alexametrics
24.2 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Perlu Satu Data untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

LAMONGAN, Radar Lamongan – Badan Pusat Statistik (BPS) mendata 87.620 jiwa atau setara 7,37 persen jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lamongan. Ada 25 desa dari lima kecamatan yang menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem.
BPS mendorong bantuan-bantuan terhadap kepala rumah tangga (KRT) miskin ekstrem disalurkan secara merata dengan berbasis satu data.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menjelaskan, meskipun telah ditetapkan 25 desa yang menjadi pilot project pengentasan kemiskinan, pihaknya ingin memastikan KRT miskin ekstrem yang tidak menjadi sampel juga bisa menerima bantuan.
‘’Dari sampel 25 desa dikhawatirkan ada yang di luar sasaran BPS. Karena yang saya jumpai di lapangan, ada dua keluarga. Keluarga pertama hanya menerima BLT (bantuan langsung tunai) DD (dana desa). Kami coba tanya kembali apakah pernah dapat bantuan lainnya? Ternyata tidak. Kami menyisir kembali ada satu keluarga miskin ekstrem ternyata hanya dapat bantuan dari UMKM satu tahun sekali. Kita gali lagi ternyata tidak dapat bantuan lagi. Mudah-mudahan itu hanya sampel. Artinya saran kami kita perlu satu data untuk satu penanganan,’’ paparnya di hadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Lamongan, kemarin (22/12).
Ateng menuturkan, tren angka kemiskinan di Kota Soto ini cenderung turun tiap tahunnya. Meskipun, pada periode 2020 – 2021 ada kenaikan nol koma sekian persen akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, kemiskinan ekstrem perlu penanganan khusus. Salah satunya dengan cara pendataan.
Bulan ini, BPS mengadakan survei efektivitas program bantuan sosial (SEPBS) untuk mengukur efektivitas dampak pemberian bansos terhadap perubahan tingkat kemiskinan ekstrem. Maret nanti, lembaga tersebut juga kembali mengadakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas).
‘’Selain itu, dari survei ini kita bisa mendapatkan informasi lokal sebagai dasar program pemberdayaan,’’ tuturnya.
Dia berharap, pada 2024 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan bisa turun menjadi nol persen.

Baca Juga :  Usai Jual Tanah, Uang Dirampok

LAMONGAN, Radar Lamongan – Badan Pusat Statistik (BPS) mendata 87.620 jiwa atau setara 7,37 persen jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lamongan. Ada 25 desa dari lima kecamatan yang menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem.
BPS mendorong bantuan-bantuan terhadap kepala rumah tangga (KRT) miskin ekstrem disalurkan secara merata dengan berbasis satu data.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menjelaskan, meskipun telah ditetapkan 25 desa yang menjadi pilot project pengentasan kemiskinan, pihaknya ingin memastikan KRT miskin ekstrem yang tidak menjadi sampel juga bisa menerima bantuan.
‘’Dari sampel 25 desa dikhawatirkan ada yang di luar sasaran BPS. Karena yang saya jumpai di lapangan, ada dua keluarga. Keluarga pertama hanya menerima BLT (bantuan langsung tunai) DD (dana desa). Kami coba tanya kembali apakah pernah dapat bantuan lainnya? Ternyata tidak. Kami menyisir kembali ada satu keluarga miskin ekstrem ternyata hanya dapat bantuan dari UMKM satu tahun sekali. Kita gali lagi ternyata tidak dapat bantuan lagi. Mudah-mudahan itu hanya sampel. Artinya saran kami kita perlu satu data untuk satu penanganan,’’ paparnya di hadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Lamongan, kemarin (22/12).
Ateng menuturkan, tren angka kemiskinan di Kota Soto ini cenderung turun tiap tahunnya. Meskipun, pada periode 2020 – 2021 ada kenaikan nol koma sekian persen akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, kemiskinan ekstrem perlu penanganan khusus. Salah satunya dengan cara pendataan.
Bulan ini, BPS mengadakan survei efektivitas program bantuan sosial (SEPBS) untuk mengukur efektivitas dampak pemberian bansos terhadap perubahan tingkat kemiskinan ekstrem. Maret nanti, lembaga tersebut juga kembali mengadakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas).
‘’Selain itu, dari survei ini kita bisa mendapatkan informasi lokal sebagai dasar program pemberdayaan,’’ tuturnya.
Dia berharap, pada 2024 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan bisa turun menjadi nol persen.

Baca Juga :  Jadwal Melawan Semen Padang MepetĀ 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/