alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Tak Mungkin Dihentikan

KOTA – Meskipun DPRD Lamongan telah memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tak membuat dinas yang menangani pajak daerah itu menghentikan pemungutan pajak. ‘’Tak bisa dihentikan, ini sudah keputusan makanya harus tetap dijalankan,’’ kata Kepala Bapenda Lamongan, Herry Pranoto, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Menurut dia, adanya gejolak penolakan yang dipelopori sebagian aktivis itu karena sebagian masyarakat ada yang keberatan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebab, sebelumnya belum pernah ada kenaikan PBB. Padahal, kenaikan PBB sudah didasari hasil survei tim khusus, yang mayoritas harga nilai objek pajak pada 2017 mengalami kenaikan cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kami sudah survei, itu acuan kami ada kenaikan,’’ imbuhnya. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga :  Bendera Hitam Masih Terpasang

Jika pungutan PBB dihentikan, maka bisa mengancam target PAD yang telah ditentukan. Sesuai target, tahun ini pendapatan dari pajak bumi dan bangunan menjadi Rp 40 miliar, naik sekitar Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, DPRD Lamongan meminta bapenda mengkaji ulang data obyek PBB.

‘’Memang ini repot, butuh sosialisasi dasar kenaikan PBB ke masyarakat,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan Saifudin Zuhri. Menurut dia, terkait polemik pajak, sebenarnya bukan terjadi kenaikan. Namun, data obyek pajak yang diduga kurang valid. Sehingga, ada perbedaan biaya pajak yang terjadi di masyarakat. Sesuai regulasinya, besaran PBB itu 0,01 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak). Semakin tinggi NJOP, harga bangunan dan tanah mahal. Sehingga, semakin tinggi pajaknya.

Baca Juga :  Kerukunan Pemilu Masyarakat Samin

KOTA – Meskipun DPRD Lamongan telah memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tak membuat dinas yang menangani pajak daerah itu menghentikan pemungutan pajak. ‘’Tak bisa dihentikan, ini sudah keputusan makanya harus tetap dijalankan,’’ kata Kepala Bapenda Lamongan, Herry Pranoto, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Menurut dia, adanya gejolak penolakan yang dipelopori sebagian aktivis itu karena sebagian masyarakat ada yang keberatan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebab, sebelumnya belum pernah ada kenaikan PBB. Padahal, kenaikan PBB sudah didasari hasil survei tim khusus, yang mayoritas harga nilai objek pajak pada 2017 mengalami kenaikan cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kami sudah survei, itu acuan kami ada kenaikan,’’ imbuhnya. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga :  Kini, Produk UMKM Masuk Pasar Modern

Jika pungutan PBB dihentikan, maka bisa mengancam target PAD yang telah ditentukan. Sesuai target, tahun ini pendapatan dari pajak bumi dan bangunan menjadi Rp 40 miliar, naik sekitar Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, DPRD Lamongan meminta bapenda mengkaji ulang data obyek PBB.

‘’Memang ini repot, butuh sosialisasi dasar kenaikan PBB ke masyarakat,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan Saifudin Zuhri. Menurut dia, terkait polemik pajak, sebenarnya bukan terjadi kenaikan. Namun, data obyek pajak yang diduga kurang valid. Sehingga, ada perbedaan biaya pajak yang terjadi di masyarakat. Sesuai regulasinya, besaran PBB itu 0,01 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak). Semakin tinggi NJOP, harga bangunan dan tanah mahal. Sehingga, semakin tinggi pajaknya.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Bantuan Tunai PKL dan Warung di Provinsi NTB

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Berharap Pasar Hewan segera Dibuka

Harga Tanah Rp 450 Ribu Per Meter

Sempat Vakum Dua Tahun


/