alexametrics
25 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Anggota DPRD Harus Gelar Paripurna Raperda RPJMD

BOJONEGORO – Anggota DPRD Bojonegoro terpaksa harus ngantor di Sabtu pagi (23/2). Mereka harus menghadiri rapat paripurna DPRD persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Ngantor Sabtu (23/2) ini imbas setelah rapat paripurna Rabu (20/2) lalu batal dilaksanakan. Jika rapat paripurna ini kembali tertunda, banyak keuangan DPRD setempat akan dibekukan selama tiga bulan.

“Insya Allah terlaksana,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Choirul Anam kemarin (22/2).

Irul, sapaannya menjelaskan, tidak ada sanksi bagi anggota DPRD yang bolos rapat paripurna Rabu (20/2) lalu. Konsekuensinya hanya rapat paripurna yang seharusnya dilaksanakan Rabu lalu, dilaksanakan hari ini. “Konsekuensinya itu,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Baca Juga :  Rahmat Junaidi, ASN Pemkab Bojonegoro Yang Produktif Menulis

Ketua DPRD Sigit Kushariyanto mengatakan, jika pengesahan RPJMD molor sampai bulan depan, banyak anggaran DPRD yang tidak bisa cair. Bahkan, anggaran akan dibekukan selama tiga bulan. “Gaji dan tunjangan akan tertunda selama tiga bulan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menambahkan, setelah dilantik, bupati memiliki waktu lima bulan untuk membuat RPJMD. Bulan ini adalah batas akhir RPJMD. Karena itu, RPJMD jangan sampai terlambat disahkan.

“Kalau bisa harus dilaksanakan sebelum 24 Februari,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Rabu lalu paripurna DPRD persetujuan raperda RPJMD batal dilaksanakan. Sebab, hanya ada 21 anggota DPRD yang hadir. Padahal, rapat paripurna itu hanya diikuti dua per tiga anggota DPRD atau 43 orang anggota.

Baca Juga :  Bergandengan Tangan, Kubur Kenangan Buruk Masa Lalu

Sebelum dibatalkan, rapat sempat dua kali diskors untuk menunggu kedatangan anggota lainnya. Namun, hingga dua kali skors berakhir, hanya ada satu anggota DPRD yang datang.

BOJONEGORO – Anggota DPRD Bojonegoro terpaksa harus ngantor di Sabtu pagi (23/2). Mereka harus menghadiri rapat paripurna DPRD persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Ngantor Sabtu (23/2) ini imbas setelah rapat paripurna Rabu (20/2) lalu batal dilaksanakan. Jika rapat paripurna ini kembali tertunda, banyak keuangan DPRD setempat akan dibekukan selama tiga bulan.

“Insya Allah terlaksana,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Choirul Anam kemarin (22/2).

Irul, sapaannya menjelaskan, tidak ada sanksi bagi anggota DPRD yang bolos rapat paripurna Rabu (20/2) lalu. Konsekuensinya hanya rapat paripurna yang seharusnya dilaksanakan Rabu lalu, dilaksanakan hari ini. “Konsekuensinya itu,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Baca Juga :  Kepastian New Normal Harus Seizin Kemenkes

Ketua DPRD Sigit Kushariyanto mengatakan, jika pengesahan RPJMD molor sampai bulan depan, banyak anggaran DPRD yang tidak bisa cair. Bahkan, anggaran akan dibekukan selama tiga bulan. “Gaji dan tunjangan akan tertunda selama tiga bulan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menambahkan, setelah dilantik, bupati memiliki waktu lima bulan untuk membuat RPJMD. Bulan ini adalah batas akhir RPJMD. Karena itu, RPJMD jangan sampai terlambat disahkan.

“Kalau bisa harus dilaksanakan sebelum 24 Februari,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Rabu lalu paripurna DPRD persetujuan raperda RPJMD batal dilaksanakan. Sebab, hanya ada 21 anggota DPRD yang hadir. Padahal, rapat paripurna itu hanya diikuti dua per tiga anggota DPRD atau 43 orang anggota.

Baca Juga :  Bus-Tronton Tak Bisa Melintas di Jembatan Terusan Bojonegoro - Tuban

Sebelum dibatalkan, rapat sempat dua kali diskors untuk menunggu kedatangan anggota lainnya. Namun, hingga dua kali skors berakhir, hanya ada satu anggota DPRD yang datang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/