alexametrics
23.3 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Masyarakat Berhak Menolak Bayar Parkir

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kesadaran pemilik kendaraan diperlukan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) ketika parkir. Masyarakat berhak menolak apabila ada petugas parkir yang meminta retribusi.

Berdasar Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pemberlakuan parkir berlangganan roda dua senilai Rp 20 ribu per tahun. Dan Rp 40 ribu per tahun untuk roda empat.

Sebaliknya, hanya kendaraan luar Bojonegoro saja yang dibebani retribusi parkir. Yakni Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. Namun, selama ini respons masyarakat terkait parkir di tempat umum memang sangat beragam.

Andre, salah satu warga Kelurahan Klangon merasa sungkan apabila tidak memberi uang kepada petugas parkir. “Toh, jarang sekali saya menemui juru parkir dari dishub (dinas perhubungan) yang menolak ketika dikasih uang. Jadinya kami sebagai masyarakat sudah terbiasa untuk memberi uang,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Baca Juga :  Satreskrim Polres Bojonegoro, Egga Ayu DPO, Target Sebulan Ditangkap

Berbeda lagi respons dari Arina, warga Kecamatan Kalitidu. Dia merasa tidak masalah ketika memberi uang ke petugas parkir. Selama petugas parkir memang menjaga dengan baik motor dan helm ketika parkir.

Menurutnya, uang Rp 2.000 itu rasa terima kasih telah menjaga motornya. “Selama juru parkirnya tidak minta-minta secara paksa, saya enggak masalah kok kalau bayar meski sudah bayar parkir berlangganan,” jelasnya.

Terpisah, Candra, salah satu petugas parkir di Jalan AKBP M. Soeroko mengaku selalu berusaha sebaik mungkin dan ramah kepada orang yang hendak parkir. Ketika pemilik motor atau mobil mau keluar juga tidak pernah meminta bayar parkir, kecuali pelat nomornya luar Bojonegoro.

Tetapi, selama ini ada banyak masyarakat sangat memaksa memberi uang kepadanya sebagai ucapan terima kasih. “Sebisa mungkin saya beri tahu kepada motor atau mobil pelat Bojonegoro kalau tidak perlu bayar parkir karena sudah berlangganan. Kadang ada saja yang memaksa memberi uang,” ujarnya.

Baca Juga :  SMPN 4 Semanding Tuban Berperan Sukseskan Vaksinasi Pelajar Nasional

Selama ini, per harinya ia setor retribusi parkir sekitar Rp 30 ribu. Gaji bulanan ia dapat senilai Rp 1,5 juta.

Sementara itu, Kepala Dishub Bojonegoro Adie Witjaksono menegaskan, bahwa petugas parkir wajib menolak ketika diberi uang retribusi parkir kendaraan pelat nomor Bojonegoro. Dan masyarakat berhak menolak ketika diminta bayar retribusi parkir.

Pengawasan sebanyak 71 juru parkir pun diperketat menggunakan CCTV yang dipasang secara acak. “Kami terus dorong juru parkir memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak memberi uang retribusi parkir. Karena sudah bayar parkir berlangganan per tahun,” ujar Adie, sapaan akrabnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kesadaran pemilik kendaraan diperlukan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) ketika parkir. Masyarakat berhak menolak apabila ada petugas parkir yang meminta retribusi.

Berdasar Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pemberlakuan parkir berlangganan roda dua senilai Rp 20 ribu per tahun. Dan Rp 40 ribu per tahun untuk roda empat.

Sebaliknya, hanya kendaraan luar Bojonegoro saja yang dibebani retribusi parkir. Yakni Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. Namun, selama ini respons masyarakat terkait parkir di tempat umum memang sangat beragam.

Andre, salah satu warga Kelurahan Klangon merasa sungkan apabila tidak memberi uang kepada petugas parkir. “Toh, jarang sekali saya menemui juru parkir dari dishub (dinas perhubungan) yang menolak ketika dikasih uang. Jadinya kami sebagai masyarakat sudah terbiasa untuk memberi uang,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Baca Juga :  Jalan Panglima Polim Kerap Tergenang, Air Tak Terserap Drainase

Berbeda lagi respons dari Arina, warga Kecamatan Kalitidu. Dia merasa tidak masalah ketika memberi uang ke petugas parkir. Selama petugas parkir memang menjaga dengan baik motor dan helm ketika parkir.

Menurutnya, uang Rp 2.000 itu rasa terima kasih telah menjaga motornya. “Selama juru parkirnya tidak minta-minta secara paksa, saya enggak masalah kok kalau bayar meski sudah bayar parkir berlangganan,” jelasnya.

Terpisah, Candra, salah satu petugas parkir di Jalan AKBP M. Soeroko mengaku selalu berusaha sebaik mungkin dan ramah kepada orang yang hendak parkir. Ketika pemilik motor atau mobil mau keluar juga tidak pernah meminta bayar parkir, kecuali pelat nomornya luar Bojonegoro.

Tetapi, selama ini ada banyak masyarakat sangat memaksa memberi uang kepadanya sebagai ucapan terima kasih. “Sebisa mungkin saya beri tahu kepada motor atau mobil pelat Bojonegoro kalau tidak perlu bayar parkir karena sudah berlangganan. Kadang ada saja yang memaksa memberi uang,” ujarnya.

Baca Juga :  Hendak Isi Daya HP, Anak Tewas Tersengat Listrik

Selama ini, per harinya ia setor retribusi parkir sekitar Rp 30 ribu. Gaji bulanan ia dapat senilai Rp 1,5 juta.

Sementara itu, Kepala Dishub Bojonegoro Adie Witjaksono menegaskan, bahwa petugas parkir wajib menolak ketika diberi uang retribusi parkir kendaraan pelat nomor Bojonegoro. Dan masyarakat berhak menolak ketika diminta bayar retribusi parkir.

Pengawasan sebanyak 71 juru parkir pun diperketat menggunakan CCTV yang dipasang secara acak. “Kami terus dorong juru parkir memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak memberi uang retribusi parkir. Karena sudah bayar parkir berlangganan per tahun,” ujar Adie, sapaan akrabnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/