Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perjuangan DBH sejak 2009 Lalu

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
BERKAH TAMBANG: Kawasan Central Processing Facility (CPF) Lapangan Banyu Urip, Bojonegoro. Blok Cepu ini memberi pendapatan bagi daerah sekitar, termasuk Blora. (NURCHOLIS/RDR.BJN)
BERKAH TAMBANG: Kawasan Central Processing Facility (CPF) Lapangan Banyu Urip, Bojonegoro. Blok Cepu ini memberi pendapatan bagi daerah sekitar, termasuk Blora. (NURCHOLIS/RDR.BJN)
BLORA, Radar Bojonegoro – Pemkab Blora akan mendapat DBH Migas Blok Cepu sekitar Rp 160 miliar. Meski paling rendah dibanding tujuh kabupaten lainnya, namun jumlah tersebut dinilai sudah bagus. Direktur Utama BUMD BPH Blora Heri Slamet Hariyadi menjelaskan, perjuangan memperoleh DBH sudah dilakukan sejak lama, diperkirakan 2009 lalu.

 

Kurun waktu itu Blora hanya gigit jari sebelum ada UU HKPD. Perlu diketahui, reservoir minyak mentah bentuknya berupa  batuan berpori berada di dalam tanah. Di antara pori-pori itulah tempat minyak mentah terkandung.

 

Heri sapaannya menjelaskan, ada tiga daerah termasuk WKP Blok Cepu paling banyak di Bojonegoro. Selanjutnya Blora dan sedikit di wilayah Tuban. Sumur minyaknya berada di Bojonegoro, namun reservoir di wilayah Blora belum tentu ikut disedot.

 

"Kami tidak dapat mengatakan reservoir yang ada di Blora disedot dari sumur di Bojonegoro," katanya.

 

Heri menjelaskan, saat ini belum ada eksploitasi reservoir atau cadangan migas Blok Cepu di wilayah Blora. Menurutnya penentuan mulut sumur melihat potensi ekonomi dan keamanan di wilayah. Juga penghitungan DBH melalui Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah dilakukan kajian menyeluruh oleh pemerintah pusat.

"Pasti sudah diperhitungkan, karena sifatnya UU HKPD menyeluruh di Indonesia," jelasnya. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

 Bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun ini dijatah Rp 170 miliar. Namun, tidak merata di semua desa. Bahkan, ada BKKD di sejumlah desa dicoret, tanpa ada alasan yang jelas.

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

 Pemkab Blora bersama DPRD Blora terus mendorong pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang lebih berkeadilan

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer