alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Tak Perlu Takut, Laporkan Polisi

TUBAN – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan angkat bicara menyikapi persoalan maraknya oknum anggota LSM dan wartawan abal-abal yang memeras. Dikatakan dia, fenomena tersebut bukan hal baru, tapi sudah berlangsung cukup lama. ‘’Munculnya musiman. Biasanya saat pencairan anggaran seperti saat ini. Pencairan ADD, DD, maupun BOS,’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Dia mengaku prihatin dengan maraknya oknum yang mengaku LSM dan wartawan tersebut. Sebab, selain merugikan orang lain, juga merusak citra LSM maupun wartawan itu sendiri. ‘’Padahal, LSM dan wartawan yang sebenarnya itu tidak ada yang seperti itu (melakukan pemerasan, Red). Ini kan meresahkan,’’ keluhnya.

Baca Juga :  Figur Penyayang Keluarga dan Mencintai Masyarakat 

Karena itu, lanjut dia, harus ada sikap tegas dari pimpinan instansi yang menjadi sasaran pemerasan. Salah satunya, berani lapor  polisi. ‘’Biar ada efek jera,’’ tegas dia. Dakelan lebih lanjut mengatakan, kedatangan oknum anggota LSM di sejumlah instansi untuk meminta 

data, patut dipertanyakan. Itu karena yang berhak memeriksa anggaran hanyalah BPK dan inspektorat.Menurut dia, biasanya LSM yang beroperasi memeras tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) maupun Kesbangpol. 

Sementara itu, Pembina Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban Dwi Setiyawan mengatakan, fenomena yang banyak terjadi di Tuban dan daerah lain adalah wartawan abal-abal yang juga mengaku anggota LSM.

Itu dibuktikan dengan kartu pers maupun ID card yang dimiliki. Terkait kartu identitas tersebut, Dwi mengimbau masyarakat untuk tidak terkecoh. ”Apa to susahnya membuat kartu-kartu itu,” tegas dia.  

Baca Juga :  Jasa Tirta Tunggu Hasil Laboratorium 

Dengan dua ”senjata” tersebut, terang Dwi, mereka yang biasanya beroperasi secara berkelompok itu bisa mengaku wartawan atau anggota LSM, tergantung dari kondisi dan target sasarannya. 

Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dwi menjelaskan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegitan jurnalistik dan karyanya dimuat atau diberitakan.

Sementara perusahaan pers yang mempekerjakannya harus berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers. ”Kalau mereka wartawan abal-abal tolak saja. Kita harus berani!” tandas dia. 

TUBAN – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan angkat bicara menyikapi persoalan maraknya oknum anggota LSM dan wartawan abal-abal yang memeras. Dikatakan dia, fenomena tersebut bukan hal baru, tapi sudah berlangsung cukup lama. ‘’Munculnya musiman. Biasanya saat pencairan anggaran seperti saat ini. Pencairan ADD, DD, maupun BOS,’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Dia mengaku prihatin dengan maraknya oknum yang mengaku LSM dan wartawan tersebut. Sebab, selain merugikan orang lain, juga merusak citra LSM maupun wartawan itu sendiri. ‘’Padahal, LSM dan wartawan yang sebenarnya itu tidak ada yang seperti itu (melakukan pemerasan, Red). Ini kan meresahkan,’’ keluhnya.

Baca Juga :  Lalu Lintas Semrawut, Butuh Perhatian Khusus

Karena itu, lanjut dia, harus ada sikap tegas dari pimpinan instansi yang menjadi sasaran pemerasan. Salah satunya, berani lapor  polisi. ‘’Biar ada efek jera,’’ tegas dia. Dakelan lebih lanjut mengatakan, kedatangan oknum anggota LSM di sejumlah instansi untuk meminta 

data, patut dipertanyakan. Itu karena yang berhak memeriksa anggaran hanyalah BPK dan inspektorat.Menurut dia, biasanya LSM yang beroperasi memeras tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) maupun Kesbangpol. 

Sementara itu, Pembina Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban Dwi Setiyawan mengatakan, fenomena yang banyak terjadi di Tuban dan daerah lain adalah wartawan abal-abal yang juga mengaku anggota LSM.

Itu dibuktikan dengan kartu pers maupun ID card yang dimiliki. Terkait kartu identitas tersebut, Dwi mengimbau masyarakat untuk tidak terkecoh. ”Apa to susahnya membuat kartu-kartu itu,” tegas dia.  

Baca Juga :  Seorang Warga Tertabrak, Ada Motor Berpelat Merah

Dengan dua ”senjata” tersebut, terang Dwi, mereka yang biasanya beroperasi secara berkelompok itu bisa mengaku wartawan atau anggota LSM, tergantung dari kondisi dan target sasarannya. 

Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dwi menjelaskan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegitan jurnalistik dan karyanya dimuat atau diberitakan.

Sementara perusahaan pers yang mempekerjakannya harus berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers. ”Kalau mereka wartawan abal-abal tolak saja. Kita harus berani!” tandas dia. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/