alexametrics
27.4 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

Pemprov Soroti Penambang Pasir

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penambangan pasir ilegal di sepanjang Sungai Bengawan Solo mulai diawasi. Itu buntut tanggul di Dusun Puncel, Desa Pilang, Kecamatan Kanor, yang ambrol, minggu lalu. Diduga tanggul yang mengalami kerusakan parah itu akibat penambangan pasir ilegal.

Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro mulai menginventarisir penambangan di bengawan. Hasilnya, penambangan pasir semakin tak terkendali. Dampaknya, akan merusak lingkungan.

’’Sudah kami sampaikan ke satpol PP provinsi. Secepatnya akan dilakukan penertiban,’’ kata Kepala Bakorwil Bojonegoro Abimanyu Poncoatmojo.

Menurut dia, izin penambangan khususnya galian C menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov). Sehingga, terkait penambangan pasir di sepanjang Bengawan Solo juga menjadi bagian dari tugas Pemprov Jatim.

Menurut Abimanyu, kejadian tanggul ambrol di Kecamatan Kanor, akan menjadi pelajaran penting. Sebab, sesuai hasil temuan sementara menyebutkan ambrolnya tanggul dipicu penambangan pasir.

Baca Juga :  Pilih 215 Peserta untuk Babak FinalĀ 

’’Penindakan sesuai regulasi,’’ tandas pria yang juga menjabat sebagai penjabat (Pj) Sekda Bojonegoro itu. Sesuai data yang dikantonginya, kedalaman tanggul ambles sekitar 3 meter dengan panjang sekitar 105 meter.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Yudi Hendro, retakan di tanggul itu penyebab utamanya adalah penambangan pasir.

Sehingga, membuat tanggul tergeser dan mengalami retak dengan panjang sekitar 25 meter. Kondisi ini tentunya mengancam banjir, saat musim hujan mendatang.

Dia menuturkan, kondisi itu juga dipicu kondisi tebing kering. Sehingga, daya ikat tanah cenderung hilang. Mudah tererosi aliran sungai di bagian bawah tebing. Juga lereng yang terjal. Serta beban lereng tak sebanding.

Termasuk kurangnya vegetasi. Sehingga tidak mampu menahan lereng dan terjadi longsor. ’’Perbaikan itu mendesak, kalua bisa sebelum hujan,’’ tandasnya.

Dia berharap segera ada koordinasi antara pemdes setempat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Sebab, status tanggul itu masuk tanah desa, bukan wilayah BBWS. Sehingga, menjadi kewenangan desa, namun keuangan desa tak mungkin cukup tanpa ada campur tangan dari BBWS.

Baca Juga :  1.114 Pendaftar CPNS Gagal

Antonius Suryono, petugas BBWS Bengawan Solo di Bojonegoro dikonfirmasi terpisah menyatakan, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan perbaikan di lokasi tersebut. Sebab, status lahannya milik pemerintah desa (pemdes). Sehingga, sepenuhnya menjadi kewenangan pemdes setempat.

’’Itu (tanggul ambrol) kan milik desa, bukan BBWS,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pilang Noto memastikan, pembangunan tanggul tentu butuh anggaran besar. Sehingga, keuangan desa belum cukup untuk memperbaikinya. Dia berharap ada perhatian dari pemerintah, sebab jika tak segera diperbaiki, saat musim hujan nanti air bengawan berpotensi meluber ke perkampungan dan lahan pertanian warga.

’’Keuangan desa terbatas. Kami berharap perhatian pemerintah daerah dan pusat,’’ ujar dia.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penambangan pasir ilegal di sepanjang Sungai Bengawan Solo mulai diawasi. Itu buntut tanggul di Dusun Puncel, Desa Pilang, Kecamatan Kanor, yang ambrol, minggu lalu. Diduga tanggul yang mengalami kerusakan parah itu akibat penambangan pasir ilegal.

Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro mulai menginventarisir penambangan di bengawan. Hasilnya, penambangan pasir semakin tak terkendali. Dampaknya, akan merusak lingkungan.

’’Sudah kami sampaikan ke satpol PP provinsi. Secepatnya akan dilakukan penertiban,’’ kata Kepala Bakorwil Bojonegoro Abimanyu Poncoatmojo.

Menurut dia, izin penambangan khususnya galian C menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov). Sehingga, terkait penambangan pasir di sepanjang Bengawan Solo juga menjadi bagian dari tugas Pemprov Jatim.

Menurut Abimanyu, kejadian tanggul ambrol di Kecamatan Kanor, akan menjadi pelajaran penting. Sebab, sesuai hasil temuan sementara menyebutkan ambrolnya tanggul dipicu penambangan pasir.

Baca Juga :  Amankan Pemilu, Gandeng BEM Se-Tuban

’’Penindakan sesuai regulasi,’’ tandas pria yang juga menjabat sebagai penjabat (Pj) Sekda Bojonegoro itu. Sesuai data yang dikantonginya, kedalaman tanggul ambles sekitar 3 meter dengan panjang sekitar 105 meter.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Yudi Hendro, retakan di tanggul itu penyebab utamanya adalah penambangan pasir.

Sehingga, membuat tanggul tergeser dan mengalami retak dengan panjang sekitar 25 meter. Kondisi ini tentunya mengancam banjir, saat musim hujan mendatang.

Dia menuturkan, kondisi itu juga dipicu kondisi tebing kering. Sehingga, daya ikat tanah cenderung hilang. Mudah tererosi aliran sungai di bagian bawah tebing. Juga lereng yang terjal. Serta beban lereng tak sebanding.

Termasuk kurangnya vegetasi. Sehingga tidak mampu menahan lereng dan terjadi longsor. ’’Perbaikan itu mendesak, kalua bisa sebelum hujan,’’ tandasnya.

Dia berharap segera ada koordinasi antara pemdes setempat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Sebab, status tanggul itu masuk tanah desa, bukan wilayah BBWS. Sehingga, menjadi kewenangan desa, namun keuangan desa tak mungkin cukup tanpa ada campur tangan dari BBWS.

Baca Juga :  Jokowi: Mbak Puti, Jaga Pancasila

Antonius Suryono, petugas BBWS Bengawan Solo di Bojonegoro dikonfirmasi terpisah menyatakan, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan perbaikan di lokasi tersebut. Sebab, status lahannya milik pemerintah desa (pemdes). Sehingga, sepenuhnya menjadi kewenangan pemdes setempat.

’’Itu (tanggul ambrol) kan milik desa, bukan BBWS,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pilang Noto memastikan, pembangunan tanggul tentu butuh anggaran besar. Sehingga, keuangan desa belum cukup untuk memperbaikinya. Dia berharap ada perhatian dari pemerintah, sebab jika tak segera diperbaiki, saat musim hujan nanti air bengawan berpotensi meluber ke perkampungan dan lahan pertanian warga.

’’Keuangan desa terbatas. Kami berharap perhatian pemerintah daerah dan pusat,’’ ujar dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/