alexametrics
23.4 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

85 Pertamini hanya Diawasi

- Advertisement -

Para pemilik pertamini masih bisa tersenyum. Meski tidak memiliki izin resmi dari pihak Pertamina, mereka masih bisa berjualan hingga saat ini.

‘’Kalau dikatakan ilegal bisa jadi, sebab tidak ada perizinan dan regulasinya,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, Zamroni, kemarin (22/1). 

Menurut dia, selama ini hanya Pertamina yang bisa memberikan izin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak.

Pertamina sudah mengantongi izin dari Kementrian ESDM sebagai distributor pelayanan BBM tingkat daerah.

Sedangkan pom mini atau pertamini, pendiriaannya dilakukan secara pribadi. 

- Advertisement -

Sebelumnya, pemerintah melarang adanya pom mini tersebut.

Alasannya, usaha itu tidak mengantongi izin secara resmi dan keberadaannya membahayakan.

Karena desakan sejumlah pihak, Disperindag Provinsi memberikan edaran untuk melakukan pengawasan kepada pom mini. 

Baca Juga :  Berpandangan Secara Hukum

‘’Saat ini ada 85 pom mini dalam pengawasan kita,’’ tuturnya. 

Zamroni menambahkan, pihaknya melakukan pengawasan bukan karena mereka berbuat salah atau menyalahi aturan.

Sebab, belum ada regulasi pasti yang mengatur pom mini.

Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan.

Pemilik usaha pom mini harus mengikuti peraturan yang diterapkan daerah.

Salah satunya, tidak boleh menyediakan stok BBM subsidi. 

Selain itu, pemilik pom mini harus memiliki alat pemadam kebarakaran minimal ukuran 5 kilogram (kg).

Alat tersebut sebagai antisipasi apabila terjadi kejadian tidak diinginkan.  

Untuk takaran, pihak disperindag menyerahkan kepada konsumen dan pemilik usaha.

Pemilik usaha juga bisa menyesuaikan harga dengan permintaan konsumen.

Sebab, tidak ada tera ulang dari disperindag. “Disperindag Kabupaten hanya melakukan tera ulang untuk pertamina,” katanya. 

Baca Juga :  Semangat Kejar Sabuk Hitam

Para pemilik pertamini masih bisa tersenyum. Meski tidak memiliki izin resmi dari pihak Pertamina, mereka masih bisa berjualan hingga saat ini.

‘’Kalau dikatakan ilegal bisa jadi, sebab tidak ada perizinan dan regulasinya,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, Zamroni, kemarin (22/1). 

Menurut dia, selama ini hanya Pertamina yang bisa memberikan izin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak.

Pertamina sudah mengantongi izin dari Kementrian ESDM sebagai distributor pelayanan BBM tingkat daerah.

Sedangkan pom mini atau pertamini, pendiriaannya dilakukan secara pribadi. 

- Advertisement -

Sebelumnya, pemerintah melarang adanya pom mini tersebut.

Alasannya, usaha itu tidak mengantongi izin secara resmi dan keberadaannya membahayakan.

Karena desakan sejumlah pihak, Disperindag Provinsi memberikan edaran untuk melakukan pengawasan kepada pom mini. 

Baca Juga :  Minimal Didukung 68 Ribu Suara

‘’Saat ini ada 85 pom mini dalam pengawasan kita,’’ tuturnya. 

Zamroni menambahkan, pihaknya melakukan pengawasan bukan karena mereka berbuat salah atau menyalahi aturan.

Sebab, belum ada regulasi pasti yang mengatur pom mini.

Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan.

Pemilik usaha pom mini harus mengikuti peraturan yang diterapkan daerah.

Salah satunya, tidak boleh menyediakan stok BBM subsidi. 

Selain itu, pemilik pom mini harus memiliki alat pemadam kebarakaran minimal ukuran 5 kilogram (kg).

Alat tersebut sebagai antisipasi apabila terjadi kejadian tidak diinginkan.  

Untuk takaran, pihak disperindag menyerahkan kepada konsumen dan pemilik usaha.

Pemilik usaha juga bisa menyesuaikan harga dengan permintaan konsumen.

Sebab, tidak ada tera ulang dari disperindag. “Disperindag Kabupaten hanya melakukan tera ulang untuk pertamina,” katanya. 

Baca Juga :  Hobi Bikin Kue, Hingga Salah Dalam Mengocok

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/