alexametrics
27.8 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Sehari Rokok Sumbang Rp 94,5 Juta

BOJONEGORO – Keberadaan rokok dan tembakau di Bojonegoro dilematis. Kerap dipandang sebelah mata akibat membahayakan kesehatan. Di sisi lain, ternyata menjadi kontributor sarana kesehatan terbesar. 

Tahun ini Bojonegoro menerima dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau sebesar Rp 34,5 miliar. Jika dikalkulasi, rata-rata per hari Bojonegoro mendapat DBH cukai tembakau Rp 94,5 juta. Jumlah ini dari nilai DBH Rp 34,5 miliar dibagi 365 hari dalam setahun. 

Tiap daerah menerima DBH cukai tembakau, tapi jumlahnya berbeda. Tergantung keberadaan pabrik rokok dan tembakau. Bojonegoro mendapat DBH cukai tembakau besar. Dan, terbesar kelima se Jatim. ‘’Bagi Bojonegoro, DBHCT lebih stabil daripada DBH migas” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmad Junaidi senin (22/1).

Baca Juga :  DBH Diprediksi di Atas Rp 400 M

Anggaran DBH cukai tembakau tahun lalu juga sama yakni Rp 34,5 miliar. Hanya, penyerapan anggaran tersisa Rp 700 juta. ‘’Tahun lalu masih ada sisa. Seharusnya tahun ini bisa terserap maksimal,” ujar dia. 

Tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) menerima kucuran dana istimewa tersebut. Dari anggaran Rp 34,5 miliar, dibagi menjadi sejumlah pos kegiatan. Di antaranya 50 persen lima kegiatan pokok. Seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. ‘’50 persen dari anggaran itu khusus untuk jaminan kesehatan,” ujarnya. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2017, pada 2018 ini, di luar lima kegiatan pokok DBHCT, 50 persennya difokuskan jaminan kesehatan masyarakat. Terutama pelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit. 

Baca Juga :  Perlu “Geruduk” Kemenkeu

Sekretaris Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, DBHCT merupakan anggaran istimewa. Sebab, tidak semua OPD bisa mendapatkannya. Karena itu, OPD mendapatkan anggaran itu harus bisa memaksimalkan. Adanya anggaran tidak terserap terjadi karena dinas terkait kurang serius menggarap program. 

DBH cukai tembakau, kata Lasuri, sangat berdampak positif bagi perekonomian. Melintas ke berbagai sektor. Mulai perindustrian, pertanian, peternakan hingga kesehatan. 

BOJONEGORO – Keberadaan rokok dan tembakau di Bojonegoro dilematis. Kerap dipandang sebelah mata akibat membahayakan kesehatan. Di sisi lain, ternyata menjadi kontributor sarana kesehatan terbesar. 

Tahun ini Bojonegoro menerima dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau sebesar Rp 34,5 miliar. Jika dikalkulasi, rata-rata per hari Bojonegoro mendapat DBH cukai tembakau Rp 94,5 juta. Jumlah ini dari nilai DBH Rp 34,5 miliar dibagi 365 hari dalam setahun. 

Tiap daerah menerima DBH cukai tembakau, tapi jumlahnya berbeda. Tergantung keberadaan pabrik rokok dan tembakau. Bojonegoro mendapat DBH cukai tembakau besar. Dan, terbesar kelima se Jatim. ‘’Bagi Bojonegoro, DBHCT lebih stabil daripada DBH migas” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmad Junaidi senin (22/1).

Baca Juga :  DBH Cukai Tembakau Stagnan

Anggaran DBH cukai tembakau tahun lalu juga sama yakni Rp 34,5 miliar. Hanya, penyerapan anggaran tersisa Rp 700 juta. ‘’Tahun lalu masih ada sisa. Seharusnya tahun ini bisa terserap maksimal,” ujar dia. 

Tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) menerima kucuran dana istimewa tersebut. Dari anggaran Rp 34,5 miliar, dibagi menjadi sejumlah pos kegiatan. Di antaranya 50 persen lima kegiatan pokok. Seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. ‘’50 persen dari anggaran itu khusus untuk jaminan kesehatan,” ujarnya. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2017, pada 2018 ini, di luar lima kegiatan pokok DBHCT, 50 persennya difokuskan jaminan kesehatan masyarakat. Terutama pelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit. 

Baca Juga :  Komisi B Dukung Bupati

Sekretaris Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, DBHCT merupakan anggaran istimewa. Sebab, tidak semua OPD bisa mendapatkannya. Karena itu, OPD mendapatkan anggaran itu harus bisa memaksimalkan. Adanya anggaran tidak terserap terjadi karena dinas terkait kurang serius menggarap program. 

DBH cukai tembakau, kata Lasuri, sangat berdampak positif bagi perekonomian. Melintas ke berbagai sektor. Mulai perindustrian, pertanian, peternakan hingga kesehatan. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/