alexametrics
27.1 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Ajukan Formasi 184 CPNS, dan 484 PPPK

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih belum dipastikan. Meski demikian, Pemkab Bojonegoro sudah mengajukan formasi untuk pelaksanaan seleksi itu.

Pemkab mengajukan formasi CPNS sebanyak 184. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diajukan sebanyak 484 formasi.

’’Pelaksanaannya masih menunggu dari pusat. Perkiraan antara September hingga Oktober nanti,’’ ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aan Syahbana kemarin (22/7).

Aan menjelaskan, pengajuan formasi CPNS dan PPPK itu dilakukan sejak bulan lalu. Itu berdasarkan kebutuhan PNS yang ada di lingkup pemkab. Mulai tenaga pendidikan, kesehatan, hingga tenaga teknis.

Sedangkan untuk PPPK, diperkirakan juga tidak khusus honorer kategori dua (K-2). Namun, juga bisa diikuti oleh peserta umum. ’’Lebih jelasnya kita masih menunggu juknis (petunjuk teknis),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Gaji Rendah, GTT Madrasah Berharap Insentif dari Pemkab

PPPK dan CPNS memiliki kriteria yang berbeda. Meskipun seleksinya dilaksanakan bersamaan. PPPK memiliki batas usia lebih lama. Yakni di atas 50 tahun masih bisa ikut seleksi. Sedangkan, CPNS ada batasan usia. Maksimal berusia 35 tahun. Kelewat usia itu sudah tidak bisa mendaftar lagi.

Aan berharap, formasi CPNS dan PPPK yang diajukan itu tidak berubah. Sebab, itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga, kekurangan PNS di lingkup pemkab bisa berkurang.

Tahun lalu pemkab juga mendapatkan formasi CPNS. Hasil seleksinya pun sudah diberikan surat keputusan (SK) penugasan.

Sedangkan, untuk PPPK hasil seleksi Maret lalu hingga kini masih belum diberikan SK. Padahal, hasil seleksinya sudah diumumkan sebelum Mei lalu. ’’Jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka semua honorer K-2,’’ jelasnya.

Baca Juga :  PKB Bisa Dua Kursi, PAN Terancam

Aan menjelaskan, hasil seleksi PPPK itu masih menunggu aturan dari pusat. Bagaimana sistem penggajiannya. Sebab, kebanyakan daerah belum mengalokasikan anggaran gaji PPPK. ’’Kita masih menunggu aturan dari pusat. Semua daerah begitu sepertinya,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengaku belum menerima pengajuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) soal alokasi gaji PPPK. Namun, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BKPP terkait hal itu. ’’Sejauh ini belum ada alokasi itu. Nanti saya cek lagi ada usulan atau tidak,’’ ujar Ibnu.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih belum dipastikan. Meski demikian, Pemkab Bojonegoro sudah mengajukan formasi untuk pelaksanaan seleksi itu.

Pemkab mengajukan formasi CPNS sebanyak 184. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diajukan sebanyak 484 formasi.

’’Pelaksanaannya masih menunggu dari pusat. Perkiraan antara September hingga Oktober nanti,’’ ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aan Syahbana kemarin (22/7).

Aan menjelaskan, pengajuan formasi CPNS dan PPPK itu dilakukan sejak bulan lalu. Itu berdasarkan kebutuhan PNS yang ada di lingkup pemkab. Mulai tenaga pendidikan, kesehatan, hingga tenaga teknis.

Sedangkan untuk PPPK, diperkirakan juga tidak khusus honorer kategori dua (K-2). Namun, juga bisa diikuti oleh peserta umum. ’’Lebih jelasnya kita masih menunggu juknis (petunjuk teknis),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Defisit P-APBD Bojonegoro Tertutup DBH Migas

PPPK dan CPNS memiliki kriteria yang berbeda. Meskipun seleksinya dilaksanakan bersamaan. PPPK memiliki batas usia lebih lama. Yakni di atas 50 tahun masih bisa ikut seleksi. Sedangkan, CPNS ada batasan usia. Maksimal berusia 35 tahun. Kelewat usia itu sudah tidak bisa mendaftar lagi.

Aan berharap, formasi CPNS dan PPPK yang diajukan itu tidak berubah. Sebab, itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga, kekurangan PNS di lingkup pemkab bisa berkurang.

Tahun lalu pemkab juga mendapatkan formasi CPNS. Hasil seleksinya pun sudah diberikan surat keputusan (SK) penugasan.

Sedangkan, untuk PPPK hasil seleksi Maret lalu hingga kini masih belum diberikan SK. Padahal, hasil seleksinya sudah diumumkan sebelum Mei lalu. ’’Jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka semua honorer K-2,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Kemiskinan Ekstrem di Margomulyo Masih Usulan Program

Aan menjelaskan, hasil seleksi PPPK itu masih menunggu aturan dari pusat. Bagaimana sistem penggajiannya. Sebab, kebanyakan daerah belum mengalokasikan anggaran gaji PPPK. ’’Kita masih menunggu aturan dari pusat. Semua daerah begitu sepertinya,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengaku belum menerima pengajuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) soal alokasi gaji PPPK. Namun, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BKPP terkait hal itu. ’’Sejauh ini belum ada alokasi itu. Nanti saya cek lagi ada usulan atau tidak,’’ ujar Ibnu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/