alexametrics
25.7 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Sudah Ada Perda, Akan Panggil Dinsos P3A Blora

’’Saya menyesalkan koordinasi ini belum terkonfirmasi (terkait data) dengan komisi kami.’’

ACHLIF NUGROHO, Anggota Komisi D DPRD Blora

 

FENOMENA kekerasan dialami anak membuat kalangan DPRD merasa geram. Anggota Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho menjelasakan kekerasan terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama, terutama dinsos P3A sebagai OPD membidangi. Koordinasi dan komunikasi dijalin dengan komisinya terkait data belum maksimal.

 

“Saya menyesalkan koordinasi ini belum terkonfirmasi (terkait data) dengan komisi kami. Beberapa hal belum dikomunikasikan,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

 

Achlif menjelaskan, akan memangggil dinsos P3A untuk menggetahui upaya apa sudah dilakukan untuk pencegahan. Ia memaparkan saat ini DPRD sedang menyusun peraturan daerah (perda) tentang pendidikan Pancasila dan moral. Menurutnya, kekerasan seksual juga banyak terjadi di lingkup pendidikan. Perda ini nantinya lebih efektif melakukan upaya pencegahan.

Baca Juga :  Muhammadiyah Makin Matang

 

“Pansus sudah dibentuk, ini salah satu upaya optimalkan perlindungan terhadap anak,” jelasnya kemarin.

 

Secara regulasi, menurut Achlif, perlindungan korban kekerasan pada anak telah disusun dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk pencegahan dan perlindungan korban.

 

Pihaknya menggaku pernah melakukan studi banding untuk membuat sebuah camp digunakan menampung korban kekerasan. Di dalamnya diberi psikiater sebagai upaya menghilangkan trauma dialami korban. ”Idealnya seperti itu, namun dari sisi anggaran operasional belum ada,” jelasnya. (luk/rij)

’’Saya menyesalkan koordinasi ini belum terkonfirmasi (terkait data) dengan komisi kami.’’

ACHLIF NUGROHO, Anggota Komisi D DPRD Blora

 

FENOMENA kekerasan dialami anak membuat kalangan DPRD merasa geram. Anggota Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho menjelasakan kekerasan terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama, terutama dinsos P3A sebagai OPD membidangi. Koordinasi dan komunikasi dijalin dengan komisinya terkait data belum maksimal.

 

“Saya menyesalkan koordinasi ini belum terkonfirmasi (terkait data) dengan komisi kami. Beberapa hal belum dikomunikasikan,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

 

Achlif menjelaskan, akan memangggil dinsos P3A untuk menggetahui upaya apa sudah dilakukan untuk pencegahan. Ia memaparkan saat ini DPRD sedang menyusun peraturan daerah (perda) tentang pendidikan Pancasila dan moral. Menurutnya, kekerasan seksual juga banyak terjadi di lingkup pendidikan. Perda ini nantinya lebih efektif melakukan upaya pencegahan.

Baca Juga :  Sekolah Pinggiran Dilirik Belakangan

 

“Pansus sudah dibentuk, ini salah satu upaya optimalkan perlindungan terhadap anak,” jelasnya kemarin.

 

Secara regulasi, menurut Achlif, perlindungan korban kekerasan pada anak telah disusun dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk pencegahan dan perlindungan korban.

 

Pihaknya menggaku pernah melakukan studi banding untuk membuat sebuah camp digunakan menampung korban kekerasan. Di dalamnya diberi psikiater sebagai upaya menghilangkan trauma dialami korban. ”Idealnya seperti itu, namun dari sisi anggaran operasional belum ada,” jelasnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Jumat Balas Dendam

Sita Alat Sedot Pasir 

Pemberangkatan Haji Plus Farfasa

Artikel Terbaru


/