BOJONEGORO – Honorer kategori 2 (K2) dan non K2 di Bojonegoro bisa bernafas lega. Sebab, Pemkab Bojonegoro sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mereka.
Data di Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPKAD) menyebutkan, honorer K2 dialokasikan anggaran senilai Rp 9,3 miliar selama 2018 ini.
Sedangan yang non K2 dialokasikan anggaran senilai Rp 13 miliar.
Kepala DPKAD Bojonegoro Ibnu Suythi menjelaskan, dana tersebut dicairkan selama tiga bulan sekali.
Setiap bulan nilainya adalah Rp 750 ribu. Sedangkan yang non K2 nilainya adalah Rp 500 ribu per bulan.
”Mereka akan menerimanya secara rapel tiga bulan sekali,” jelasnya.
Anggaran yang dialokasikan tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu.
Tahun lalu, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan honorer mencapai Rp 50 miliar.
Sehingga, dari anggaran tahun ini ada pengurangan sekitar Rp 28 miliar dibanding tahun lalu.
Ibnu menjelaskan, berkurangnya anggaran bukan karena yang menerima dikurangi.
Namun, karena sebagian honorer sudah beralih ke provinsi. Sehingga, kini mereka tidak dianggarkan oleh Pemkab lagi.
”Mereka kini dianggarkan oleh provinsi sendiri,” jelasnya.
Tahun lalu Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk mereka.
Namun, hingga akhir tahun, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan.
Sebab, terhalang SOP karena honorer di SMA/SMK bukan lagi di bawah kewenangan kabupaten.
Jumlah honorer K2 yang bakal menerima tunjangan sebanyak 1.245 orang.
Sedangkan yang non K2 jumlahnya mencapai 2.614 orang.
Anggaran yang dialokasikan hanya sampai Oktober.
Sedangkan Oktober-Desember akan dialokasikan pada APBD Perubahan.
Honorer SMA/SMK juga bisa bernafas lega.
Sebab, mulai tahun ini mereka juga akan menerima tunjangan dari provinsi.
Jumlah nominal yang akan mereka terima setiap bulannya mencapai Rp 750 ribu. Rencananya, tunjangan tersebut akan diterima sesuai kinerja honorer.
Yaitu, sesuai dengan jumlah jam mengajarnya.
Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai menjelaskan, pihaknya senang mendengar kabar tersebut.
Sebab, tunjangan itu sedikit banyak mengurangi beban mereka sebagi guru honorer.
”Namun, kami tetap ingin diangkat menjadi CPNS tanpa tes,” jelasnya.
