alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Terancam Gusur, Warga Sukorejo Wadul Dewan

BOJONEGORO – Puluhan warga RT 31 /RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, mengadu ke DPRD setempat kemarin (22/9).

Penyebabnya, rumah yang mereka tempati terancam digusur. Itu terjadi karena Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan normalisasi saluran air. 

’’Kami ke sini ingin mendapatkan pertolongan dari anggota dewan,’’ ungkap Sarah, ketua RT setempat di ruang komisi A.

Dia menjelaskan, beberapa bulan lalu, warga yang rumahnya ada di bantaran saluran air itu mendapatkan surat peringatan dari Dinas PSDA Jatim.

Isinya adalah membongkar bangunan di sepanjang saluran air. ’’Kami tidak bisa melakukannya, karena bangunan rumah warga sudah permanen. Sudah tembok,’’ ungkapnya.

Kemudian, datang surat kedua dan ketiga yang berisi sama. Namun, warga tidak bisa melakukannya. Sebab, dinas PSDA tidak memberikan solusi atas hal tersebut. ’’Kalau tidak ada solusi, kami tidak bisa pindah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Kantor Koperasi Dibobol, Brankas Aman

RT 31/RW 06 berlokasi di selatan Stasiun Besar Bojonegoro. Tanah tersebut sejatinya adalah milik PT KAI. Bekas-bekas rel juga masih terlihat di kawasan yang kini padat penduduk tersebut. 

Rencananya, saluran air tersebut akan dilebarkan 3 meter lagi. Posisi saat ini, rumah warga sudah mepet dengan saluran air itu.

Jika dilakukan pelebaran, maka rumah-rumah warga tersebut akan terkena dampak. Sehingga, warga meminta normalisasi saluran air tersebut tidak perlu dilakukan. 

Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setyawan mengatakan, pihaknya akan berusaha membantu dengan berkomunikasi dengan Dinas PSDA Jatim.

Sehingga, bisa dicari solusi yang terbaik. ’’Nanti akan kita usahakan. Bapak-Ibu semua tetap harus berkoordinasi dengan perangkat desa,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Merasa Sumber Referensinya Terbatas

Perwakilan UPT PSDA Bojonegoro Nursam mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah itu.

Sebab, proyek tersebut bukanlah dari UPT PSDA, melainkan dari provinsi. ’’Kami tidak bisa berbuat banyak. Nanti semuanya akan kami sampaikan ke provinsi,’’ jelasnya.

Pihaknya, lanjut dia, hanya kebagian sosialisasi mengenai hal itu. Sedangkan teknis pengerjaan, pihaknya tidak tahu. 

Selain di Bojonegoro, normalisasi juga dilakukan di daerah lain. Yaitu, di Tuban dan Lamongan. Namun, sejauh ini normalisasi tidak mengalami masalah.

BOJONEGORO – Puluhan warga RT 31 /RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, mengadu ke DPRD setempat kemarin (22/9).

Penyebabnya, rumah yang mereka tempati terancam digusur. Itu terjadi karena Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan normalisasi saluran air. 

’’Kami ke sini ingin mendapatkan pertolongan dari anggota dewan,’’ ungkap Sarah, ketua RT setempat di ruang komisi A.

Dia menjelaskan, beberapa bulan lalu, warga yang rumahnya ada di bantaran saluran air itu mendapatkan surat peringatan dari Dinas PSDA Jatim.

Isinya adalah membongkar bangunan di sepanjang saluran air. ’’Kami tidak bisa melakukannya, karena bangunan rumah warga sudah permanen. Sudah tembok,’’ ungkapnya.

Kemudian, datang surat kedua dan ketiga yang berisi sama. Namun, warga tidak bisa melakukannya. Sebab, dinas PSDA tidak memberikan solusi atas hal tersebut. ’’Kalau tidak ada solusi, kami tidak bisa pindah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ring Road Harus Sampai Baureno

RT 31/RW 06 berlokasi di selatan Stasiun Besar Bojonegoro. Tanah tersebut sejatinya adalah milik PT KAI. Bekas-bekas rel juga masih terlihat di kawasan yang kini padat penduduk tersebut. 

Rencananya, saluran air tersebut akan dilebarkan 3 meter lagi. Posisi saat ini, rumah warga sudah mepet dengan saluran air itu.

Jika dilakukan pelebaran, maka rumah-rumah warga tersebut akan terkena dampak. Sehingga, warga meminta normalisasi saluran air tersebut tidak perlu dilakukan. 

Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setyawan mengatakan, pihaknya akan berusaha membantu dengan berkomunikasi dengan Dinas PSDA Jatim.

Sehingga, bisa dicari solusi yang terbaik. ’’Nanti akan kita usahakan. Bapak-Ibu semua tetap harus berkoordinasi dengan perangkat desa,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Satu Pohon Tepi Jalan Babat – Bojonegoro Harus Diganti 15 Pohon Baru

Perwakilan UPT PSDA Bojonegoro Nursam mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah itu.

Sebab, proyek tersebut bukanlah dari UPT PSDA, melainkan dari provinsi. ’’Kami tidak bisa berbuat banyak. Nanti semuanya akan kami sampaikan ke provinsi,’’ jelasnya.

Pihaknya, lanjut dia, hanya kebagian sosialisasi mengenai hal itu. Sedangkan teknis pengerjaan, pihaknya tidak tahu. 

Selain di Bojonegoro, normalisasi juga dilakukan di daerah lain. Yaitu, di Tuban dan Lamongan. Namun, sejauh ini normalisasi tidak mengalami masalah.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/