dinasnya kosong sejak setahun lalu.

Jabatan kepala dinas perdagangan (disdag) kosong sejak awal 2018. Sebab, kepala dinasnya mengundurkan diri ikut pemilihan bupati (pilbup). Kepala dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan tata ruang kosong sejak September 2018. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) juga kosong sejak akhir tahun lalu.

Baca Juga :  Pemprov Soroti Penambang Pasir

Anam menuturkan, banyaknya jabatan kepala dinas kosong itu tentunya membuat kinerja OPD tidak bisa maksimal. Sehingga, pemkab harus segera melakukan pengisian. Apalagi, orang-orang berkompeten yang menempatinya sudah ada. Yakni, dinyatakan memenuhi syarat dalam lelang jabatan.

Selain itu, Anam menyayangkan belum terisinya jabatan sekretaris daerah (sekda) definitif. Padahal, sesuai aturannya pemkab seharusnya sudah menentukan sekda definitif. “Namun, kenyataannya hingga kini jabatan sekda masih dijabat Pj (penjabat),” terangnya.

Anam menjelaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, jabatan Pj sekda hanya bisa tiga bulan dan diperpanjang tiga bulan lagi. Namun, jabatan Pj Sekda Bojonegoro sudah setahun lebih. Tepatnya sejak Maret 2018 lalu. “Bahkan, jika masa jabatannya dua kali 6 bulan sekalipun sudah kelewat,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Menurut Anam, sekda adalah jabatan urgen atau vital. Sejumlah kegiatan pemkab berhubungan jabatan itu. Baik berkaitan anggaran maupun lainnya. “Pertanyaannya, sah atau tidak dokumen-dokumen ditandatangani Pj sekda. Mengingat masa jabatannya sudah kelewat,” jelasnya.

Baca Juga :  Tiap Kecamatan Dijatah Ekskavator, Akses Jalan Dukung Perekonomian

Dalam waktu dekat, pemkab akan menanyakan hal itu pada BKPP. Sehingga, bisa diketahui apa kendala yang dialami hingga belum dilakukan pengisian jabatan. “Kebetulan Senin (hari ini, Red) kami ada rapat. Kami akan bahas juga dengan pemkab,” terang Anam.

Anam menambahkan, dalam waktu dekat komisi aparatur sipil negara (KASN) akan melakukan investigasi di Bojonegoro. Itu berkaitan pengisian jabatan kepala dinas perpustakaan dan arsip diisi orang yang bukan peserta lelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP Djoko Lukito belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai itu. Sebab, pihaknya tidak berwenang melakukan pengisian jabatan kosong itu. “Saya menunggu perintah. Jadi, saya tidak bisa menjawabnya,” singkatnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/