alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

DPR RI Perjuangkan Lowongan CPNS Guru Honorer

- Advertisement -

Radar Lamongan – Pemerintah kini tidak lagi membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru honorer. Pemerintah hanya membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah itu memberikan perhatian terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

‘’Mereka (guru honorer) tidak bermimpi untuk menjadi PPPK, tapi mereka bermimpi menjadi PNS atau ASN,’’ tutur anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (23/2). Menurut dia, pemerintah mencoba meyakinkan bahwa PPPK dan PNS itu sama derajatnya. Karena gaji dan tunjangannya sama.

Namun, Zainuddin menilai PPPK dan PNS merupakan dua status yang sangat berbeda. ‘’Kalau sama, buat apa diberikan nama yang berbeda. Karena memang beda perlakuannya. Dan honorer tidak ingin jadi PPPK,’’ terangnya saat berada di Desa Kranji, Kecamatan Paciran.

Baca Juga :  Polres Lamongan Siagakan 7.597 Personel Pengamanan

Zainuddin menyatakan, komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja untuk memperjuangkan adanya lowongan CPNS bagi guru honorer. ‘’Untuk menangani masalah serius yang muncul, mencari informasi, data dan fakta di lapangan. Kita mencoba merekomendasikan kebijakan yang bisa dijadikan jalan keluar,’’ ujar politisi yang terpilih dari Dapil X Lamongan – Gresik tersebut.

Sehingga, lanjut dia, guru honorer tidak hanya bergantung pada rekrutmen PPPK, yang tidak jelas kinerjanya. Apalagi, sewaktu-waktu pemerintah dapat memutus kinerja guru berstatus PPPK. ‘’Mereka bekerja, lima tahun lalu berhenti, untuk apa. Tidak jelas. Guru honorer semakin putus asa karena tidak ada CPNS,’’ kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.

- Advertisement -

Seperti diberitakan, PPPK di Lamongan yang telah lolos dan melakukan pemberkasan, tidak kunjung menerima SK Bupati. Sehingga, nasib PPPK di Lamongan sempat menggantung. Dia membeberkan, lowongan PPPK tahun ini kurang diminati. ‘’Tahun ini lowongan PPPK hari ini baru 500 yang daftar, dari 1 juta kuota yang disediakan pemerintah. Yang sudah lulus kemarin, belum semuanya mendapatkan SK kan,’’ imbuh politisi bergelar S3 Ilmu Sosial di Unair Surabaya tersebut.

Baca Juga :  Beralasan Tak Ingin Picu Kerumunan di Lamongan

Dengan kondisi ini, terang dia, pemerintah belum hadir memenuhi dan melayani kualitas pendidikan. Zainuddin mengatakan, pihaknya beberapa kali melakukan hearing dengan guru honorer, yang mayoritas mengeluhkan terkait tidak adanya rekrutmen CPNS. ‘’Guru honorer, itu mereka ada yang gajinya nol persen, tidak digaji. Tapi mereka rela tetap menjadi guru. Guru honorer itu ada karena negara belum bisa menyiapkan guru yang lengkap,’’ tutur Zainuddin.

Radar Lamongan – Pemerintah kini tidak lagi membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru honorer. Pemerintah hanya membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah itu memberikan perhatian terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

‘’Mereka (guru honorer) tidak bermimpi untuk menjadi PPPK, tapi mereka bermimpi menjadi PNS atau ASN,’’ tutur anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (23/2). Menurut dia, pemerintah mencoba meyakinkan bahwa PPPK dan PNS itu sama derajatnya. Karena gaji dan tunjangannya sama.

Namun, Zainuddin menilai PPPK dan PNS merupakan dua status yang sangat berbeda. ‘’Kalau sama, buat apa diberikan nama yang berbeda. Karena memang beda perlakuannya. Dan honorer tidak ingin jadi PPPK,’’ terangnya saat berada di Desa Kranji, Kecamatan Paciran.

Baca Juga :  Asyiknya Berbisnis

Zainuddin menyatakan, komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja untuk memperjuangkan adanya lowongan CPNS bagi guru honorer. ‘’Untuk menangani masalah serius yang muncul, mencari informasi, data dan fakta di lapangan. Kita mencoba merekomendasikan kebijakan yang bisa dijadikan jalan keluar,’’ ujar politisi yang terpilih dari Dapil X Lamongan – Gresik tersebut.

Sehingga, lanjut dia, guru honorer tidak hanya bergantung pada rekrutmen PPPK, yang tidak jelas kinerjanya. Apalagi, sewaktu-waktu pemerintah dapat memutus kinerja guru berstatus PPPK. ‘’Mereka bekerja, lima tahun lalu berhenti, untuk apa. Tidak jelas. Guru honorer semakin putus asa karena tidak ada CPNS,’’ kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.

- Advertisement -

Seperti diberitakan, PPPK di Lamongan yang telah lolos dan melakukan pemberkasan, tidak kunjung menerima SK Bupati. Sehingga, nasib PPPK di Lamongan sempat menggantung. Dia membeberkan, lowongan PPPK tahun ini kurang diminati. ‘’Tahun ini lowongan PPPK hari ini baru 500 yang daftar, dari 1 juta kuota yang disediakan pemerintah. Yang sudah lulus kemarin, belum semuanya mendapatkan SK kan,’’ imbuh politisi bergelar S3 Ilmu Sosial di Unair Surabaya tersebut.

Baca Juga :  Kesbangpol Klaim Berperan Mendamaikan

Dengan kondisi ini, terang dia, pemerintah belum hadir memenuhi dan melayani kualitas pendidikan. Zainuddin mengatakan, pihaknya beberapa kali melakukan hearing dengan guru honorer, yang mayoritas mengeluhkan terkait tidak adanya rekrutmen CPNS. ‘’Guru honorer, itu mereka ada yang gajinya nol persen, tidak digaji. Tapi mereka rela tetap menjadi guru. Guru honorer itu ada karena negara belum bisa menyiapkan guru yang lengkap,’’ tutur Zainuddin.

Artikel Terkait

Most Read

Terus Eksplorasi

Tiga Penjudi Dadu Online Ditangkap

Artikel Terbaru


/