alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Target Kabupaten ODF Meleset

BOJONEGORO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro memperkirakan harus membuat target ulang Bojonegoro sebagai kabupaten open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS). Karena perilaku BABS di wilayah Bojonegoro masih sering terjadi, meski sudah memiliki jamban.

Kebiasaan masyarakat yang masih kerap BABS di sungai merupakan perilaku tidak sehat. Apabila terus dibiarkan, akan mengontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Kenyataannya, data dari Dinkes Bojonegoro baru 289 desa yang ODF dari jumlah total sebanyak 430 desa/kelurahan di Bojonegoro.

Sementara itu, berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, baru 77,53 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri di rumah. Sedangkan, sebanyak 9,14 rumah tangga masih menggunakan fasilitas BAB secara bersama. Adapun sisanya sebanyak 13,32 persen rumah tangga yang menggunakan mandi, cuci, kakus (MCK) umum atau memang tidak memiliki fasilitas BAB.

Baca Juga :  Persibo Kedatangan Tiga Wajah Baru, Siapa Saja?

Adapun keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Bojonegoro Ahmad Hernowo, bahwa gerakan ODF mampu menanggulangi gizi buruk dan menciptakan akses air bersih. “Gizi buruk dan akses air bersih erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang masih melakukan mandi, cuci, dan BAB di sungai,” ucapnya. Namun, hingga sekarang gerakan tersebut belum tuntas 100 persen. “Karena pihak kami hanya sebatas mengimbau dan mendorong kepada masyarakat agar sadar pentingnya ODF,” tuturnya. Dia mengatakan masih banyak masyarakat yang rendah sekali kesadarannya terhadap ODF.

Per Maret 2018 lalu, baru enam kecamatan yang mendeklarasikan sebagai kecamatan ODF, di antaranya Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Dander, Ngambon, Gayam, dan Sumberrejo. Capaian kecamatan ODF paling awal ialah Gondang, 14,3 persen dan Kedungadem, 17,4 persen. Saat ini, tinggal menunggu komitmen dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan yang harus didorong akan bisa berikan bantuan kepada warganya yang belum memiliki jamban. “Capaian yang belum 100 persen ini tentu diakibatkan warga yang memang tidak punya dana untuk membangun jamban, jadi harus bisa mendapat bantuan dari desa,” katanya.

Baca Juga :  Perbaikan Jembatan Kali Bedah Harus Tuntas Sebelum Lebaran

Adapun target 2019 setidaknya harus bisa mencapai 95 persen. Jadi harus dipicu secara terus menerus. Hernowo juga menilai dari segi perilaku sudah berubah 80 persen. Karena, memang perlu ketegasan dari pemdes dengan membuat perdes terkait BABS. “Pembuatan perdes sudah kami arahkan, tetapi kembali lagi apakah pemdes tegas atau tidak menegakkannya,” pungkasnya.

BOJONEGORO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro memperkirakan harus membuat target ulang Bojonegoro sebagai kabupaten open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS). Karena perilaku BABS di wilayah Bojonegoro masih sering terjadi, meski sudah memiliki jamban.

Kebiasaan masyarakat yang masih kerap BABS di sungai merupakan perilaku tidak sehat. Apabila terus dibiarkan, akan mengontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Kenyataannya, data dari Dinkes Bojonegoro baru 289 desa yang ODF dari jumlah total sebanyak 430 desa/kelurahan di Bojonegoro.

Sementara itu, berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, baru 77,53 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri di rumah. Sedangkan, sebanyak 9,14 rumah tangga masih menggunakan fasilitas BAB secara bersama. Adapun sisanya sebanyak 13,32 persen rumah tangga yang menggunakan mandi, cuci, kakus (MCK) umum atau memang tidak memiliki fasilitas BAB.

Baca Juga :  Buat Klub dan Dirikan Cabor Resmi, Terinspirasi Anaknya

Adapun keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Bojonegoro Ahmad Hernowo, bahwa gerakan ODF mampu menanggulangi gizi buruk dan menciptakan akses air bersih. “Gizi buruk dan akses air bersih erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang masih melakukan mandi, cuci, dan BAB di sungai,” ucapnya. Namun, hingga sekarang gerakan tersebut belum tuntas 100 persen. “Karena pihak kami hanya sebatas mengimbau dan mendorong kepada masyarakat agar sadar pentingnya ODF,” tuturnya. Dia mengatakan masih banyak masyarakat yang rendah sekali kesadarannya terhadap ODF.

Per Maret 2018 lalu, baru enam kecamatan yang mendeklarasikan sebagai kecamatan ODF, di antaranya Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Dander, Ngambon, Gayam, dan Sumberrejo. Capaian kecamatan ODF paling awal ialah Gondang, 14,3 persen dan Kedungadem, 17,4 persen. Saat ini, tinggal menunggu komitmen dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan yang harus didorong akan bisa berikan bantuan kepada warganya yang belum memiliki jamban. “Capaian yang belum 100 persen ini tentu diakibatkan warga yang memang tidak punya dana untuk membangun jamban, jadi harus bisa mendapat bantuan dari desa,” katanya.

Baca Juga :  Pasang PJU 60 Titik di Bojonegoro, Termasuk Gang Lingkungan

Adapun target 2019 setidaknya harus bisa mencapai 95 persen. Jadi harus dipicu secara terus menerus. Hernowo juga menilai dari segi perilaku sudah berubah 80 persen. Karena, memang perlu ketegasan dari pemdes dengan membuat perdes terkait BABS. “Pembuatan perdes sudah kami arahkan, tetapi kembali lagi apakah pemdes tegas atau tidak menegakkannya,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/