alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Harta Paslon Usai Penetapan

BOJONEGORO – Pengumuman harta kekayaan masing-masing pasangan calon (paslon) tetap akan dilakukan KPUK Bojonegoro.

Namun, pengumuman harta kekayaan itu baru dilakukan usai penetapan calon nanti. 

”Saat ini yang kami terima hanya tanda terima LHKPN saja,” ungkap Komisioner KPUK Divisi Teknis Penyelenggara Fatkhur Rohman kemarin.

Rohman menjelaskan, pihaknya hingga kini masih belum menerima LHKPN tersebut.

Sebab, LHKPN masih ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang diterima KPUK hanya berupa tanda terima LHKPN saja.

“Jadi, kami belum menerima,” jelasnya.

Meski demikian, KPUK tetap akan menerima LHKPN tersebut.

Setelah diterima, KPUK akan mengumumkan berapa harga kekayaan masing-masing paslon.

”Itu wajib diketahui publik,” jelasnya.

Baca Juga :  Jadi Penari dalam Film

Masing-masing paslon memiliki latar belakang yang berbeda. Mulai PNS hingga politisi.

Karena itu, nilai kekayaan mereka akan menjadi hal yang menarik untuk diketahui. 

Pelaporan LHKPN paslon peserta pilkada sudah berakhir Sabtu lalu (20/1).

Empat paslon di Bojonegoro sudah menyerahkan LHKPN ke KPUK sebelum 20 Januari lalu.

Paslon terakhir yang menyerahkan LHKPN adalah Basuki-Pudji Dewanto.

Penetapan paslon akan dilakukan KPUK pada 12 Februari mendatang.

Kemudian, esoknya 13 Februari akan dilakukan pengundian nomor urut paslon.

”Saat ini kami terus melakukan pemeriksaan berkas,” jelasnya.

Rohman menjelaskan, pemeriksaan berkas tersebut dilakukan untuk meneliti apakah berkas perbaikan tersebut masih ada yang belum lengkap.

Berkas tersebut harus lengkap. Sebab, akan menjadi acuan bagi KPUK untuk menetapkan paslon maju di pilbup atau tidak.

Baca Juga :  Mariyadi, Menanti 20 tahun Demi motor Perang (2/Habis)

”Berkas itu nantinya akan mempengaruhi apakah mereka akan ditetapkan sebagai paslon peserta pilbup atau tidak,” jelasnya.

   

BOJONEGORO – Pengumuman harta kekayaan masing-masing pasangan calon (paslon) tetap akan dilakukan KPUK Bojonegoro.

Namun, pengumuman harta kekayaan itu baru dilakukan usai penetapan calon nanti. 

”Saat ini yang kami terima hanya tanda terima LHKPN saja,” ungkap Komisioner KPUK Divisi Teknis Penyelenggara Fatkhur Rohman kemarin.

Rohman menjelaskan, pihaknya hingga kini masih belum menerima LHKPN tersebut.

Sebab, LHKPN masih ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang diterima KPUK hanya berupa tanda terima LHKPN saja.

“Jadi, kami belum menerima,” jelasnya.

Meski demikian, KPUK tetap akan menerima LHKPN tersebut.

Setelah diterima, KPUK akan mengumumkan berapa harga kekayaan masing-masing paslon.

”Itu wajib diketahui publik,” jelasnya.

Baca Juga :  Antusias Memilih, Tak Tertarik Terjun Dunia Politik

Masing-masing paslon memiliki latar belakang yang berbeda. Mulai PNS hingga politisi.

Karena itu, nilai kekayaan mereka akan menjadi hal yang menarik untuk diketahui. 

Pelaporan LHKPN paslon peserta pilkada sudah berakhir Sabtu lalu (20/1).

Empat paslon di Bojonegoro sudah menyerahkan LHKPN ke KPUK sebelum 20 Januari lalu.

Paslon terakhir yang menyerahkan LHKPN adalah Basuki-Pudji Dewanto.

Penetapan paslon akan dilakukan KPUK pada 12 Februari mendatang.

Kemudian, esoknya 13 Februari akan dilakukan pengundian nomor urut paslon.

”Saat ini kami terus melakukan pemeriksaan berkas,” jelasnya.

Rohman menjelaskan, pemeriksaan berkas tersebut dilakukan untuk meneliti apakah berkas perbaikan tersebut masih ada yang belum lengkap.

Berkas tersebut harus lengkap. Sebab, akan menjadi acuan bagi KPUK untuk menetapkan paslon maju di pilbup atau tidak.

Baca Juga :  Promosi Alat Peraga Kampanye Belum Kerek Order Percetakan

”Berkas itu nantinya akan mempengaruhi apakah mereka akan ditetapkan sebagai paslon peserta pilbup atau tidak,” jelasnya.

   

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/